“Perang Terbuka” Pendukung Wali Nanggroe Agar Hengkang Dari Wilayah ALA

1382115_620293688022309_1536935995_n

TAKENGEN |LeuserAntara.com| Nampaknya masyarakat dari enam kabupaten yang tergabung dalam wilayah Propinsi Aceh Leuser Antara, kini mulai menunjukkan keterbukannya untuk menolak Qanun Wali Nanggroe, Bendere dan Lambang Aceh.

“Perang terbuka” kini mulai ditunjukkan oleh aktivis mahasiswa pendukung ALA yang nyalinya sudah teruji, mahasiswa yang nasionalismenya tidak tertandingi ini kini menyebarkan sejumlah edaran himbauan kepada masyarakat, agar menolak pengukuhan wali nanggroe yang akan dilaksanakan pada 4 Desember 2013 nanti.

Bahkan, Edy, salah seorang mahasiswa yang mengedarkan selebaran tersebut kepada LeuserAntara.com, Rabu (6/11/2013) mengatakan, hari ini secara serentak, enam kabupaten kota pendukung ALA menyebarkan selebaran tersebut, ini bukan surat kaleng,” tapi nyata kami yang edarkan ,” ungkapnya.

Dari pantauan LeuserAntara.com, sejumlah selebaran yang ditempelkan di perkantoran dan fasilitas umum lainnya di Kabupaten Bener Meriah dan Aceh Tengah menjadi pusat perhatian.

Adapun inti dari selebaran tersebut adalah, “ pendukung Qanun Wali Nanggroe agar meninggalkan wilayah ALA,” serta selebaran tersebut bukan surat kaleng, namun resmi.

Kemudian, dalam selebaran tersebut juga bertuliskan, akan digela aksi besar-besaran di enam kabupaten untuk menolak QWN, bendere dan lambang Aceh. Dipertanyakan legalitas, serta adanya unsur pemaksaan terkait bendera dan lambang.

Lalu poin berikutnya mengatakan, kita yang berada di wilayah ALA terdiri berbagai suku bangsa, bersumpah tetap setia kepada NKRI. Kepada yang mendukung pengukuhan wali nanggroe untuk segera meninggalkan bumi ALA, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan demi berkibarnya merah putih di negeri ini.

Serta selebaran tersebut mempertegas, bahwa yang masih berada di wilayah ALA adalah pendukung NKRI dan bendera merah putih serta ALA.

Kepada pemerintah 6 (enam) Kabupaten (Bener Meriah, Aceh Tengah, Gayo Lues, Aceh Tenggara, Singkil dan Subulussalam) tidak perlu lagi berhubungi dengan pemerintah Aceh. Karena mereka tidak mengakui kita dan diminta berurusan langsung dengan pemerintah pusat.(tim)

Komentar Via Facebook

One comment

  1. lanjutkan!!
    mari sama sama kita tolak wali pungo ke jurang

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*