Beranda ACEH TENGAH Setujui Pengadaan Mobdis Rp2,5 M, Jang-ko “Kartu Merahkan” DPRK

Setujui Pengadaan Mobdis Rp2,5 M, Jang-ko “Kartu Merahkan” DPRK

BERBAGI

Takengen (LeuserAntara) : Sidang pembukaan rapat paripurna pembahasan rancangan qanun tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah di DPRK Aceh Tengah, Kamis (6/9), dikejutkan dengan aksi kartu merah yang dikeluarkan Koordinator LSM Jaringan Anti Korupsi Gayo (Jang-ko), Maharadi.

Kartu merah itu sebagai bentuk protes terhadap rencana Pemkab Aceh Tengah untuk membeli mobil dinas (Mobdis) baru Bupati dan wakilnya senilai Rp2,5 M di 2018. Adapun  jenis pengadaan kendaraan tersebut bermerk Toyota Land Cruiser Prado dan Harrier.

“Masyarakat Aceh Tengah saat ini sedang paceklik kopi, kesulitan air bersih. Namun, Pemda mengusulkan pengadaan mobil baru untuk kepala daerah. Ini mencederai perasaan rakyat, ” kata Maharadi, sesaat setelah aksi nekatnya memberikan kartu merah di ruang sidang paripurna DPRK.

Dia tetap mendesak Pemda untuk menunda pengadaan mobil baru, karena kendaraan dinas yang selama ini digunakan bupati dan wakilnya dianggap masih layak pakai.

Sementara dari pantauan media ini seperti rekaman vedio yang beredar luas di media sosial, aksi kartu merah tersebut bermula ketika dewan setempat sedang menjalankan sidang di ruang  DPRK. Sesaat kemudian, Maharadi meniup peluit sebagai tanda intrupsi dan mengeluarkan kertas berwarna merah sebagai pengganti kartu merah seperti layaknya pertandingan sepakbola.

Sontak, aksi “nyentrik” Maharadi mendapat reaksi dari sejumlah anggota dewan. Hamzah Tun, anggota komisi A yang berada di lokasi kemudian mengamankannya dan mengajaknya keluar ruang sidang.

Namun salah seorang anggota DPRK Aceh Tengah, Hamdan, bangun dari kursinya dan memprotes aksi aktivis Jang-ko yang dianggap kurang sopan terhadap lembaga dewan. Dampaknya, sidang yang diikuti oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) Aceh Tengah itu sempat tertunda.

Maharadi yang ke luar dari ruang sidang setelah melakukan aksinya protesnya selanjutnya bergegas meninggalkan kantor DPRK Aceh Tengah. Namun, anggota dewan memerintahkan anggota Satpol PP yang bertugas di kantor dewan agar menjemput Maharadi untuk kembali ke Gedung DPRK guna dimintai keterangannya.

Menyikapi aksi protes “kartu merah” tersebut, Ketua DPRK Aceh Tengah, AS Naldin saat dimintai keteranganya menyebutkan, peristiwa setelah usai sidang tersebut diharap memberikan kontribusi positif bagi semua pihak.

“Ini soal beda pemahaman saja dan kami memahami sikap ekspresi atau hak mengeluarkan pendapat yang dilakukan adik-adik (Maharadi-red) di ruang sidang barusan. Bisa jadi masukan seperti itu dimungkinkan membawa hal positip ke depannya,” kata Naldin dalam temu pers di ruang kerjanya.

Sehari sebelumnya (5/9) dalam sidang yang digelar Tim Badan Anggaran (Banggar) di Gedung DPRK membahas anggaran perubahan APBK 2018. Di mana pihak legislatif menyetujui tambahan anggaran Rp553 juta dalam usulan mendahului perubahan APBK untuk pengadaan mobil baru bupati dan wakilnya senilai Rp2,5 M.

Tim Banggar berpendapat, pengadaan mobil dinas tersebut perlu disetujui lantaran sebelumnya telah dianggarkan dalam sidang APBK murni 2018. Hal tersebut diduga penyebab munculnya aksi kartu merah aktivis Jang-ko yang mengkritisi keputusan dewan di ruang sidang DPRK Aceh Tengah. [] (Lap. Irwandi MN/IB)

Komentar Via Facebook

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here