Beranda ACEH TENGAH

UGP Terancam Tutup, Tuan Takur Tak Terusik

BERBAGI
Ilustrasi
Ilustrasi
Ilustrasi

TAKENGON |LeuserAntara.com| Akibat beberapa persyaratan akreditasi hingga hari ini belum dilengkapi oleh Yayasan Gajah Putih dan Universitas Gajah Putih, ahirnya universitas kebanggaan Bangsa Gayo ini terancam akan dicabut izin operasionalnya, belum lagi persoalan lahan yang belum memadai hingga hari ini, menjadi kebutuhan mendasar bagi UGP Takengon.

Menurut sejumlah mahasiswa dan berharap kepada pemerintah daerah melalui Bupati Aceh tengah, sedikit meminta itikad baik Bupati dan DPRK, agar mengupayakan lahan untuk Kampus UGP, selanjutnya pembangunan UGP bisa direncanakan demi menyelamatkan ribuan bahkan ratusan ribu harapan rakyat Aceh Tengah dan Bener Meriah yang saat ini sedang menempuh studi pendidikan di UGP.

“Padahal, pemberitaan di sejumlah media cetak dan online sudah terbit. Namun oknum Tuan Takur (tuan tanah-Red) yang diharapkan dapat memberikan atau mengusahakan sebidang tanah, untuk keperluan mendirikan Kampus Gajah Putih belum juga tersentuh hatinya,” ujar Aramiko dari LSM GeRak Gayo, Minggu (15/3).

dilanjutkan, ternyata harapan ini salah tempat untuk kita keluhkan kepada Pemerintah Daerah (Bupati) dan DPRK Aceh Tengah, hal ini di karenakan lahan pemerintah tingkat I (Provinsi Aceh) yang berada di Belang Bebangka, Kecamatan Pegasing sudah di kuasai oleh oknum Pejabat Pemerintah Daerah dan Anggota DPRK Aceh Tengah, sungguh ironis negeri ini, ternyata Pemimpin kita “RAKUS-RAKUS” dan tamak lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan masyarakat.

Tuduhan ini bisa kita buktikan dengan kepemilikan sertifikat tanah yang di keluarkan oleh BPN Aceh Tengah, kepada bapak Syirajuddin AB yang telah mengembalikan hadiah tanah haram tersebut kepada mahasiswa UGP melalui Aramiko Aritonang yang merupakan mahasiswa UGP Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL) yang juga merupakan pegiat LSM Gerakan Anti Korupsi (GeRAK-GAYO).

Aramiko menuturkan, kepada pihak-pihak yang sudah menyerobot lahan negara (Pemerintah TK I) Provinsi Aceh, agar secepatanya mengembalikan sertifikat tanah tesebut sebelum Mahasiswa UGP dan GeRAK-Gayo akan menempuh jalur hukum, karena Aset Negara/Pemerintah sebagai amanah UUD harus diperuntukkan untuk kemakmuran rakyat bukan pejabat.

Apabila dalam satu bulan kedepan tanah pemerintah yang telah di serobot oleh pejabat Aceh Tengah belum mengembalikan, maka kami mahasiswa UGP dan orang tua kami, akan mendatangi Pemda Aceh Tengah agar mengembalikan yang bukan hak kalian.

“Dan kami, juga akan membuat posko keprihatinan di koplek Pemda dan Komplek DPRK Aceh Tengah untuk meminta subangan dengan tujuan sumbangan tersebut akan kami berikan kepada pejabat yang telah merampas tanah Negara/Pemerintah yang berada di belang bebangka,” ujarnya.

GeRAK-GAYO sudah mengantongi nama-nama pejabat Aceh Tengah yang sudah menyerobot lahan Negara/Pemerintah di belang bebangka, agar nantinya diumumkan kepada dunia, bahwa pejabat kami masih golongan orang fakir miskin ini juga untuk mengingatkan para keluarga dan anak-anak pejabat tersebut untuk dijadikan sebuah pelajaran, agar di kemudian hari keturunan/anak para pejabat tersebut, tidak menjadi pejabat seperti orang tuanya terdahulu dan tidak lagi menjadi pejabat yang masuk dalam golongan Fakir Miskin.

GeRAK – Gayo juga akan melaporkan BPN Aceh Tengah sebagai institusi pemerintah yang berkewenangan mengeluarkan/menerbitkan Sertifikat Tanah, karena kami menduga keras bahwa kebijakan BPN Aceh Tengah merupakan perbuatan melawan hukum yang dengan sengaja telah menerbitkan sertifikat tanah di belang bebangka.

Sangkaan ini juga berdasarkan hasil pertemuan di kantor DPRK Aceh Tengah dengan Kepala BPN Aceh Tengah pada tanggal 19 September 2014, kita sempat mempertanyakan setatus lahan belang bebangka apakah benar lahan tersebut aset Pemerintah Tingkat I Provinsi Aceh, Kepala BPN Aceh Tengah menjawab dengan sigap “bahwa benar tanah tersebut milik Pemerintah Provinsi Aceh”.

“Kemudian kami mepertanyakan kembali kepada kepala BPN “apakah benar tanah Belang Bebangka sudah di kuasi oleh pejabat-pejabat Aceh Tengah” ini isu yang berkembang di masyarakat Aceh Tengah selama ini kepala BPN kembali menjawab “ bahwa tidak benar isu tersebut”. ternyata semua jawaban BPN Aceh Tengah itu Bohong Besar.(Zor)

Komentar Via Facebook

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here