Beranda SURAT PEMBACA

Surat Pembaca: Budaya Politik Saling Menyalahkan

BERBAGI
Ilustrasi

 

Ilustrasi
Ilustrasi

Naluri sebagai seorang manusia tidak akan senang jika disalahkan dan bukan hal yang aneh jika pada satu permasalahan tertentu muncul fenomena unik yang sering kita jumpai yaitu saling melempar tanggungjawab. Fenomena tersebutlah yang sering muncul dalam kancah perpolitikan Indonesia.

Akan tetapi, jika ada sebuah prestasi akan terjadi upaya saling klaim dan merasa dirinya dan kelompoknya lah yang paling berjasa. Sebagai masyarakat intelek tidak semestinya melakukan tindakan semacam itu. Menanggapi suatu permasalahan besar seharusnya bukan dengan saling salah menyalahkan, justru saling bekerjasama untuk menyelesaikannya.

Hal tersebutlah yang dapat kita lihat dengan jelas dalam masalah penetapan DPT. KPU sekan tidak mau disalahkan sendiri dan menyatakan bahwa Kemendagri lah yang punya tanggungjawab lebih akan data-data dalam DPT yang bermasalah. Begitu juga dengan Kemendagri yang menyatakan bahwa data yang diserahkan kepada KPU merupakan data yang akurat.

Tindakan saling lepas tanggung jawab tidak hanya terjadi diantara keduanya, akan tetapi di beberapa kelompok masyarakat dan Partai politik yang menyampaikan cibiran ketidakbecusan mengurus DPT.

Tapi anehnya hanya sedikit yang melakukan tindakan nyata dan memberi solusi.
Pelajaran berharga apa yang dapat kita ambil dari fenomena tersebut? Sangat jelas nihil. Seharusnya KPU, Kemendagri dan kelompok masyarakat lainnya bekerjasama sebagai teamwork untuk memperbaiki masalah DPT tersebut. Karena masalah tersebut adalah masalah bersama, dan harusnya juga diselesaikan bersama.

Abi Mayu
Cilincing Jakarta Utara
Abiemanyu2912@gmail.com

 

BURUH DAN NASIONALISME YANG MEMUDAR

Beberapa hari belakangan ini, Indonesia diramaikan dengan demonstrasi buruh yang menuntut peningkatan UMP (Upah Minimal Profinsi) sebesar  50 %. Kaum buruh beranggapan bahwa upah yang selama ini mereka terima tidak layak dan tidak cukup, sehingga melayangkan protes kepada pemerintah.

Menanggapi protes buruh tersebut pemerintah memberikan win-win solution dengan menaikkan upah buruh akan tetapi tidak sebesar tuntutan yang diminta. Bukannya menerima solusi tersebut, para buruh tetap bersikeras untuk tetap mempertahankan tuntutannya.

Sorak-sorak kapitalisme yang kerap diorasikan oleh kaum buruh ternyata bukan hanya mengingatkan pemerintah akan tetapi lebih mengingatkan kaum buruh bahwa mereka sendiri telah terpatri oleh nilai-nilai dasar kapital itu sendiri. Mengapa tidak, karena dari tuntutan yang mereka minta sangat terlihat bahwa mereka sendirilah yang ingin memperkaya diri sendiri. Kenaikan upah yang usulkan adalah upah yang sangat besar jika dibandingkan dengan gaji seorang PNS lulusan S1 sebesar Rp 1,8 juta.

Selain itu, nasionalisme kaum buruh juga sepertinya sudah memudar. Akibat maraknya aksi demonstrasi kaum buruh perekonomian Indonesia terancam mengingat maraknya investor yang memindahkan investasinya dari Indonesia.

Sebuah Fakta juga menjelaskan akan dampak demonstrasi buruh yang berlangsung tiap tahun, peringkat kemudahan berbisnis Indonesia jauh tertinggal dari negara-negara lain di ASEAN. Bank Dunia merilis laporan Doing Business 2014 berupa peringkat negara-negara dalam kaitannya dengan kemudahan berbisnis di seluruh negara di dunia. Indonesia berada di peringkat 120 dalam kemudahan berbisnis. Tanpa disadari dampak yang diakibatkan oleh demo buruh sangat mengkhawatirkan.

