Beranda ACEH TENGAH

Diduga Bermasalah, Ganti Rugi Tanah Proyek Milyaran Rupiah “Menguap” Kepermukaan

BERBAGI

TAKENGEN (LeuserAntara): Pembangunan jembatan dan jalan ruas Genting Gerbang-Sp Uning di Kp. Uning Pegantungen Kec.Bies, Aceh Tengah yang pembebasan tanahnya mengunakan anggaran milyaran rupiah (sumber APBK) menyisakan masalah soal ganti rugi tanah milik masyarakat.

Informasi diperoleh media ini, dari 29 orang yang ditetapkan sebagai penerima hak ganti rugi tanah, 1 diantaranya mendapat komplain dari seorang warga setempat selaku ahli waris pemilik tanah atas nama (Alm) Thaleb Aman Banta Cut.

“Ada kejanggalan dalam ganti rugi atas tanah bersertifikat SHM 20 milik kakek kami Thaleb. Dimana, penerimaan dana ganti rugi senilai Rp281.544.000, oleh pihak Dinas Pertanahan tidak melibatkan Murniati, keluarga kami selaku ahli waris,” kata Ilham, ahli waris Thaleb Aman Banta Cut, kepada LeuserAntara. Com, Rabu, (11/11).

Menurutnya, Dinas Pertanahan Aceh Tengah dalam hal ganti rugi tanah dimaksud, malah menyerahkan pencairan dana kepada Amiruddinsyah. Yang mana saat ini Amiruddin adalah ketua panitia mesjid Kampung Uning Pegantungen yang bukan ahli waris pemilik tanah.

“Kami ahli waris sangat keberatan dan dirugikan, Apalagi, Amirudinsyah diduga memberikan keterangan palsu seolah-olah tanah dengan dokumen SHM 20 adalah miliknya secara keseluruhannya. Amiruddin membuat pengakuan palsu dibuktikan melalui dokumen serah terima dana ganti rugi,” jelas Ilham sembari menunjukan dokumen tanda terima ganti rugi dari Dinas Pertanahan.

Ditambahkan,  bahwa ganti rugi yang dilakukan oleh Dinas Pertanahan hanya berdasarkan dokumen SHM20 yang diduga tidak asli lantaran dokumen SHM20 yang asli masih ada ditangan pihak ahli waris hingga kini.

Lain itu, saat memberi keterangan pers, Ilham, turut membawa dokumen-dokumen penting terkait persoalan tanah yang sebelumnya dimanfaatkan masyarakat Uning Pegantungen sebagai fasilitas umum karena di atasnya telah berdiri Joyah (bahasa Gayo-red) atau tempat MCK bagi kaum ibu di sana.

“Mediasi sudah berulang dilakukan, tapi tidak ada penyelesaian. Anehnya lagi setelah muncul komplain dari kami dan dilaporkan secara hukum, dana yang telah diterima Amirudin secara pribadi selanjutnya ditransfer ke kas mesjid (dimana ketua mesjid juga Amiruddin). Kemudian panitia pembangunan masjid mengembalikan ke kas keuangan daerah.”

“Muncul pertanyaan, kenapa dana ganti rugi itu dikembalikan ke kas Dinas Keuangan Aceh Tengah, sementara pencairannya diserahkan Dinas Pertanahan? Menurut kami ganti rugi ini tidak memiliki kekuatan hukum. Seharusnya, pengembaliannya juga harus dilengkapi dokumen syah dari pejabat berwenang untuk pembatalan pelepasan hak yang pernah dilakukan oleh Amiruddin, juga dilengkapi surat keputusan perintah oleh pejabat berwenang secara tertulis dan memiliki kekuatan hukum untuk memerintahkan  pengembalian uang yang pernah diterima.”

“Kejanggalan lainnya, pembayaran ganti rugi kepada Amiruddin Syah tidak disertai dokumen dokumen penting lain seperti bukti teransfer bank atau sejenisnya sesuai aturan yang ada. Yang kami lihat hanya menggunakan kwintasi yang dikeluarkan oleh Dinas Pertanahan. Apa bisa seperti itu? Pembayaran ganti rugi dari Dinas Pertanahan tidak dilakukan sekaligus, ditemukan ada sisa uang yang akan dibayar berikutnya (dicicil). Nah, jika seperti itu bagaimana tekhnis cara membayar kewajiban pajak seperti PPN, PPH, PPHTB atau pajak lainya kepada negara atas transaksi ganti rugi yang terjadi?” ungkap Ilham.

