Beranda Uncategorized

Terjerat Kasus Tipikor Bendahara Dinas Syariat Islam Aceh Tengah Terancam Penjara

BERBAGI

TAKENGON (LeuserAntara): Untuk kedua kali kasus dugaan korupsi menerpa pejabat bendahara di Dinas Syariat Islam (DSI) Aceh Tengah. Saat ini HH (41) bendahara “baru” di instansi tersebut tersandung hukum, diduga menggelapkan Uang Persediaan (UP) dinas TA 2020. Ia terancam pidana penjara maksimal 15 tahun penjara.

HH mantan bendahara dinas Syari’at Islam, pada 2020 lalu tersandung kasus Tipikor saat dinas ini masih bergabung dengan badan dayah yang dipimpin langsung oleh Kadis Mustafa Kamal.

Tersangka, kini tengah dalam penyelidikan oleh Kejaksaan Negeri Aceh Tengah. Diduga ia terjerat kasus dugaan korupsi, menggelapkan uang negara sekitar Rp238 juta.

Persoalan “penggelapan” uang tahun 2020 lalu itu, telah tiga kali diingatkan oleh Kepala dinas, namun tersangka belum mengembalikan uang persediaan dinas itu.

Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Tengah, Yovandi Yazid melalui Kasi Pidsus, Zainul Arifin, Rabu (26/10), menjelaskan, HH melakukan aksi tunggal. Tidak melibatkan orang lain. Dari pengakuan HH, ia menghabiskan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya.

“Awalnya ada Kabid di dinas tersebut mau dinas luar, untuk perjalanan hanya diberikan satu juta. Lalu kabid melapor ke Kadis, biasanya setingkat Kabid menerima dua jutaan. Namun perjalanan tiga hari hanya dibayar senilai satu juta, rupiah,” ungkap Zainul.

Selanjutnya, tersangka dipanggil Kadis untuk menjelaskan perihal tersebut. Namun, pengakuannya, uang itu telah habis dipakai HH. “Setelah ketahuan baru kooperatif, tersangka tidak ada niat untuk mengembalikan,” ungkapnya.

Total UP dinas dilaporkan berjumlah Rp600 juta, tersangka telah mengembalikan uang tersebut ke dinas senilai Rp361 juta. Sedangkan sisanya diduga digelapkan HH.

“Uangnya disimpan di rumah, tidak disimpan di brankas kantor. Uang tersebut diambil tanpa sepengetahuan Kadis. Uang UP bulan Februari ini digunakan di bulan Maret 2020,” kata Zainul.

Kadis juga telah memberi perintah ke HH untuk membuat surat pernyataan untuk mengembalikan uang tersebut. Bahkan diberi tempo. Surat teguran itu dikeluarkan sebanyak tiga kali di November 2020 lalu.

“Kadis ini khawatir kejadian tahun 2019 lalu kembali terulang. Karena HH tidak ada niat untuk mengembalikan, Kadis melaporkan kejadian ini ke jaksa,” kata Zainul.

Kadis Mustafa Kamal melaporkan kejadian itu ke Kejaksaan tiga bulan yang lalu. UP yang dicairkan HH ini telah berangsur dua tahap di Januari 2020 lalu.

Langsung dicairkan Rp600 juta, dipakai setengah, untuk membayar hutang, untuk arisan, bahkan untuk membayar Pinjaman Online (Pinjol), terang Zainul.

Ia mengaku sudah ingatkan tersangka saat itu untuk mengembalikan uang tersebut ke dinas pada tahun 2020 lalu. Setelah kasus bendahara sebelumnya terkait penggelapan honor guru TPA ungkap Zainul, tersangka HH menggantikan pada 2020 awal dan langsung mencairkan uang tersebut. Saat ini pihak Kejaksaan sedang melakukan pemberkasan. Sedang, HH sudah ditahan di Rutan Kelas II B Takengon. (Ir)

Komentar Via Facebook

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here