TAKENGON |LeuserAntara.com| Terkait akan dilantiknya salah seorang tokoh gayo, juga Ketua Keluarga Negeri Antara (KNA) Drs. Jamhuri, M.Ag yang akan menempati salah satu posisi di Majelis Adat Aceh (MAA) mengundang protes dari beberapa kalangan.
Pasalnya MAA merupakan bagian atau masuk dalam struktur lembaga Wali Nanggroe.
Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Cinta Bangsa, sejahtera Abas Senin (27/1/2014) kepada LeuserAntara.com mengatakan, dengan masuknya tokoh Gayo ke dalam Lembaga MAA, secara otomatis berada di bawah lembaga WN.
Menurutnya, masyarakat ALA saaat ini menolak Qanun Wali Nanggroe (QWN) dan pemangku WN Malik Mahmud, bendera dan lambang Aceh yang dinilai rasis dan tidak mengakui multi etnis yang ada di Aceh, malah ada yang disebut-sebut tokoh Gayo yang juga seorang dosen di Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, akan dilantik menjadi pemangku adat Aceh di MAA, hal ini dinilai telah menyakiti pejuang anti Wali Nanggroe di wilayah tengah, sebut Sejahtera.
Masih menurut Sejahtera, QWN tidak mengakomodir suku Gayo dan pelantikan Malik Mahmud sebagai pemangku Wali Nangroe telah merusak tatanan demokrasi di Republik ini karena pemilihan menjadi pemangku Wali Nanggroe tidak memakai demokrasi, melainkan tunjuk langsung.
“Apakah dia tidak tau kalau MAA itu bagian dari Lembaga Wali Nanggroe? karena MAA masuk dalam struktur lembaga tersebut ,” ujarnya, dan menambahkan sesuai qanun no 7 tahun 2012 MAA, Majelis Pendidikan Aceh (MPA) dan baitul Mal Aceh, tunduk dibawah struktur kelembagaan Wali Nanggroe.
Hal senada juga disampaikan tokoh generasi muda pejuang Aceh Leuser antara (ALA) Julfandiara gayo. Menurutnya, kalau dia suku bangsa Gayo maka dia sudah menggadaikan harkat dan martabat suku bangsanya sendiri. Dia bukan tokoh gayo lagi, dia hanya pecundang demi jabatan semata.
“Gayo punya identitas jelas Linge awal Serule, orang Gayo bukan penjilat, kecuali dia penjilat dan gila jabatan silahkan ,” ungkap Julfan diara gayo.
Menjawab tudingan tersebut, melalui email Ketua Keluarga Negeri Antara (KNA) Drs. Jamhuri, M.Ag yang segera dilantik menjadi salah satu posisi di MAA kepada media ini menjelaskan, MAA sudah ada sejak tahun 1999 dan sudah ada disetiap kabupaten, termasuk di Gayo : Bener Meriah, Aceh Tengah, Gayo Lues, Aceh Tenggara juge Aceh Timur dan Temiang.
” Sedangkan Wali Nanggroe baru ada dan lembaganya belum berjalan. Benar semua tunduk kepada WN tapi belum, kadang nanti tidakpun tunduk ke WN ,” ujarnya.
” Jadi, jika ada yang menganggap saya masuk ke MAA berarti masuk juga ke WN itu adalah salah .” kilahnya.
Alasan lain, bisa kita lihat, WN berdiri sendiri dan mempunyai struktur tersendiri, ada sekertariat sendiri.” Begitu juga dengan MAA memiliki sekertariat sendiri dan struktur sendiri ,” pungkasnya. (BsG).
