PNS Dilarang Gunakan Fasilitas Dinas Selama Libur Lebaran

Jakarta (LeuserAntara): Pegawai Negeri Sipil (PNS) dipastikan tidak boleh menggunakan fasilitas dinas selama libur lebaran. Hal tersebut menyusul ditetapkannya Keputusan Presiden No. 13/2018 tentang Cuti Bersama Pegawai Negeri Sipil (PNS) Tahun 2018.

Kepres itu ditindaklanjuti oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Asman Abnur dengan menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor : B/21/M.KT.02/2018.

Surat Edaran tersebut mengingatkan larangan penggunaan fasilitas dinas. Ditambah dengan penegasan kembali bahwa cuti bersama tahun 2018 tidak mengurangi hak cuti tahunan PNS.

“Pimpinan instansi pemerintah agar melarang penggunaan fasilitas dinas, seperti kendaraan dinas untuk kepentingan kegiatan mudik,” kata Menteri Asman dalam SE yang diterbitkan pada 5 Juni 2018.

Diketahui, Surat Edaran yang disampaikan juga mengatur ketentuan cuti. Pada poin kedua disebutkan bahwa, terkait penetapan tujuh hari cuti bersama untuk Hari Raya Idul Fitri 1439 H, dinilai sudah cukup.

Untuk itu, Asman mengimbau kepada para pimpinan instansi pemerintah tidak memberikan cuti tahunan sebelum dan sesudah pelaksanaan cuti bersama kepada PNS di lingkungan instansi pemerintah masing-masing, kecuali dengan alasan penting.

Disebutkan lebih lanjut, cuti bersama itu menjadi pengecualian bagi PNS yang tugasnya harus memberikan pelayanan kepada masyarakat, misalnya pegawai rumah sakit, petugas imigrasi, bea cukai, lembaga pemasyarakatan dan lain-lain. Gantinya dapat diberikan tambahan cuti tahunan sejumlah cuti bersama tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 333 Ayat (3) PP No. 11/2017 tentang Manajemen PNS.

Selain itu, dalam Surat Edaran tersebut juga ditegaskan larangan bagi PNS menerima hadiah saat momen Lebaran ini. Hal itu sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Angka 8 PP No. 53/2010 tentang Disiplin PNS.

“PNS dilarang menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya.”

Pada bagian akhir, Menteri Asman meminta agar setelah pelaksanaan cuti bersama berakhir, pimpinan instansi dapat memastikan seluruh aktivitas instansi pemerintah harus sudah berjalan normal. Terutama dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Selain itu, pimpinan instansi juga diminta untuk melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Surat Edaran tersebut. Kemudian meneruskannya kepada seluruh jajaran instansi pemerintah masing-masing sampai ke unit organisasi yang paling rendah.(Jps)

Komentar Via Facebook

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*