Warga Kp. Kung Desak RGM “Dicopot”

Takengen (LeuserAntara): Puluhan masyarakat Kp. Kung, Kec. Pegasing, Aceh Tengah, Selasa (15/5) kemarin sekira pukul 14.30 WIB mendatangi kantor camat setempat.

Tujuan sekitar 50 orang perwakilan warga Kp. Kung ini mendesak JD, selaku pemangku Rakyat Genap Mupakat (RGM) dicopot dari jabatannya. Hal itu lantaran JD diduga mengabaikan kepentingan masyarakat.

Berdasarkan keterangan warga, JD selaku RGM sejak 8 bulan  terakhir  tidak bersedia menandatangi administrasi keperluan kampung yang berdampak besar terhadap pencairan dana desa. Lainnya, proses roda pemerintahan Kp. Kung “lumpuh”.

Atas persoalan itu, warga di sana mendesak JD mundur dari jabatannya. Sedangkan 4 dari 5 orang anggota RGM, sebelumnya telah mengundurkan diri tanpa unsur paksaan dari pihak manapun. Diduga mundurnya anggota RGM disebabkan miskominikasi dengan JD.

“Masyarakat juga telah membuat surat mosi tak percaya atas kinerja RGM yang dilantik oleh reje sebelumnya. Ada 165 warga yang ikut menantangani. Surat ini juga sudah kami serahkan ke bupati Aceh Tengah maupun ke kantor BPM pada 23 Oktober 2017 lalu. Namun, desakan kami belum kunjung terpenuhi,” kata Irham, Reje Kp. Kung, Rabu (16/5) dalam keterangannya persnya kepada LeuserAntara. com.

Sementara itu, menurut warga yang mendampingi Irham, paska dilantiknya reje baru Kung (Irham-red), singkronisasi antar  masyarakat dengan JD selaku ketua RGM mulai mengendor. Hal itu berdampak terhadap kelancaran roda pemerintahan kampung. Warga di sana berharap pemangku RGM secepatnya diganti. Apalagi saat ini anggota RGM yang baru sudah dipilih dan menunggu dikukuhkan.

“JD tidak pernah lagi menjalankan Tufoksinya sebagai RGM di kampung. Dua kali diundang Musrenbang menyusun RPJM desa juga tidak hadir,” kata warga.

Masih dalam keterangan warga Kp. Kung, sesuai Permendagri, No. 110 pasal 19 tahun 2016, keberadaan RGM di bawah pimpinan JD secara otomatis dapat dibatalkan secara hukum. Itu lantaran syarat kuota forum RGM tidak terpenuhi, hanya tinggal 1 orang dari seharusnya 5 anggota.

“Sesuai aturan tersebut maupun Qanun Aceh Tengah No. 4 tahun 2011 tentang pemerintahan kampung, SK anggota RGM lama otomatis batal demi hukum. Kami mendesak pihak terkait segera menyelesaikan persoalan ini, sehingga roda pemerintahan kampung kembali normal,” jelas warga.

Sebelumnya terkait kedatangan warga Kp. Kung ke kantor camat, secara terpisah Camat Pegasing, Muslim saat dimintai keterangannya via selular menyebutkan, pihaknya sudah menampung tuntutan masyarakat terkait persoalan JD selaku RGM.  Namun, dalam penangganannya harus sesuai dengan aturan berlaku.

“Persoalaan ini sudah kami bahas dengan Asisten maupun BPM Aceh Tengah. Jadi, hasil rapat itulah yang sudah saya sampaikan kemasyarakat. Segala sesuatunya tentu harus sesuai dengan aturan yang berlaku,” sebutnya.

Muslim juga menjelaskan, terkait kedatangan puluhan warga ke kantornya, tujuannya bukan untuk berdemo. Namun, kehadiran warga bersama aparat Kp. Kung secara bersama ke sana dalam acara mendampingi reje dan imam kampung, guna membahasan persoalan RGM. [] (R02/foto: Reje Kp. Kung, Irham)

Komentar Via Facebook

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*