Organda dan Warga Bener Meriah Tolak Revisi UU Nomor 22 Tahun 2009

REDELONG (LeuserAntara): Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kabupaten Bener Meriah, serta beberapa elemen masyarakat di Kabupaten Bener Meriah tolak Rencana revisi terhadap Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) yang dinilai dapat membahayakan keselamatan.

“Ini jelas akan membuat masalah baru, kami menolak tegas Rencana revisi terhadap Undang-Undang itu, karena dapat membahayakan keselamatan penumpang dan merugikan angkutan umum yang sudah ada,” ungkap Ketua Organda Kabupaten Bener Meriah M Arif, Jumat (4/5/2018).

Menurutnya, selain rentannya kecelakaan lalulintas, kenderaan roda dua juga akan mengakibatkan pembludakan lalulintas dijalan raya.

“Ketika kenderaan roda dua sudah semakin banyak membuat kemacetan, dan kami menilai, revisi tersebut akan menjadi bisnis-bisnis kalangan tinggi setingkat Menteri,” ungkapnya.

Ia manambahkan, sebaiknya untuk Indonesia peredaran sepeda motor dapat dibatasi. “ Jika  undang-undang tersebut direvisi otomatis peredaran roda dua akan semakin pesat, sebab, untuk mendapatkan kenderaan roda dua saat ini sudah cukup mudah hanya dengan uang  Rp 500 ribu,” jelasnya.

Selain itu katanya, revisi yang akan dilakukan hanya membuang-buang anggaran saja dan menimbulkan dampak buruk.

“Kita jalankan saja aturan yang sudah ada seperti halnya Permenhub 108,untuk apa direvisi,  hanya buat pusing sendiri,“ katanya.

Sementara itu, Kasat Lantas Polres Bener Meriah  IPDA Siti Amelia, S.T.K mengakui, telah melakukan penggalian informasi kepada warga Bener Meriah baik itu Tokoh masyarakat, PNS, Kepala Kampung terkait dengan wacana rivisi undang-undang tersebut.

“Secara global, dari 7 orang yang sudah dimintai tanggapan menolak untuk dilakukan rivisi dan menurut mereka tidak perlu adanya revisi. Sebab di M tinjau  dari segi ekonomi akan memunculkan konflik yang baru, dan untuk sekarang ini ada baiknya bertumpu pada peraturan yang sudah ada dan apabila roda dua dijadikan anggkutan umum akan sangat membahayakan penumpang itu sendiri,” katanya seolah-olah meniru tanggapan masyarakat.

Ia manambahkan, jika roda dua dijadikan sarana angkutan umum tidak memenuhi kriteria hal itu dilihat dari aspek kenyamanana keamanan dan kelayakan yang tidak memenuhi syarat.

“Angkutan umum identik untuk membawa penumpang dan jika penumpang membawa barang, barangnya tarok dimana sederhana nya seperti itu,” katanya.

Kasat Lantas, juga menilai, tidak perlu dilakukan Revisi terhadap Undang-undang tersebut, karena, sudah adanya aturan yang mengatur tentang itu hanya saja mungkin dapat diperjelas dalam permenhub 108 tanpa merevisi undang-undang yang sudah ada.

Ia manyampaikan secara statistik  korban yang menyebabkan terjadinya fatalitas kecelakan kebanyakan oleh kenderaan roda dua.

“Kita harus ikut serta menjaga masyarakat, dengan memperjuangkan keselamatan mereka,” imbuhnya.(LA).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentar Via Facebook

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*