Sepengetahuannya, aturan pengadaan jasa dan barang, apalagi tanah seyogyanya harus tuntas dan lunas dibayar oleh Pemerintah.

Sementara, selain itu lanjut Ilham, dalam proses mediasi yang dilakukan oleh Dinas Pertanahan setelah peristiwa dugaan pemalsuan yang dilakukan oleh AmiruddinSyah dilaporkan ke kepolisian, dimunculkan dokumen baru oleh Dinas Pertanahan bahwa ternyata ada  sertifikat lain, yaitu SHM11 (wakaf) diatas tanah waris Thaleb.

Dimana dalam surat SHM11 tertera hak tanah merupakan wakaf dari Abubakar (Alm) yang merupakan mantan imam masjid Kampung Uning di tahun 1994 saat pembuatan sertifikat.

Terkait dengan adanya SHM11 yang dimaksud, Ilham memprotes Dinas Pertanahan dan mengingatkan secara berulang, bahwa Amirudin secara defacto dan dejure  terindikasi melakukan pernyataan palsu karena telah menerima ganti rugi mengunakan SHM 20 milik Thaleb Aman Banta Cut. Namun, setelah ketahuan dan dilakukan proses mediasi, tiba-tiba Dinas Pertanahan memasukan sumber SHM lain dalam proses ini.

“Kalau SHM 11 memang berlokasi yang sama di tanah waris kami, kenapa tidak SHM11 yang dipakai oleh Amiruddinsyah sejak awal proses ganti rugi? Dengan mempertimbangkan SHM11 dalam proses mediasi, maka Dinas Pertanahan menurut kami telah membuat permasalahan baru, yaitu sebuah kasus sengketa kepemilikan antara SHM 20 dan SHM11.”

“Kami tentunya menolak keras adanya keberadaan SHM11 di atas tanah waris kami dan masalah sengketa tanah tidak dapat diselesaikan oleh siapapun, kecuali melalui keputusan pengadilan. Dalam hal tanah yang diganti rugikan oleh negara, pejabat atau panitia yang berwewenang wajib melimpahkan sengketa ini ke pengadilan serta menitipkan uang ganti rugi (konsinyasi) di pengadilan,” jelasnya.

Menurutnya, aturan dan perundangan terkait itu sangat jelas telah mengatur masalah ini. Namun sayangnya sampai saat ini tidak ada realisasi pejabat yang berwenang di Dinas Pertanahan untuk melimpahkan sengketa ini ke pengadilan dan menitipkan uang ganti rugi di pengadilan.

Selain itu, Mukhtasar selaku anak dari almarhum Abubakar sudah membuat pernyataan tertulis bermaterai bahwa dia dan saudara kandung yang lain, keberatan nama orangnya digunakan sebagai pemilik SHM11.

Hal itu lantaran, sepengetahuan Mukhtasar, orangtuanya (Abu Bakar) tidak pernah punya tanah di lokasi tanah warisan milik Thaleb Aman Banta Cut dan tidak pernah pernah mewakafkan tanah tersebut yang notabenenya tanah SHM11 bukan punya Abu Bakar.

“Namun, seandainya benar adanya bahwa tanah tersebut sudah diwakafkan, seharusnya ganti rugi juga bukan diserahkan ke Amiruddin Syah secara pribadi, tapi Dinas Pertanahan sejatinya akan menyerahkan dana ganti rugi ke Kandepag atau Kementrian Agama selaku instansi yang memiliki wewenang dalam urusan wakaf,” papar Ilham.

*Tempuh Jalur Hukum

Atas sengketa ganti rugi tanah untuk pembangunan  Jembatan dan Jalan Ruas Genting Gerbang-Sp Uning di Kp. Uning Pegantungen tersebut, ahli waris Thaleb Aman Banta Cut juga telah menempuh jalur hukum dengan membuat laporan resmi ke pihak kepolisian.

“Kami telah melapor persoalan ini ke Polres Aceh Tengah dengan nomor laporan LP.B/70/VI/2020/SPKT.17 Juni 2020. Sayangnya kasus penyelidikan ini dihentikan,” paparnya.

