TAKENGEN (LeuserAntara): Event balap sepeda Internasional Tour De Luttawar (ITDL) yang digelar 28 s/d 30 Oktober 2022 di Aceh Tengah, kembali mendapat sorotan “pedas”. EO dituding lemah dalam menjaga citra Pemda dan Kadispora terlalu diam menyikapi persoalan yang ada.
“Event Organizer (EO) atau panitia ITDL, kami nilai tidak bertanggungjawab dalam melaksanakan kegiatan. Ada kesan mereka berupaya menipu Pemkab Aceh Tengah maupun sponsor lainnya. Untuk itu, kami mendesak pihak inspektorat segera melakukan audit,” kata Waladan Yoga, Direktur Eksekutif Ramung Institute kepada LeuserAntara.com, Senin (31/10).
Munculnya kesan tidak baik terhadap EO ITDL ini lanjut dia, juga dipicu statement panitia dibeberapa media dalam konfrensi pers di Reje Bukit yang kesannya menjelekkan citra pemerintah daerah serta sikap Kadispora yang “diam” ketika kritikan datang dari masyarakat.
“Seharusnya Zulpan Diara Gayo selaku Kadispora dan Ketua Panitia mampu menjelaskan dan menjaga harkat dan martabat Pemda Aceh Tengah, disaat sejumlah persoalan muncul dalam pelaksanaan event ITDL,” jelasnya.
Ia juga mengkritisi kinerja EO yang menurutnya kurang profesional dalam menanggulangi kegiatan. “Kalau tak siap jangan jadi EO. Yang namanya EO harus siap menanggulangi seluruh kebutuhan kegiatan sampai 100%. Jadi tak perlu mengeluhkan soal anggaran sisa yang belum diterima baik dari Pemda ataupun pihak sponsor seperti yang terekspos dibeberapa media. Ini memalukan.”
Menurut Waladan, diketahui ternyata anggaran untuk ITDL capai Rp600 juta dari sponsor. Angka itu belum termasuk sumbangan dari sebagian SKPK dalam bentuk lain. Misalnya dilakukannya perbaikan ruas jalan di beberapa titik oleh Dinas PUPR.
“Saya duga untuk perbaikan ruas jalan saja menghabiskan dana ratusan juta rupiah. Namun, sayangnya dalam pelaksanaan event, oleh panitia sebagian jalan yang sudah diperbaiki tidak digunakan sebagai jalur lintasan (track) balap,” ungkapnya.
Ia juga mempridiksi, dana yang dihabiskan untuk kegiatan ini mencapai Rp1,5 milyar. Secara fisik yakni Rp600 juta, seperti dijelaskan panitia, sumbernya dari; APBK Rp 300 juta. PLN Rp 200 juta dan bantuan Bupati Rp100 juta. “Namun, mereka (EO) belum memberitahu kita secara terbuka, berapa jumlah bantuan dari SKPK dan pihak lainnya.”
“Kami mendesak Inspektorat Aceh Tengah untuk melakukan audit investigatif terkait dengan kegiatan ini. Jangan sampai kejadian seperti Tsunami Cup terulang pada pelaksanaan ITDL. Kita juga segera menyurati pihak PLN di Jakarta untuk betul- betul melakukan verifikasi kontraprestasi yang telah disepakati,” tukas Waladan. (Ir)
