Beranda ACEH TENGAH

Bupati Aceh Tengah Harus Buktikan Tuduhannya

BERBAGI

Kekisruan pemerintahan yang terjadi di Aceh Tengah akhir-akhir ini sangat memalukan, dengan pernyataan Bupati Shabella kepada media pada hari Kamis/ 14 Mei 2020 ada ancaman pembunuhan kepada dirinya dan keluargnya dari Wakil Bupati Aceh Tengah Firdaus, S.Km.

Menurut Kasibun Daulay, SH, pengamat Hukum dan Advokat Aceh yang berkedudukan di Banda Aceh yang diminta tanggapannya oleh media ini, menilai secara Hukum Shabella harus membuktikan bahwa ancaman pembunuhan itu benar adanya dilakukan oleh Firdaus, S.Km, pada waktu dan tempat yang telah diuatarakannya kepada media.

Karena, sudah menjadi konsumsi public malah sudah jadi berita yang viral, bukan hanya didataran tinggi gayo saja, bahkan diseluruh Aceh dan Nasional.

Bupati Aceh Tengah, harus bisa menghadirkan dua alat bukti yang sah sesuai yang diatur oleh Kitab Hukum Acara Pidana-KUHAP, karena kalua tidak maka apa yang diuangkapkan Shabella tersebut bisa dianggap berita bohong atau HOAXdan bahkan bisa dianggap sebagai pencemaran nama baik dan pembunuhan karakter buat Wakil Bupati Aceh Tengah Bapak Fidaus, S.Km.

Walaupun demikian menurut Kasibun, Bupati sebagai kepala daerah yang mengemban tugas dan fungsi yang salah satunya untuk “memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat” bupati harusnya lebih arif dan bijaksana.

Bupati harusnya lebih persuasive, apalagi kepada teman sendiri bukan malah mempertontonkan arogansi kekuasaandengan membawa kasus ini keranah hukum atau laporan kepada kepolisian.

Harus mengutamakan kearifan local, gayo itu berbudaya, memiliki manegement konflik yang sangat bisa diandalkan, tidak semuanya harus melalui jalur penegakan hukum, karena jalur penegakan hukum itu, bisa menyisakan luka yang sulit diobati.

Jangan sampai bupati seperti dalam pepatah melayu “Ikut hati mati, ikut rasa binasa” Jika hanya menuruti hawa nafsu tentu akan celaka.

Persoalan ini boleh jadi mencuat bukan terjadi begitu saja, mungkin didasari oleh peristiwa besar yang tidak terungkap kepada public. Salah satu bisa jadi diakibatkan perbuatan wanprestasi dari salahsatu pihak, dimana perjajian sewaktu maju dalam pilkada tidak dipenuhi sesuai dengan butir-butir kesepakatan.

Sebagai perjanjian yang dianggap sebagai perikatan semetinya segala sesuatunya dalam menjalankan roda pemerintahan di Aceh tengah dijalankan sesuai dengan kesepatan mereka berdua, agar pemerintahan di Aceh Tengah bisa berjalan kondusif untuk mengurus hajat rakyat daerah dataran tinggi tersebut.(Rilis)

 

Komentar Via Facebook

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here