Beranda BERITA ALA

PA Bisa “Keok” QWN Tidak Mencerminkan Keberagaman Etnis Aceh Kata Komnas HAM

BERBAGI

index

BANDA ACEH |LeuserAntara| Dalam konfrensi pers yang digelar pada, Kamis (26/9/2013) di Kantor Komnas HAM Banda Aceh dijelaskan, qanun wali nanggroe, bendera dan lambang Aceh, tidak mencerminkan keberagaman masyarakat yang mendiami wilayah Aceh/etnis Aceh.

Hal tersebut dibeberkan Komnas HAM tentang temuan timnya terkait dengan penolakan masyarakat lintas barat dan lintas tengah Aceh, terhadap Qanun Wali Nanggroe, Bendera dan Lambang Aceh kepada wartawan.

Komisioner Komnas HAM Otto Nur Abdullah didampingi Ketua Komna HAM Banda Aceh Sepriady Utama, bersama anggota tim yang lainnya menyampaikan bahwa Pemerintahan Kabupaten Bener Meriah dan masyarakatnya menolak pengesahan ke dua qanun tersebut.

Di Aceh Tenggara juga terjadi penokkan oleh pemerintahan setempat. Menurut Otto Nur Abdullah, bahwa hasil temuan di Aceh Tenggara itu pengesahan ke dua qanun tersebut adalah kebijakan yang diskriminatif.

Selain Aceh Tenggara dan Bener Meriah, Komnas HAM menyebutkan kabupaten yang lain yang menolak ke dua qanun itu meliputi, Aceh Tengah, Aceh Selatan, Aceh Singkil, Gayo Lues dan Subulussalam.

“ Ini berdasarkan hasil laporan dari masyarakat disana, kami turun ke daerah tersebut untuk membuktikannya ,” sebutnya.

“ Kami mencoba menyampaikan hasil temuan ini kepada Gubernur Aceh Zaini Abdullah, tapi sampai hari ini gubernur belum mau menerima tim Komnas HAM terkait persoalan dua qanun ini ,” tukas Otto Nur Abdullah.

Nantinya pihak Komnas HAM akan meminta keterangan kepada Gubernur Aceh terkait qanun wali nanggroe serta lambang dan bendera Aceh.” Kami juga akan meminta kejelasan dari gubernur terkait kemampuan bahasa dan keturunan calon wali nanggroe seperti yang dimaksud ,” sebut Otto.

Kemudian untuk qanun bendera dan lambang Aceh, komnas HAM ingin mendapatkan kejelasan soal penggunaan lambang atau bendera kesultanan dan posisi pengibaran bendera Aceh dan bendera merah putih berdasarkan UU No 24 tahun 2009, tentang bendera, bahasa, lambang negara dan lagu kebangsaan.

Komnas HAM juga mengambil keterangan dari DPRA dan menganggap secara formil kedua qanun itu sudah sah untuk diberlakukan. Kemudian terkait wali nanggroe hanya tinggal menunggu waktu yang tepat untuk pengukuhan sumpah kepada publik.

Sementara itu, ditempat terpisah Zam-Zam Mubarak tokoh pemuda wilayah Tengah Aceh mendukung hasil temuan Komnas HAM tersebut, serta dia menyatakan ,” Komnas HAM saja telah mengakui dua qanun tersebut adalah rasis dan diskriminatif. Berarti kampanye dan perjuangan mereka (PA/KPA) gagal, PA bisa “keok”. Zaini, Muzakir dan kelompoknya harus segera “insyaf ,” pungkas Zam-zam.(Acehterkini/Red LA)

Komentar Via Facebook

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here