Beranda ACEH TENGAH

Warga Paya Beke Minta Kepastian Hukum Kasus Pungli

BERBAGI

TAKENGEN (LeuserAntara): Merasa belum mendapat kepastian hukum, sejumlah warga dari Kampung Paya Beke, Kec. Silih Nara, Aceh Tengah kembali mempertanyakan tindak lanjut kasus pungli dana bantuan Covid19 yang diduga dilakukan reje setempat.

“Reje Paya Beke, telah memungut Rp100.000 dari Rp600.000 dana bantuan sosial Covid bagi 9 penerima di kampung kami. Persoalan ini telah disampaikan warga ke camat dan Polsek silih Nara, namun kasus ini belum kunjung tuntas,” kata Budiman, perwakilan warga kepada LeuserAntara. com, Senin (14/8) di Takengen.

Saat memberi keterangan Pers, Budiman hadir bersama Ibrahim, Herman, Zulpan dan beberapa orang  lainnya, merupakan perwakilan masyarakat Paya Beke. Dalam laporannya, mereka juga membawa dokumen lengkap tentang sejumlah temuan kejanggalan tindak tanduk reje Paya Beke.

“Selain dana bantuan sosial tersebut, reje juga melakukan pungutan liar biaya pembuatan sertifikat tanah sebesar Rp20.000 per surat. Ada ratusan surat tanah yang dibuat saat itu. Biayanya Rp150.000 per surat,” kata Ibrahim.

Lain itu, tambah Zulpan, reje Paya Beke juga tidak membayar honorarium 4 kader Pos KB dari  12 orang penerima, anggaran 2019. Anehnya dalam LPJ kampung Paya Beke 2019, tercantum tanda tangan ke 4 nama yang tidak menerima tulah.

“Kami masyarakat Paya Beke telah melakukan audiensi pada Juni lalu ke camat dan Polsek Silih Nara, tapi belum ada tindakan nyata. Lain itu, persoalan ini  sudah kami sampaikan ke BPM dan Inspektorat dan ketua DPRK Aceh Tengah, namun juga tak kunjung selesai. Reje Paya Beke seperti “kebal” hukum,” ungkap Herman.

Mengambangnya sejumlah kasus yang diduga dilakukan Reje Paya Beke sejauh ini masih menjadi pertanyaaan warga setempat. Mereka berharap temuan dugaan Pungli dan indikasi kasus lainnya segera mendapat kepastian hukum demi proses keadilan bagi rakyat.

“Kasus ini juga sudah kami sampaikan ke bupati Aceh Tengah. Bupati meminta kami menunggu 60 hari untuk menunggu apa keputusannya terkait aduan masyarakat,” sebut Herman.

*Bantah Pungli & Mengaku Difitnah

Reje Paya Beke, Saipul Efendi saat dimintai keterangannya secara terpisah terkait laporan warga via celulernya, membantah keterangan warga yang melapor. Ia mengaku telah difitnah dan dipolitisir oleh sebagian warga setempat.

“Tidak ada saya melakukan Pungli apapun terhadap warga saya. Itu fitnah dan dipolitisir oleh mereka,” katanya.

Menurut Saipul, soal dana bantuan sosial, dirinya tidak melakukan pemungutan. Warga yang menerima jatah bansos memberikan uang tersebut secara ikhlas dan sukarela.

“Penerimanya orang-orang tua. Karena iba, saya sendiri yang mengantarnya dengan mobil. Setelah menarik dana, ada yang ngasih uang tanpa saya minta. Itu hak pribadi mereka,” ungkapnya.

Begitu juga dengan biaya transport pembuatan sertifikat tanah. Reje Paya Beke mengaku tidak melakukan Pungli. Dana tersebut diputuskan melalui musyawarah kampung.

“Sesuai arahan kementrian agraria untuk biaya transportasi Rp250.000 per orang. Namun setelah musyawarah diputuskan Rp150.000. Namun panitia kepengurusan surat meminta tambahan Rp20.000 dan saya hanya mengiyakan,” paparnya.

Sementara, untuk honor kader, Saipul melanjutkan, tidak ada para kader KB yang belum menerima honor. “Saat itu  pada Maret 2019 kami sedang mengusulkan APBK Paya Beke Untuk honor penerima, tapi tiga bulan berikutnya pada bulan Juni baru diserahkan. Dan perlu diketahui, semua persoalan ini kami hanggap sudah selesai, baik di tingkat kecamatan  maupun saat di Polsek beberapa bulan lalu. Malah pihak inspektorat juga sudah turun menangganinya,” papar Saipul.

Catatan media ini, sebelumnya puluhan warga Paya Beke telah melakukan unjuk rasa terkait beragam persoalan dan Pungli yang diduga dilakukan reje setempat ke Kantor Kec. Silih Nara. Aksi ini kemudian berlanjut hingga ke Kantor Polsek Silih Nara hingga sejumlah warga telah dimintai keterangannya oleh petugas di sana. [] (Ir)

Komentar Via Facebook

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here