Beranda ACEH TENGAH

Soal Tambang di Aceh, Jangko Kembali Ingatkan Gubernur

BERBAGI

Takengen (LeuserAntara): Jaringan Anti Korupsi Gayo (Jang-Ko) kembali ingatkan Plt Gubernur Aceh untuk menempuh jalan moratorium terhadap pertambangan meneral yang ada di Provinsi Aceh.

Sebelumnya, terhadap persoalan tambang di Aceh ini menyebabkan munculnya aksi unjuk rasa dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan sekelompok mahasiswa terhadap kegiatan pertambangan oleh PT Emas Mineral Murni (EMM) di Nagan Raya, PT Linge Mineral Resource (LMR) di Aceh Tengah dan PT Pining Sejati Utama (PSU) di Aceh Selatan.

Koordinator Jang-Ko, Maharadi dalam press realisenya Sabtu (6/6) mengungkapkan, pihaknya mendukung penuh surat yang ditujukan ke Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah. Surat yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Atap Propinsi Aceh, nomor: 1874/Dalak/VII/2019), tanggal 3 Juli 2019.

“Ada tiga hal disampaikan oleh Kadis PMPTSP Aceh, Aulia Sofyan dalam surat tersebut. Pertama, maraknya aksi unjuk rasa oleh LSM dan mahasiswa terhadap kegiatan pertambangan di Aceh yang sangat mengganggu kenyamanan kerja pemerintah dan iklim investasi di Aceh,” katanya.

Kedua, lanjut Maharadi, tuntutan pengunjuk rasa mulai dari isu lingkungan, kekayaan Aceh diambil orang luar, tenaga kerja lokal tidak terserap, dan lainnya. Sehingga butuh pengaturan dan penataan lebih lanjut dengan prinsip saling menguntungkan antara investor, pemerintah Aceh serta masyarakat.

“Ketiga, perlu ditempuh moratorium sementara terhadap pertambangan mineral yang ada di Aceh dengan suatu peraturan gubernur yang diprakarsai oleh dinas teknis (Energi Sumber Daya Mineral,” ucapnya.

Dari itu tambah dia, pihaknya mendesak Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah tetap melanjutkan instruksi Gubernur (Ingub) tentang Moratorium Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara.

Disampaikan, moratorium Izin Usaha Pertambangan (IUP) telah diberlakukan Pemerintah Aceh sejak Oktober 2014 hingga berakhir 5 Juni 2018. “Seharusnya komitmen untuk penyelamatan hutan dan lingkungan Aceh dari dampak penambangan mineral logam dilanjutkan pemerintah Aceh dengan menlanjutkan moratorium izin usaha pertambangan.”

“Kami mempertanyakannya kenapa tidak ditetapkan instruksi gubernur yang baru terkait pertambangan di Aceh,” tukas Maharadi.[] (Ir)

Komentar Via Facebook

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here