TAKENGEN|LeuserAntara|Disela-sela pengukuhan panitia kongres Dewan Adat Gayo (DAG) yang diselenggarakan di ofroom setdakab Aceh tengah, Sabtu (4/1/2014), ketua KP3 ALA Aceh Tenggara, Nawi Sekedang yang turut hadir dalam acara tersebut menilai, sangat dipandang perlu membentuk dewan adat disetiap kabupaten/kota diwilayah tengah.
Setelah dibentuk dewan adat disetiap kabupaten/kota diwilayah Leuser, kemudian akan dibentuk pula Dewan Adat Leuser Antara (DALA) yang berfungsi sebagai pemersatu masyrakat diwilayah tengah.Ungkap Nawi Sekedang.
Hal ini bertujuan bahwa, kita akan katakan kepada dunia! bahwa, suku Gayo merupakan penduduk asli di Aceh, bukan pendatang, karena kita merupakan suku tertua di negeri ini, tentu semua masayarakat Leuser sepakat, kita tidak mau ditindas oleh pemerintahan Aceh yang hari ini dengan serta merta mendiskriminasi dan tidak mengakomodir suku suku yang ada di Aceh.
Malalui kekuatan dewan adat disetiap daerah, merupakan sebuah energi untuk membangun kebersamaan masyarakat yang ada diwilayah tengah untuk tetap menolak Qanun Wali Nanggroe diberlakukan diwilayah Leuser.
“Kita tetap tidak setuju dengan QWN itu yang hanya kepentingan penguasa Aceh hari ini,” ia menambahkan seharusnya pemerintah pusat harus membuka mata selebar lebarnya , jelas mereka telah melakukan tindakan makar terhadap republik ini, dengan memaksakan kehendak penguasa Aceh, QWN, bendera dan lambang Aceh yang semuanya kepentingan kelompok. Tegasnya.
“Menurut saya, pemerintah Aceh hanya bercita cita kecil, selaknya orang yang baru lulusan paket C”, kalau kita contohkan dipulau jawa, ada beberapa Provinsi, seperti Jawa Barat, jawa Timur, Jawa Tengah. Nah kenapa di Aceh malah dihambat melaihirkan provinsi baru?
Kalau di Aceh lahir provinsi baru, seperti ALA dan ABAS, ini baru layak kita memiliki Wali Nanggroe yang tugasnya mempersatukan beberapa provinsi yang ada di Aceh. Ini baru cita cita besar, bukan menyatukan beberapa kelompok saja. Jelas level rendahkan, sindirnya.
Kalau hanya menyatukan kelompok dan tidak bisa menyatukan seluruh masyarakat Aceh, bahkan mendiskriminasi beberapa suku yang ada di Aceh, untuk apa adanya Wali Nanggroe. Pungkasnya.(BsG)
