Beranda BENER MERIAH

Pertarungan Kubu KMP dan KIH di DPRK Bener Meriah Berakibat Deadlock

BERBAGI
Ilustrasi
Ilustrasi
Ilustrasi

REDELONG |LeuserAntara.com| Hiruk pikuk proses rapat pembentukan tatib di DPRK Bener Meriah semakin sengit. Pertarungan elite Politik lokal di sana makin hebat dan terbelah menjadi dua kubu, yaitu Koalisi Merah Putih (KMP) VS Koalisi Indonesia Hebat (KIH) sama seperti di pusat (DPR-RI Jakarta-Red).

 

Sebanyak 25 anggota DPRK yang terbelah ke dalam dua kelompok itu memiliki kekuatan yang berbeda, pendukung KMP sebanyak 14 anggota dewan, sedangkan KIH hanya 11 orang anggota saja.

Pertarunga dua kubu, pada rapat pembentukan tata tertib DPRK Bener Meriah 2014-2019 yang digelar di Ruang Rapat Gedung DPRK setempat, Selasa (14/10), yang dihadiri oleh para anggota dewan, mengalami kebuntuan atau deadlock.

Pasalnya, beberapa anggota parpol dari KMP mempertanyakan peraturan yang membatasi pembentukan fraksi. Peraturan yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD/K.

Wakil Ketua DPRK sementara Darwinsyah dari Partai Golkar (kubu KMP) kepada LeuserAntara.com, Kamis (16/10) mengatakan, dirinya belum sepenuhnya mengerti mengapa pembentukan fraksi perlu dibatasi. Padahal sebelumnya, mereka sama-sama sepakat dalam pembentukan fraksi menggunakan UU no 11 tentang Pemerintahan Aceh (UUP-A) dan bukan menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) 16.

“Di Indonesia jumlah parpol memang dibatasi, tetapi kenapa fraksi harus dibatasi? Jujur saya harus memahami PP 16 ini. Apalagi kita berada di Aceh. Maka sangat layak menggunakan UUPA untuk membentuk fraksi,” ujar Darwinsyah yang didampingi oleh Marianto dari Partai Gerindra.

Oleh karena itu, dia meminta waktu agar pihaknya bisa mengkonsultasikan hal tersebut dengan pihak-pihak terkait. “Mohon kepada Pimpinan Sementara DPRK, untuk memberikan waktu paling sedikit dua hari, guna melakukan konsultasi dengan pihak-pihak terkait, tentang peraturan mana yang harus dipakai, UUPA atau PP 16. Kami akan mencoba mengkonsultasikannya dengan pihak terkait di Banda Aceh,” terang dia.

Sementara itu, Marianto dari partai Gerindra mengatakan, pihaknya mengamini apa yang disampaikan oleh Darwinsyah, mengingat UUP-A yang tidak membatasi jumlah Fraksi. “Jadi sebaiknya menunggu konsultasi dengan pihak Banda Aceh,” kata Marianto.

Sejak terjadi deadlock tentang pembentukan fraksi. Anggota DPRK dari Koalisi Merah Putih menghendaki pembentukan fraksi berdasarkan jumlah kursi dan jumlah suara. Artinya mereka menghendaki pembentukan fraksi berdasarkan akumulasi jumlah kursi dan suara.

Sementara itu, Guntarayadi anggota DPRK dari PDIP dari Koalisi Indonesia Hebat (KIH) menyatakan, sejak awal sudah disepakati bersama dalam sidang, menentukan tatib menggunakan aturan dari UU No 11 tentang Pemerintaha Aceh (UUP-A), Susduk, PP 16 tentang MD3 mengenai aturan alat kelengkapan dewan, dipadukan dan telah disepakati bersama.

“Dalam tatib sudah disepakati, dan kita menjalankannya sebagai dewan. Di dalam aturan sudah jelas, fraksi sudah jelas, ketentuannya ada. Dalam menentukan fraksi harus ada pedomannya, kita sepakat mana aturan yang rinci dan aturan yang baku. ternyata PP 16 jelas di atur, maka yang lain tidak perlu dipakai lagi,” ujar Guntarayadi.

Menurut Guntarayadi mereka (14 dewan) juga punya kepentingan, karena jika menguasai fraksi otomatis akan berpengaruh pada alat kelengkapan dewan yang nantinya akan dibentuk.(Red/Wsp/Boy)

Komentar Via Facebook

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here