Beranda NASIONAL Proyek E-KTP Memang Perlu Diaudit

Proyek E-KTP Memang Perlu Diaudit

BERBAGI
Ilustrasi. Merdeka.com
Ilustrasi. Merdeka.com
Ilustrasi. Merdeka.com

JAKARTA |LeuserAntara| Langkah Mendagri Gamawan Fauzi yang akan melaporkan
Nazaruddin dengan pasal pencemaran nama dan fitnah, terkait tudingan mantan bendum Demokrat tersebut dugaan korupsi pada proyek pengadaan e-KTP.

“ Ini adalah langkah yang harus dihormati secara hukum, namun disisi yang lain aparat penegak hukum dan pengawas keuangan negara memang juga perlu mengaudit proyek E KTP secara fair dan adil ,”demikian dikemukakan pengamat politik, Datuak Alat Tjumano
seraya menegaskan, proyek e-KTP adalah proyek triliunan, sehingga sangat potensial dituduhkan telah terjadi korupsi, meskipun tuduhan tersebut sulit dibuktikan.

“ Kemungkinan kesulitan membuktikan telah terjadi korupsi atas dana e-KTP sama sulitnya membuktikan tidak terjadi korupsi dana e- KTP ,”tambahnya.

Menurut Datuak, yang jelas proyek e-KTP tidak jelas organisasinya, secara operasional juga tidak jelas prosedur dan proses teknisnya,yang jelas untuk memproses e-KTP sangat-sangat lama, memerlukan waktu berbulan-bulan mengesankan sangat misterius, sedangkan jelas
teknologinya sudah dipertanggung jawabkan.

“ Pernyataan Nazarudin sebaiknya memang ditanggapi untuk meneliti mengapa dengan biaya yang begitu luar biasa prosesnya lambat sekali ,” tambahnya.

Pengamat dari Lembaga Analisa Politik dan Demokrasi ini menyatakan, kemungkinan potensi terjadinya korupsi dalam proyek e-KTP sangat besar sekali, mengingat besarnya anggarannya.

“ Bertele-telenya proses teknis pembuatan e-KTP menambah peluang pula terjadinya korupsi, sehingga proyek ini memang perlu diaudit ,” tegasnya.

Sementara itu, Linda Rahmawati menyatakan, secara tidak sadar Anas Urbaningrum juga ikut bermain dalam dalam rumitnya permasalahan ini. Terkait keberanian Nazaruddin mengeluarkan berbagai pernyataan.

Namun, kemungkinan Anas Urbaningrum mengeluarkan pernyataan ini untuk memperumit suasana, agar persoalan yang dihadapinya dengan KPK tetap menggantung.

“ Dengan pernyataan ini, KPK menjadi bingung dan bertambah-tambahnya kegiatan yang harus dilakukan untuk mencheck informasi, menyidik dan memasukkannya kedalam fakta-fakta apabila benar. Sementara itu rakyat semakin tidak percaya kepada kemampuan KPK
menuntaskan perkara, karena persoalan terus melebar dan memanjang ,” ujar peneliti Pusat Studi Lingkungan Strategis ini.

Sebelumnya, pada 30 Agustus 2013, di Jakarta, mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum mengatakan bahwa ada orang kuat di balik pernyataan Muhammad Nazaruddin soal keterlibatan banyak pihak dalam kasus korupsi.(Ed)

Komentar Via Facebook

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here