TAKENGON |LeuserAntara.com| Silaturahmi Gayo Raya dan Alas yang berlangsung di Hotel Linge Land, Sabtu (4/1/2014), menghadirkan tokoh pejuang ALA, Ir. Tagore Abubakan, Armen Deski, Ir. Mursyid anggota DPD-RI dan praktisi hukum Duski SH, menghasilkan beberapa rekomendasi yang tercetus dalam satu keputusan bersama.
Rekomendasi dari hasil sidang peleno, meliputi ;
Pertama, bahwa peserta dan narasumber yang mengkaji Qanun Pemerintah Aceh Nomor : X Tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe, menyesalkan tindakan Pemerintah Aceh ( DPR Aceh) dan Gubernur Aceh tidak menggubris berbagai kelemahan yang muncul dalam Qanun tersebut, diantaranya termasuk adanya potensi destruktif terhadap etnik-etnik yang ada di Aceh.
Berikutnya, yang paling miris, bahkan masukan dari Komnas HAM tentang bahaya diskriminasi yang memberangus eksistensi suku-suku bangsa yang ada di Provinsi Aceh, tidak di gubris bahkan di negosiasikan oleh Pemerintah Aceh yang berkedudukan di Banda Aceh.
Selanjutnyan, menyatakan bahwa wilayah-wilayah yang berbeda budaya dan adat istiadat, dapat menerima qanun tersebut bila mengakomodir hal-hal yang berkaitan dengan adat dan budaya semata.
Yang terakhir, mendesak pemerintah pusat mengakomodir terwujudnya Provinsi Aceh Lueser Antara (ALA) dan Aceh Barat Selatan (ABAS), sebagai solusi final.
“ Harapan kedepan, agar pemerintah yang berada di kabupaten, berani dan tegas menyikapi pembuatan qanun-qanun yang disahkan Pemerintah Aceh, yang bersifat merugikan masyarakat banyak ,” tambah Aramiko Aritonang saat kofrensi pers tadi pagi di Hotel Linge Land.
Ir. Tagore Abubakar juga mengatakan, mencoret seluruh pasal-pasal yang bertentangan dengan pasal 11, kemudian meminta pemerintah pusat segera mengesahkan provinsi ALA.
Saat berakhirnya acara itu, diisi oleh kesenian dari Gayo Lues yaitu tari saman dari Forum Mahasiswa Gayo Lues (FORMAGALUS), Juga musik tradisional Gayo Teganing.
Tampak para undangan sangat antusias melihat kelihaian para penari memainkan alat musik yang terbuat dari bambu tersebut.(Imran/El Gayo)
