Seru, Tagore “Labrak” Kantor Pengadilan Negeri Bener Meriah

REDELONG (LeuserAntara): Karena dianggap lamban terkait penyelesaian sengketa ganti rugi tanah masyarakat, untuk pembangunan perluasan Bandar Udara Rembele di Kabupaten Bener Meriah, dan kini telah masuk kasasi.

Akhirnya, anggota DPR-RI Ir Tagore, yang juga salah seorang pemilik sebidang tanah di sana, mendatangi Kantor Pengadilan Negeri Bener Meriah. Dia menduga, oknum Pengadilan Negeri Bener Meriah, sengaja memperlambat proses kasasi yang sudah diajukannya ke Mahkamah Agung (MA), Selasa (27/3/2018).

Kedatangan anggota DPR-RI ini ke Kantor Pengadilan Negeri itu, untuk melakukan konfirmasi terhadap Kasasi yang diajukan pihaknya, dan Mahkamah Agung mengirim surat, meminta kelengkapan data dari PN Bener Meriah.

Namun Tagore menduga, pihak PN sengaja memperlambat surat/data kelengkapan yang dibutuhkan Mahkamah Agung (MA) sesuai surat permintaan yang dikirim MA, dan Tagore mengaku kecewa dengan pelayanan pihak Pengadilan Negeri Bener Meriah, karena sengaja memperlambat proses kasasi.

“Kedatangan kami ke Pengadilan Negeri Bener Meriah untuk melakukan konfirmasi terkait terkait Kasasi ke MA, namun anehnya surat permohonan kasasi tersebut tidak bisa terbaca oleh MA, dan kelihatan ini disengaja oleh pihak PN Bener Meriah, kan aneh. Ada kesan memperlambat proses kasasi,” sebut Tagore, kepada sejumlah awak media.

Berdasarkan surat dari MA bernomor 376/Dju.4/HK.02/III/18/390KP/2018, tertanggal 12 Maret 2018 dengan perihal kelengkapan berkas perkara kasasi no 21/Pdt.P/2017/PN.Str.

Kepada ketua pengadilan negeri simpang tiga, yang berisi bahwa surat yang dikirim ke MA  tanggal 12 Januari 2018, no W1-U19/60/HK.02/1/2018 berkasnya masih terdapat kekurangan karena Soft copy Akta Permohonan Kasasi, Tanda Terima Memori Kasasi dan Putusan Pengadilan Negeri No. 21/Pdt.P/2017/PN.Str pada CD yang terlampir dalam berkas yang dikirim tidak bisa dibaca.

MA dalam surat itu, meminta Pengadilan Negeri Bener Meriah, untuk mengirim kembali berkas-berkas tersebut dan meminta untuk pengiriman soft copy berkas agar berpedoman pada Surat Keputusan Panitera Mahkamah Agung pada tanggal 3 Juni 2014 No. 821/PAN/OT.01.3/VI/2014 tentang  Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan dan Pengiriman Dokumen Elektronik sebagai perlengkapan  permohonan kasasi dan peninjauan kembali.

“Kami menilai pelayanan Pengadilan Negeri Bener Meriah tidak baik, kami kecewa dengan hal ini” ungkap Tagore.

Terjadilah perdebatan sengit antara Panitera Pengadilan Negeri Bener Meriah M Ilyas SH dengan Anggota DPR-RI Ir Tagore AB.

Tagore yang datang bersama kuasa hukumnya, Hamidah SH di Pengadilan Negeri Bener Meriah, sempat bersitegang dengan M Ilyas, selaku Panitera terkait surat tersebut. Situasi sempat memanas dan saling tunjuk.

Sementara itu, dari Panitera Pengadilan Negeri Bener Meriah, M Ilyas SH, saat dikomfirmasi wartawan mengatakan, surat yang dimaksud, yang diminta oleh MA, tidak bisa dibakar (di copy dalam VCD), karena komputer yang ada di Pengadilan Negeri Bener Meriah tidak mempunyai aplikasi  untuk membakar CD.

” Untuk hal tersebut, Pengadilan Negeri Bener Meriah akan mengirimkan kembali Soft Copy hari ini (Selasa, 27/3/2018)” jelas M Ilyas.

Sebelumnya, Rahman, salah seorang pemilik tanah di Bandar Udara Rembele Bener Meriah juga pernah akan melakukan kasasi, dan memasukkan surat ke Pengadilan.

“Saat kami masukan surat kasasi, Panitera Pengadilan mengatakan, tidak ada lagi upaya kasasi setelah terbitnya keputusan oleh pihak pengadilan,” sebut Rahman menirukan ucapan Panitera Pengadilan Bener Meriah beberapa saat lalu.

Hal di atas juga masuk dalam aksi protes anggota DPR-RI itu, dan menganggap oknum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong dianggap telah membodohi rakyat.

Tagore juga mengancam, akan meminta atasan PN Bener Meriah agar memindahkan oknum staf PN yang bernama M Ilyas, SH dari Bener Meriah karena diduga merugikan daerah tersebut.

“Silahkan sampaikan ke atasan saya, agar saya dipindahkan ke daerah lain,” tantang Panitera PN Bener Meriah ini kepada anggota DPR-RI itu.

Akhirnya, ke dua belah pihak saling membubarkan diri. Hingga berita ini diturunkan Tagore mengaku akan melaporkan peristiwa ini ke Mahkamah Agung, apalagi dirinya sebagai anggota DPR-RI berada di Komisi Dua yang memiliki hak koreksi atas kinerja dan pelayanan pengadilan.(Din)

Komentar Via Facebook

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*