 

 TOLAK DANA PENSIUN BAGI PARA KORUPTOR

Bangsa ini memang sebuah bangsa yang benar-benar memikirkan nasib penduduknya, selain memberikan jaminan bagi orang yang berjasa Negara juga ternyata memberikan dana pensiun  bagi pejabat yang melakukan tindak pidana seperti koruptor.

Sebagain masyarakat Indonesia terkaget-kaget mendengar adanya dana pensiun bagi para koruptor. Tapi kenyataannya itulah yang terjadi, khususnya di kalangan lembaga legislative yaitu DPR. Anggota DPR yang terbukti korupsi dan telah diberhentikan akan diberikan dan pensiun.

Beberapa anggota DPR terpidana korupsi yang menerima dana pensiun semur hidup misalnya, Panda Nababan dari Fraksi PDIP yang menjadi terpidana kasus cek pelawat, Arsyad Syam dari Fraksi Demokrat yang menjadi terpidana kasus proyek pengadaan PLTD Sungai Bahar Jambi tahun 2004, Wa Ode Nurhayati dari Fraksi PAN yang menjadi terpidana kasus dana penyesuaian infrastruktur daerah, dan Muhammad Nazarudin dari Fraksi Demokrat yang menjadi terpidana kasus Wisma Atlet.

Sementara anggota DPR yang akan dipecat secara tidak hormat tapi mengundurkan diri sebelum putusan adalah Arifinto dari Fraksi PKS yang terkena kasus menonton video porno saat sidang paripurna DPR, dan Ketua Fraksi Gerindra Widjono Hardjanto yang suka membolos. Semua anggota DPR tersebut mendapat pensiun.

Sungguh ironis, fenomena tersebut merupakan kesalahan sistem. Bagaimana tidak, koruptor layaknya penyakit yang menggerogoti bangsa ini, sudah semestinya sebuah penyakit diobati bukan malah di sejahterakan.

Hal tersebut senada dengan pernyataan Marzuki Alie bahwa fenomena tersebut merupakan kesalahan system dan sudah seharusnya Badan Kehormatan (BK) DPR bisa mengatasi masalah ini dengan melakukan penyelidikan sendiri apakah anggota dewan tersebut melanggar kode etik seperti korupsi. Jika terbukti melanggar, mereka bisa langsung diberhentikan dengan tidak hormat tanpa menunggu keputusan berkekuatan tetap dari pengadilan.

Bagaimana Negara ini akan maju dan makmur jika masih tetap memikirkan nasib orang yang tidak memikirkan nasib bangsanya sendiri. Sudah seharusnya kita belajar dari Negara lain yang menindak tegas para pelaku kejahatan khususnya Koruptor.

 

Saskia Yuli

Jalan Pangadegan No. 12 Pancoran Jakarta Selatan

saskiayuli@gmail.com


Demo Mensejahterakan Buruh?

Mogok kerja dan demo tampaknya menjadi jalan terakhir penyelesaian permasalahan buruh di negara ini. Begitu pun dalam penentuan upah minimum 2014, aksi yang seringkali didahului sweeping (bahasa halus pemaksaan) oleh oknum serikat pekerja masih menjadi senjata utama agar pemerintah dan pengusaha meng-gol-kan tuntutan upah minimum, dengan embel-embel kesejahteraan buruh. Alih-alih memperoleh haknya, aksi tersebut memberikan lebih banyak efek negatif, yang secara tidak langsung berimbas kepada nasib buruh.

Berdasarkan laporan KADIN, demo dan mogok kerja akhir Oktober 2013 lalu  mengakibatkan sejumlah perusahaan di Kawasan Berikat Nusantara (KBN) menghentikan produksinya dan mencatat kerugian sebesar Rp 45 Milyar. Di Bogor, ada 10 perusahaan yang berencana merumahkan 7.000 karyawan dan hengkang dari Bogor. Sementara itu, berkaca kepada pengalaman lalu, Apindo menyebutkan 200.000 buruh di PHK dalam kurun waktu 6 bulan terakhir akibat ketidakmampuan perusahaan memenuhi upah minimum buruh. Hal ini diperkuat dengan data BPS (Badan Pusat Statistik) yang menyebutkan bahwa terjadi peningkatan kenaikan pengangguran terbuka pada Agustus 2013 sebesar 6,26 persen atau naik 0,33 persen dari periode Februari 2013. Jika disebutkan dalam angka, sebanyak 3,2 juta buruh dirumahkan dalam periode tersebut. 