Tidak puas atas dihentikannya ajuan perkara tersebut, seterusnya, lanjut Ilham, Murniati dengan didampingi dirinya membuat laporan resmi ke Polda Aceh dengan laporan No: STPL/91/X/YAN.2.5./2020/Yanduan 05 Oktober 2020.

“Kini laporan kami sedang ditangani pihak Polda Aceh. Mereka sudah melakukan penyidikan. Kita tunggu saja hasilnya dan saya menduga dalam hal gantirugi ini ada mafia pertanahan yang bermain,” ucapnya.

*Dinas Pertanahan Aceh Tengah Akui SHM11

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Pertanahan Aceh Tengah, Sarwa Jalami menyebutkan,  tidak ada sengketa mengenai pemberian hak gantirugi untuk pembangunan Jembatan dan Jalan Ruas Genting Gerbang-Sp Uning di Kp. Uning Pegantungen, namun yang terjadi hanya kesalahan administrasi.

“Benar, ganti rugi bangunan, tanaman, tanah, awalnya sudah dibayarkan. Tapi belakangan karena ada seorang warga mengkomplain soal ganti rugi terhadap status tanah wakaf, maka setelah melalui keputusan rapat berulang, dana tersebut dikembalikan ke kas Keuangan daerah untuk mengantisifasi hal yang tak diinginkan,” sebut Sarwa.

Dalam transaksi ganti rugi apa dikenakan pajak PPN, PPH, PPHTB? Sarwa menyebutkan untuk lebih jelasnya tanyakan langsung ke Keuangan. “Biar tidak salah informasi, cek ke Keuangan saja, apa ada pajak pembayaran ganti rugi itu atau tidak,” kata Sarwa.

Mengenai berapa besaran dana gantirugi , serta bagaimana penyaluran dana yang diterima Amiruddinsyah yang kemudian diduga akibat adanya kesalahan administrasi, Sarwa menjelaskan, untuk masalah tekhnis dirinya meminta media ini mengklarifikasi ke PPTK dinasnya.

“Ini soal tekhnis, biar jelas dan tidak salah, tanyakan ke PPTK saya (dinas) saja. Beliau tidak ngantor dalam beberapa hari ini karena keluarganya ada musibah,” ungkap Sarwa.

Lain itu mengenai pembayar  yang bertahap atas gantirugi tanah warga di Kp.Uning, menurut dia, hal itu disesuaikan dengan anggaran daerah yang tersedia saat ini. “Di akhir tahun ini akan dilunasi sisanya, dan perlu juga diketahui pembayaran ganti rugi yang dilakukan semuanya langsung melalui teransfer ke masing-masing warga bersangkutan. Kwintansi hanya sebagai bukti serah terima,” paparnya.

Dia melanjutkan, mengenai  kesalahan administrasi atas surat obyek tanah SHM20 atau SHM11, secara mekanisme pihaknya tidak berwenang menjawab.” tanya BPN saja, itu ranah BPN.”

“Untuk ganti rugi di tanah wakaf ini sesuai aturan, kami hanya mengakui SHM 11. Kami menganggap dokumen itu yang sesuai ketika tim turun melakukan pengukuran ulang tanah ke sana. Namun jika ada sanggahan dari pihak lain akan kita serahkan  mikanismenya sesuai aturan yang berlaku,” lanjut Sarwa, seraya menuturkan tidak ada sengketa atas ganti rugi tanah, tapi hanya kesalahan administrasi, oleh karenanya dana yang dikembalikan tidak dititip di Pengadilan.

“Kami berharap dalam pembangunan jembatan ini tidak terkendala apapun. Ini demi kepentingan masyarakat. Pun begitu, kami tetap mengakomodir apabila ada persoalan-persoalan yang terjadi atas ganti rugi tanah di sana,” tukasnya.

Sementara, Erwin Fenosa selaku PPTK Dinas Pertanahan ketika dikonfirmasi via selularnya menyebutkan, dirinya merupakan orang dinas dan yang lebih berkompeten menjawab setiap persoalan yang ada adalah kepala dinas.”Saya bagian dari dinas, jadi hubungi pak Kadis saja, dia yang lebih berkompeten menjawab.”[] (Ir)

Komentar Via Facebook

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here