Beranda ACEH TENGAH

Seleksi KIP Aceh Tengah Sah dan Selesai

BERBAGI

Oleh: Waladan Yoga

Pasca selesai digelarnya wawancara calon komisioner Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Tengah masa bakti 2019 – 2024 yang digelar oleh Komisi A DPRK Aceh Tengah, maka tahapan dan perekrutan dinyatakan sah & selesai.

Seleksi ini harus dilihat secara konstruktif dan melihat proses seleksinya dari awal, panitia seleksi (pansel) yang dibentuk oleh komisi A tentunya sudah bekerja secara independen dan mengikuti aturan main perekrutan KIP Aceh Tengah yang diatur dalam Undang Undang Pemerintahan Aceh dan aturan turunannya, hal ini sesuai dengan Putusan MK No. 61/PUU-XV/2017 yang pada intinya perekrutan KIP di Aceh dikembalikan kepada aturan lokal yang ada di Aceh, hal ini dilihat sebagai kekhususan Aceh.

Kemudian terkait polemik yang muncul saat ini adalah bagian dari dinamika internal Komisi A yang harus segera diselesaikan, proses wawancara dalam memilih dan menetapkan komisioner KIP Aceh Tengah sudah berjalan dengan baik, semua tahapan dan syarat sudah dianggap sempurna untuk seluruh calon komisioner KIP Aceh Tengah.

Khusus untuk Aceh, Perekrutan Komisioner KIP Kabupaten/Kota di Aceh dikembalikan dengan aturan main yang ada dalam UUPA dan aturan turunannya, hal ini sesuai dengan perintah Putusan Mahkamah Konstitusi.

Keputusan & hasil seleksi wawancara yang dilakukan oleh komisi A DPRK Aceh Tengah harus dihormati karena keputusan diambil oleh anggota komisi A secara kolektif, sederhananya masing masing anggota komisi A melakukan rangkaian wawancara terhadap masing masing calon komisioner yang masuk dalam 15 besar hasil dari Pansel KIP Aceh Tengah.

Untuk menentukan dan memilih siapa saja calon komisioner KIP Aceh Tengah diberikanlah nilai oleh masing masing anggota komisi A, Nilai yang diberikan menjadi patokan utama untuk menentukan siapa saja yang berhak menjadi komisioner KIP.

Sejak awal proses wawancara yang dilakukan oleh komisi A secara kolektif hampir tidak muncul masalah dan sama sekali tidak muncul dinamika di internal, semua anggota komisi A DPRK Aceh Tengah melakukan proses wawancara dan memberikan penilaian terhadap semua calon komisioner KIP Aceh Tengah.

Hasil akhir penilaian wawancara direkapitulasi dan diberikan peringkat 10 besar, 5 besar sebagai Anggota KIP dan Sisa 5 lainnya sebagai cadangan anggota komisioner KIP, jika sewaktu waktu ada anggota komisioner yang berhalangan tetap maka peringkat selanjutnya yang ada dalam cadangan akan menggantikannya.

Soal keabsahan anggota komisi A yang dipermasalahkan, ini menjadi domain lain yang tidak boleh dikaitkan sah tidaknya perekrutan komisioner KIP Aceh Tengah.

Jikapun ada anggota komisi A yang dianggap tidak sah dan tidak memenuhi syarat sebagai anggota DPRK Aceh Tengah maka proses pemberhentiannya sebagai anggota DPRK harus melalui rangkaian politik yang ada di internal DPRK.

Tentu saja, sah dan tidak sahnya seseorang menjadi anggota DPRK Aceh Tengah ada proses dan tahapannya, sampai adanya keputusan dari DPRK secara kelembagaan yang menyatakan seseorang sudah tidak memenuhi syarat sebagai anggota DPRK, sampai proses seleksi Komisioner KIP Aceh Tengah selesai yang dipermasalahkan itu masih sah menjabat sebagai anggota DPRK Aceh Tengah dan semua tindakannya sebagai anggota DPRK dianggap sah.

Salah internal DPRK sendiri kenapa tidak memproses pergantian antar waktu (PAW) anggota DPRK yang sejak awal sudah “dianggap” tidak memenuhi syarat sebagai anggota DPRK padahal sudah diajukan oleh partainya sendiri.

Harusnya Komisi A sebagai sebuah alat kelengkapan DPRK Aceh Tengah yang diberi wewenang untuk merekrut komisioner KIP Aceh Tengah segera melakukan pleno setelah rangkaian penilaian wawancara selesai dan meneruskan hasil kerjanya kepada ketua DPRK Aceh Tengah, tanpa adanya polemik lagi, karena rangkaian seleksi sejak awal sudah dianggap sempurna.

Jikapun kemudian ditemukan masalah, maka ada jalan lain yang dapat ditempuh, setidaknya hasil seleksi yang dilakukan komisi A sudah selesai dan memenuhi syarat, dibutuhkan kedewasaan untuk menyikapi persoalan ini, termasuk keikhlasan dari anggota komisi A sendiri.

Ketua DPRK Aceh Tengah secara kelembagaan harus mengambil sikap yang jelas untuk menagih hasil kerja Komisi A tanpa harus menunggu laporan, peran aktif ketua DPRK sangat menentukan.

Saluran saluran untuk melakukan protes dan keberatan juga sudah dibuka ruangnya dan semua ruang itu hanya dibuka saat pansel masih bekerja, ketika 15 besar sudah ditetapkan maka ruang protes itu sudah tertutup.

Apakah ada peluang untuk melakukan perbaikan dan koreksi disaat komisi A sudah melakukan hasil wawancaranya? Jelas ruang itu sudah tertutup, karena proses penetapan 15 besar yang dilakukan oleh panitia seleksi dilakukan dengan sangat hati hati, Komisi A DPRK Aceh Tengah sudah dihidangkan menu terbaik, komisi A ditugaskan untuk memilih dan menetapkan pilihannya dengan memberi penilaian.

Proses politik dalam memilih dan menetapkan komisioner KIP Aceh Tengah dianggap selesai dan sah. DPRK Aceh Tengah secara kelembagaan harus menerbitkan surat Keputusan DPRK untuk meneruskan hasil seleksi KIP Aceh Tengah untuk kemudian dilakukan proses penerbitan SK dari KPU Pusat.

Akhirnya selamat bertugas kepada komisioner KIP Aceh Tengah masa bakti bakti 2019 – 2024, semoga istiqamah dalam mengemban amanah.

Komentar Via Facebook

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here