Pengakuan dan Penetapan Hutan Adat di Aceh

Banda Aceh (LeuserAntara): Imum Mukim Panga Pasi, Kabupaten Aceh Jaya, Imum Mukim Blang Mee, dan Imum Mukim Gunung Biram, Kabupaten Aceh Besar, menyerahkan bundel dokumen permohonan hutan adat mukim kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Bundel tersebut, diterima oleh Kabid Hutan Adat Dirjen PSKL Yuli Prasetyo Nugroho, MSi, untuk diproses dan ditetapkan sebagai hutan adat, mukim yang secara regulasi akan memiliki status hutan hak.

Masyarakat mukim di Aceh semakin menyadari tentang pentingnya pengelolaan hutan secara lestari, dan berkelanjutan yang dilakukan oleh masyarakat adat, korelasi keberadaan hutan dan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat sangat erat.

Apabila kawasan hutan yang tidak dikelola dengan baik, dapat ditemukan kehidupan masyarakat yang kurang sejahtera, termasuk kawasan hutan yang dikelola oleh perusahaan yang tidak melakukan pengelolaan hutan yang baik dan tidak memberikan hak-hak masyarakat secara proporsional.

Hal tersebut diungkapkan para peserta dalam side event sarasehan dalam Mubes V JKMA Aceh yang dilaksanakan di Asrama Haji Embarkasi Aceh, Kota Banda Aceh, tanggal 5 Desember 2017.

Prasetyo mengatakan bahwa “proses pengusulan hutan adat itu ada beberapa tahapan yang dilakukan, jika wilayah hutan adat yang diusulkan itu berada di wilayah Areal Penggunaan Lain (APL) maka cukup dengan Keputusan Bupati saja,” sebutnya.

Sedangkan jika hutan adat di dalam kawasan hutan, maka perlu ada Perda untuk pengakuan masyarakat adatnya.

Untuk pengakuan akan beradaan masyarakat adat itu adalah menjadi kewajiban pemerintah kabupaten.

Walaupun kewenangan kehutanan sudah ada di provinsi, untuk pengakuan keberadaannya tetap di kabupaten.

“Jadi pemerintah kabupaten punya hak untuk menetapkan keberadaan masyarakat hukum adat,” pungkasnya. (Rilis)

 

Komentar Via Facebook

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*