Dilihat dari sudut pandang yang lebih luas, demo buruh yang seringkali anarkhis ini tidak hanya berimbas PHK besar-besaran, tetapi juga membuat investor hijrah dari Indonesia. Mereka memilih memindahkan usahanya ke Kamboja, Myanmar, Vietnam atau Bangladesh yang upah buruhnya lebih rendah dan kondisi relatif aman. 

Jika sudah begitu, siapa diuntungkan?siapa pula dirugikan?Perusahaan akan rugi karena berhentinya produksi, tetapi itu hanya sebentar. Mereka bisa mencari buruh lain, kalupun tidak di negeri ini bisa di negeri lain. Disana, mereka dimanjakan dengan upah buruh yang murah, kepastian hukum dan buruh yang tidak “neko-neko”. Di lain pihak, nasib buruh jadi taruhan. Hengkangnya perusahaan-perusahaan itu akhirnya akan menyebabkan hilangnya mata pencaharian buruh dan menambah daftar pengangguran di negeri ini. 

Kenaikan upah minimum memang sebuah keharusan, karena inflasi yang menyebabkan harga-harga naik harus diiringi upah sepadan. Namun demikian, harus dicarikan win-win sollution agar semuanya senang dan tidak ada yang dirugikan. Harus ada keterbukaan antara buruh dan perusahaan serta peran serta pemerintah sebagai pihak yang netral dalam penyelesaian masalah buruh. Dan yang pasti, buruh harus menghindarkan diri dari provokasi yang selama ini menggiring mereka kepada kerugian.

 

 Indonesia Butuh Pemimpin Pluralis.

Pasca Republik Indonesia mengumandangkan kemerdekaannya, negara ini telah menjadikan Pancasila sebagai dasar negara dan menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kelima sila dalam pancasila telah di desain se sempurna mungkin agar dapat mewakili seluruh lapisan masyarakat Indonesia yang amat kompleks.

Pancasila sebagai landasan hidup berbangsa, bernegara dan bermasyarakat, didalamnya memuat tujuan hidup bersama yang ingin dicapai sebagai suatu bangsa. Tujuan hidup bersama telah tercantum dalam 5 sila pancasila antara lain: (1) menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang beradab, (2) menciptakan persatuan dan kesatuan, (3) menciptakan kehidupan yang demkoratis, (4) menciptakan keadilan, dan (5) kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdasarkan Kepercayaan/keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Hal tersebutlah yang diharapkan founding father kita, melalui pancasila kehidupan bangsa yang lebih baik dapat tercapai, meskipun dengan kondisi kultur yang berbeda-beda.

Indonesia memang dikenal dengan bangsa yang heterogen dengan berbagai macam suku, agama, adat istiadat dan lain sebagaimanya. Tapi sangat disayangkan bahwa keberagaman tersebut tidak bisa dipahami sebagaian dari masyarakat Indonesia, sehingga muncul berbagai konflik-konflik yang merusak nilai-nilai luhur pancasila itu sendiri.

Berbagai masalah kerap menjadi mimpi buruk bagi sebagian kelompok kecil masyarakat Indonesia. berbagai kasus intoleransi yang terjadi antaralain: kasus kelompok Ahmadiyah, Terorisme, perang antar suku dan lain sebagainya. Masalah-masalah tersebut terjadi akibat minimnya pemahaman tentang nilai-nilai luhur pancasila. Permasalahan tersebut merupakan masalah krusial dan perlu diselesaikan segera mengingat dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.

Salah satu jalan yang dapat memberikan solusi terhadap masalah tersebut adalah munculnya seorang pemimpin yang Pluralis, mulai dari tingkat desa hingga  Presiden. Karena seorang pemimpin yang pluralis akan mengerti cara dan strategi untuk mengatasi masalah Intoleransi. Dengan berbekal pemahaman yang kuat tentunya akan mudah untuk mempersatukan seluruh lapisan masyarakat.

 

Saskia Yuli

Jalan Pangadegan No. 12 Pancoran Jakarta Selatan

saskiayuli@gmail.com

 

 

 

Komentar Via Facebook

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here