Beranda KOLOM

Rakyat Aceh Perlu Teliti Memilih Pemimpin

BERBAGI

Oleh :  Wildan Nasution-Penulis pemerhati masalah Aceh. Pernah melakukan penelitian di Aceh selama pelaksanaan Darmil dan pasca tsunami Aceh. Tinggal di Batam, Kepri*).

ARTIKEL ini dibuat setelah penulis membaca tulisan Syahril, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Syiah Kuala yang berjudul “Masih Adakah Pemimpin di Aceh?” yang intinya, ketika keharmonisan antara pemimpin dan wakilnya renggang maka banyak hal yang akan berselisih paham tentunya.

Tentu lucu jika pemimpin bukan menyelesaikan masalah di wilayahnya.  Namun malah menambah masalah dan seakan akan hanya saling mementingkan kepentingan pribadi. Ini berbanding terbalik dengan janji – janji, visi misi mereka dan terutama amanah rakyat yang telah memilih dan mempercayakan mereka memimpin Aceh saat ini.

Banyaknya masalah internal di dalam Pemerintahan Aceh selama ini, akan berdampak nantinya kepada pembangunan infrastruktur maupun lainnya untuk Aceh.

Selain itu pengembangan dibidang SDM dan Pendidikan juga sangat penting saat ini untuk Aceh kedepannya. Akan sangat rugi jika anggaran tahunan daerah tidak bisa dimanfaatkan dengan baik. Sehingga semua perencanaan akan sia – sia, dan pada akhirnya uang itu akan dikembalikan ke pusat. Dampaknya sangat besar kepada masyarakat yaitu, kemiskinan.

Dilain sisi kita juga bisa melihat bagaimana kontribusi dari tuha peut Partai Aceh (PA) yang kini menjadi Wali Nanggroe (WN). Dia menjadi sosok yang sangat diagung – agungkan dan seperti raja di Aceh. Namun di mata rakyat, kontribusnya sangat minim. Wali Nanggroe malah sibuk mengurusi internal PA dan alpa menjadi orang tua bagi segenap nyawa yang ada di bumi Iskandar Muda.

Padahal, anggaran daerah yang diserap olehnya sungguh fantastis! Silih berganti persoalan menjangkiti Aceh. Din Minimi muncul, kemudian tenggelam. Korupsi di sana sini. APBA dihambur-hambur untuk kesenangan diri dan kelompok. Gubernur dan Wagub saling menyalahkan. Para bupati/walikota “lage haba nyan cit”. Rakyat berjuang sendiri tanpa dukungan pemerintah. Lalu, masih adakah pemimpin di Aceh?http://www.acehtrend.co/masih-adakah-pemimpin-di-aceh/http://www.acehtrend.co/masih-adakah-pemimpin-di-aceh/.

*Hati-hati di Pilkada

Setidaknya rakyat Aceh pasca penandatanganan MoU Helsinki, sudah melaksanakan Pilkada dua kali yaitu di 2007 dan  2012. Dalam hajatan politik 2007, rakyat Aceh telah memberikan amanah dan kepercayaan ke- Irwandi Yusuf yang pernah menjadi Dosen di Unsyiah dan berpasangan dengan M. Nazar yang merupakan pentolan Sentral Informasi Referendum Aceh (SIRA), sebuah NGO yang selama darurat militer maupun darurat sipil di Aceh selalu meneriakan urgensi referendum bagi lepasnya Aceh dari NKRI.

Sedangkan pada Pilkada 2012, rakyat Aceh memberikan kepercayaan dan amanah kepada pasangan “murni GAM” yaitu Zaini Abdullah dan mantan Panglima GAM, Muzakir Manaf alias Mualem.

Selama kepemimpinan Irwandi Yusuf – M. Nazar, situasi Aceh masih belum terlalu aman dalam melaksanakan pembangunan, karena dari berbagai pembicaraan di warung-warung kopi di Aceh dapat disimpulkan masih banyak mantan kombatan GAM merasa kecewa dengan MoU Helsinki, merasa dikucilkan oleh kedua pemimpin Aceh tersebut. Di periode ini, kedua pemimpin Aceh juga dinilai berbagai kalangan kurang mampu menjalankan roda pemerintahan di daerah.

