Beranda BENER MERIAH

“Ditekan” Mahasiswa, Bupati dan DPRK Bener Meriah Ikut Tolak UU Cipta Kerja

BERBAGI

Redelong (LeuserAntara): Akhirnya, atas desakan ratusan mahasiswa, Bupati Bener Meriah Tgk H Sarkawi dan Ketua DPRK M Saleh sepakat ikut menolak Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja di ruangan Kantor DPRK setempat, Selasa (13/10/2020).

Bentuk penolakan pimpinan daerah itu, dengan menanda tangani petisi, yang menggugat Undang-Undang Omnibus Law. Sebutnya telah dipersiapkan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Gayo Bergerak ( AMGB ). 

Sedangkan petisi tersebut berkaitan dengan desakan terhadap pimpinan daerah Kabupaten Bener Meriah, yang ikut menyatakan sikap menolak UU Cipta Kerja ( UU Omnibus Law ) yang telah disahkan DPR RI.

Mahasiswa ini juga mendesak bupati dan DPRK Kabupaten Bener Meriah menyurati Presiden dan DPR RI, agar membatalkan UU Cipta Kerja dengan mengeluarkan peraturan pemerintah Undang-undang ( Perpu ). 

Ketua DPRK Bener Meriah, M Saleh dihadapan tiga ratusan massa, dalam orasinya ikut menegaskan dan bersedia menolak UU Cipta Kerja. 

Begitu juga Bupati Bener Meriah, Tgk H Sarkawi dengan tegas mengatakan jika UU yang disahkan tersebut tidak berpihak kepada masyarakat, maka kami juga menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja. 

“ Kendati kami di daerah belum mendapatkan salinan UU Cipta Kerja tersebut, namun mendengar dari apa yang telah diutarakan para orator maka kami juga sepakat menolak UU tersebut “ tegas Sarkawi.

Di ruang sidang DPRK Bener Meriah, Bupati Sarkawi dan Ketua DPRK, M Saleh serta korlap aksi, masing-masing membubuhi tanda tangan di atas petisi  bermatarai 6000.

Di samping itu, massa juga mendesak bupati dan DPRK untuk menyurati Presiden dan DPR RI terkait penolakan ini, dengan interval waktu selama dua hari kedepan jika mereka tidak segera menyurati, massa mengancam akan mendatangi gedung DPRK tersebut. ( wan kurnia)

Komentar Via Facebook

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here