Beranda ACEH TENGAH

Amiruddin: “Soal Tanah Uning Saya Dirugikan”

BERBAGI

TAKENGEN (LeuserAntara): Merasa dirugikan dalam persoalan ganti rugi tanah pembangunan Jembatan dan Jalan Ruas Genting Gerbang-  Kampung Uning Pegantungen, Aceh Tengah yang beranggaran milyaran rupiah, warga setempat melakukan pembelaan dan keberatan atas  tuduhan terhadap Amiruddin Syah selaku sosok teladan di sana.

Hal tersebut disampaikan masyarakat Kampung Uning Pegantungen dihadapan para pejabat terkait dalam rapat membahas persoalan ganti rugi tanah yang belum kunjung usai, Jum’at (13/11) di Gedung Serba Guna setempat.

“Mohon kembalikan nama baik bapak Amiruddin Syah. Beliau teladan bagi kami di sini. Ia kami tunjuk menerima kuasa dari seluruh masyarakat untuk menerima hak ganti rugi joyah (tanah menasah),” kata masyarakat di hadapan Muspika Kec. Bies, Kadis Pertanahan, Badan Wakaf Indonesia (BWI) Aceh Tengah.

Terpisah, setelah usainya rapat, Amiruddin Syah saat memberi keterangan kepada awak media menyebutkan, dirinya kecewa atas kelalaian dinas, yang menyebabkan dirinya tersudut dalam masalah ganti rugi tanah yang selama ini diketahui masyarakat Uning Pegantungen sebagai aset milik Masjid Almunawarah.

“Ada kelalaian dinas dalam hal ini. Mereka salah mensosialisasi tentang keberadaan tanah dari awal mengenai wewenang yang berhak menerima ganti rugi tanah wakaf. Seharusnya menurut Badan Wakaf Indonesia (BWI) atau KUA Kecamatan Bies, ganti rugi tersebut merupakan ranah BWI. Bukan diberikan ke saya selaku  ketua panitia pembangunan mesjid,”ungkap Amiruddin.

Menurutnya, dalam hal ganti rugi dirinya hanya meneruskan administrasi yang dikuasakan masyarakat dan aparat kampung. Dimana dasar Amiruddin menerima hak ganti rugi dengan adanya surat keterangan yang dibuat reje Kp.Uning Pegantungen setelah turunnya arahan dari dinas Pertanahan.

“Semula tanah joyah tersebut tidak diketahui aparatur kampung memiliki Sertipikat Wakaf. Selaku panitia pembangunan masjid, saya dikuasakan masyarakat untuk menerima ganti rugi berdasarkan arahan dinas. Saya tidak keberatan karena peruntukannya untuk kepentingan umum, bukan pribadi,” jelasnya.

Dia menambahkan, tentang administrasi yang salah, hal itu bukan kesengajaan dirinya, karena semua surat pernyataan tersebut langsung dibuat dinas Pertanahan Aceh tengah.

“Saya tidak pernah membuat surat pernyataan. Namun saya tandatangani surat tersebut yang dibuat oleh Dinas Pertanahan. Saya juga tidak tahu isi surat tersebut secara rinci. Ini karena pada saat itu banyak dokumen yang saya tandatangani termasuk surat gantirugi dua dokumen tanah milik saya pribadi. Kemudian, kenapa saya tidak ragu menandatangani satu berkas, khusus tanah menasah, karena obyek tersebut untuk kepentingan umum dan sejak sosialisasi dari awal semua masyarakat tau peruntukanya. Jadi, saya tidak membacanya dan tidak curiga sedikitpun bahwa saya seperti terkesan dijebak dalam pembebasan tanah manasah ini,” ucapnya.

Menurut Amir,  jika dari awal diketahui, bahwa surat pernyataan itu menyatakan kepemilikan atas sertifikat SHM 20,  dirinya tidak akan bersedia menandatangani dokomen tersebut, karena SHM20 bukan miliknya. “Soal kesalahan dalam administrasi itu kewenangan dinas untuk menjawab, kami tidak tahu apa-apa, saya hanya dikuasakan oleh masyarakat sebagai penerima ganti rugi.”

Lain itu, mengenai uang ganti rugi sebesar Rp281.544.000, Amaruddin menyebutkan, dana tersebut sudah dikembalikan ke kas daerah. Hal itu dikarenakan pihak dinas Pertanahan menyatakan adanya kesalahan administrasi serta KUA Kecamatan Bies menyampaikan bahwa tanah menasah ini adalah tanah wakaf dengan surat SHM 11.

“Saya tidak faham permasalahan yang ada di pemerintahan. Mengapa bisa sampai seperti ini masalah yang timbul? saya murni hanya ingin membantu masyarakat untuk memperjuangkan lokasi dan pembangunan tempat ibadah masyarakat kampung Uning Pegantungen,” tukasnya.

Sementara, menanggapi persoalan ini, Camat Bies, Erwin Pratama, ketika dimintai keteranganya mengatakan, meluruskan permasalahan yang ada pihak terkait perlu melakukan kaji ulang.

“Perlu kiranya dilakukan kajian kembali tentang keberadaan SHM 20 dan SHM 11 untuk meluruskan persoalan ini. Sejauh ini BWI  tidak ada sosialiasi sebelumnya ke masyarakat tentang keberadaan tanah wakaf pada saat proses ganti rugi dari awal.”

“Harapan saya atas nama pemerintahan kiranya persoalan ini penyelesaiannya dikembalikan ke musyawarah kekeluargaan  mufakat sehingga proses pembangunan dapat dilaksanakan dalam waktu dekat dan pembangunan jembatan ini bisa menjadi Ikon daerah ini,” lanjut Erwin.

Sebelumnya, di tempat berbeda, Reje kampung Uning Pegantungen, Sinaria memastikan,  bahwa Amirudinsyah dipastikan tidak ada niat atau dengan sengaja berencana menguasai hak gantirugi pembebasan lahan menasah.

“Ini tidak benar, karena beliau sosok yang kami tuakan dan kami hargai di kampung ini. Tentang keterlibatannya dalam proses pembebasan lahan milik Masjid Almunawarah ini murni karena permintaan kami seluruh masyarakat, karena ia yang dapat kami percaya sebagai perwakilan atas hak gantirugi di Kampung Uning Pegantungen ini,” papar Sinaria.[] (Ir)

 

Komentar Via Facebook

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here