Terbukti mereka banyak salah memilih kepala dinas atau di Aceh dikenal dengan istilah SKPA (Satuan Kerja Pemerintahan Aceh), sehingga kesejahteraan rakyat  belum mencapai sasaran. Tidak hanya itu, dimasa kepemimpinan Irwandi Yusuf – M. Nazar, juga diwarnai  berbagai kasus korupsi atau penyalahgunaan keuangan APBA.

Bahkan menjelang Pilkada 2012, hubungan harmonis antara Irwandi Yusuf – M. Nazar  mengalami keretakan dan kepercayaan mantan kombatan GAM kepada kedua politisi ini meluntur. Sehingga baik Irwandi Yusuf maupun M. Nazar yang waktu itu sama-sama ingin menjadi Gubernur Aceh maju dari partai yang berbeda alias terjadi kerenggangan diantara mereka.

Irwandi Yusuf membentuk Partai Nasional Aceh (PNA) dan M. Nazar berjuang melalui jalur independen dengan hasil akhir kedua politisi ini mengalami kekalahan dan akhirnya terpilih pasangan Zaini Abdullah- Muzakir Manaf.

Aceh dibawah pemerintahan Zaini Abdullah – Muzakir Manaf juga kurang memiliki perkembangan signifikan, kedua tokoh GAM ini juga kurang  memiliki kemampuan management pemerintahan yang baik, transparan dan modern, sehingga birokjrasi dan pembangunan di Aceh berjalan ditempat.

Hal ini karena Zaini Abdullah – Muzakir Manaf dinilai banyak kalangan di Aceh salah dalam memilih para pejabat di daerah. Banyak kasus korupsi yang terjadi di Aceh dan belum terselesaikan sampai kini. Salah satu yang menonjol selama kepemimpinan Zaini Abdullah- Muzakir Manaf  adalah mereka menuntut butir-butir MoU Helsinki dilaksanakan secara total di Aceh, meski kurang menyadari hal ini dapat merusak hubungan pusat dengan Aceh.

Termasuk masalah lambang dan bendera Aceh yang kerap dituntut untuk segera direalisasikan. Seakan masalah ini hanya merupakan pengalihan isu atas belum terwujudnya kesejahteraan di Aceh dibawah kepemimpinan para pentolan eks GAM tersebut. Di era ini, ada juga keretakan dalam PA, sehingga konon banyak tokoh GAM akan maju melalui jalur independen atau partai lain diluar PA, karena dikabarkan PA akan menjagokan Muzakir Manaf.

Untuk itu, dalam menghadapi Pilkada 2017 rakyat Aceh harus berani melawan intimidasi agar dapat memilih calon pemimpin yang sesuai dengan aspirasi dan diyakini mampu menjalankan amanah rakyat lebih baik dibandingkan pemimpin Aceh hasil Pilkada sebelumnya (2007/2012).

Disamping itu, rakyat Aceh dalam Pilkada 2017 mendatang harus berani memberikan “hukuman politik” kepada parpol ataupun pemimpin Aceh yang telah dipercaya sebelumnya, namun mengalami kegagalan untuk tidak dipilih kembali pada Pilkada 2017. Rakyat Aceh harus menyadari, bila salah dalam memilih pemimpin akan berakibat Aceh akan mengalami stagnasi/kemacetan di semua bidang kehidupan.

Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, akan hancur suatu kaum atau akan gagal sebuah pekerjaan jika diberikan kepada mereka yang kurang mampu. Selamat memilih dan letakkan keharmonisan hubungan Aceh dengan pusat tetap terjaga dengan tidak salah memilih pemimpin pada Pilkada 2017.***(Isi dan tulisan artikel di luar tanggungjawab pihak LeuserAntara. com).

Komentar Via Facebook

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here