bergabung dengan Lembaga Analisa Politik dan
Demokrasi.
Oleh : Jacob Rambe *)
Makna mulia penandatanganan MoU Helsinki yang berhasil membawa perdamaian dan kemajuan pembangunan ekonomi serta semakin demokratisnya situasi dan kondisi di Aceh ternyata dinilai belum cukup sebagai anugerah oleh kelompok yang selama ini terus berupaya untuk “memerdekakan” Aceh dengan berbagai cara.
Hal ini terlihat dari pernyataan Koordinator Aceh-Sumatera National Liberation Front (ASNLF), Teuku Agam sebelum pelaksanaan Milad GAM ke-37 yang mengatakan dalam rangka memperingati Milad GAM ke-37, pihaknya akan mempersiapkan pengibaran bendera Buleuen Bintang.
Selain untuk memperingati jasa para pahlawan dan syuhada, pengibaran bendera tersebut juga untuk membangkitkan semangat nasionalisme dan patriotisme. Agar masyarakat terus berjuang demi kemerdekaan bangsa Aceh Sumatera. Kami akan menyambut Milad tersebut dengan penuh suka cita, dimana bangsa Aceh Sumatera menyatakan kemerdekaannya atas segala macam bentuk penjajahan.
Walaupun sebenarnya masyarakat Aceh sudah mengerti siapa sebenarnya ASNLF dan apa motivasi mereka sebetulnya dalam memperjuangkan Aceh. Banyak kalangan di Aceh yang cinta perdamaian, sekarang ini menilai bahwa ASNLF sebenarnya hanya mengeluarkan “gertak sambal” saja melalui pernyataan atau siaran pers yang isinya belum tentu digubris media di Aceh ataupun ureung Aceh itu sendiri atau dengan kata lain ASNLF di mata ureung Aceh hanyalah “macan ompong” saja, dan tidak menutup kemungkinan akan menjadi “musuh bersama” jika terus menerus menebarkan kebencian dan membahayakan perdamaian Aceh.
Secara teori sebuah negara bangsa akan terbentuk apabila memenuhi lima syarat penting, yaitu mempunyai wilayah/daerah tertentu; adanya rakyat; adanya pemerintahan; adanya pengakuan negara dari negara-negara lain; dan adanya tujuan negara. Menurut penulis kelima syarat tersebut bukanlah hal yang jauh panggang dari api lagi bagi Aceh. Apalagi Aceh kini telah memiliki payung hukum yaitu MoU dan UUPA yang masyarakatnya coba dipersatukan dengan Lambang dan Bendera Aceh. Lambang dan bendera ini seakan-akan terus memberikan roh kebangkitan heroisme perjuangan kemerdekaan dan kebencian terhadap pemerintah pusat.
Keinginan untuk memisahkan diri dari NKRI sebenarnya bukanlah keinginan dari masyarakat Aceh, melainkan kelompok-kelompok kepentingan seperti GAM, ASNLF dll. Hal ini terlihat dari banyaknya masyarakat Aceh yang turut memprotes lambang dan bendera Aceh yang mirip dengan milik GAM.
Keinginan merdeka tersebut tentunya tidak lepas dari kepentingan asing, yang tanpa disadari telah memanfaatkan kelompok tersebut. Aceh dengan sumber daya alam yang melimpah tentu saja menjadi perhatian dari negara asing yang ingin menguasainya. Karena itu perlu disadari oleh masyarakat Aceh bahwa keinghinan merdeka tidak terlepas dari konspirasi asing yang ingin menguasai SDA Aceh kelak.
Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah pusat untuk mensejahterakan masyarakat Aceh, dengan penggunaan dana yang tidak sedikit, dan pemberian otonomi khusus bagi Aceh yang tidak diberikan kepada provinsi lain di Indonesia. Jika kelompok-kelompok yang ingin memisahkan Aceh dari NKRI ini sadar, merdeka bukanlah keinginan yang tepat. Pemerintah RI akan terus berusaha agar sampai kapan pun Aceh akan tetap menjadi bagian dari NKRI.
Kondisi politik di Aceh terutama pada Pemilu 2014, perlu menjadi perhatian bersama terkait keberlangsungan NKRI di Aceh. Partai Aceh diperkirakan tetap akan mendapatkan simpati dan dukungan masyarakat. Jika nanti mereka berhasil menguasai Parlemen tanpa adanya penyeimbang yang kuat dari Parpol Nasional disatu sisi, dan disisi lain mendapat dukungan asing, maka keinginan untuk memisahkan Aceh sumatera dari NKRI akan semakin meningkat.
*) Penulis adalah peneliti muda asal Papua
bergabung dengan Lembaga Analisa Politik dan
Demokrasi.
