Beranda KOLOM

Opini: Wali Nanggroe, Sibuk Mencari Jati Diri

BERBAGI
Foto: Aramiko Aritonang
Foto: Aramiko Aritonang
Foto: Aramiko Aritonang

Oleh: Aramiko Aritonang

Tak lama lagi akan ada pelantikan anggota dewan terpilih di Banda Aceh (DPR Aceh), kemudian informasi dari Sekwan DPRA, bahwa bagi anggota DPRA yang akan dilantik periode 2014 – 2019, pada tgl 30 September 2014,  saat pelantikan diwajibkan menggunakan pakaian adat Aceh dan akan di pesiejuk oleh wali nanggroe dengan tujuan seolah-olah menunjukkan pada Jakarta bahwa anggota dewan periode 2014 2019, secara sah menyetujui lagi Malik Mahmud sebagai wali nanggroe.

Dan kami menghimbau kepada Anggota DPRA, harus mewakili adat-istiadat daerahnya masing-masing. Bahwa kita yang berada di Provinsi Aceh banyak suku selain dari pada suku Aceh seperti Gayo, Singkil, Tamiang, jame, alas, Pidie/Pedir dan suku-suku lainya yang ada di Aceh.

Dan wali nanggroe (Malek Mahmud), terkesan memaksakan kehendaknya karena kehilangan jati dirinya sebagai orang Aceh yang tidak bisa mengaji dan menjadi Imam Sholat, dan Malik Mahmud saat ini juga tidak mengerti tentang syari’at Islam yang ada, dan membuat malu masyarakat Aceh.

Bagi Anggota DPRA yang berasal dari ALA dan ABAS jangan mau di pesijuk oleh wali nanggroe yang tidak jelas agamanya, tapi dilindungi oleh Partai Aceh dan mantan kombatan yang dulunya ingin menuntut syari’at Islam, tapi kenyataannya pimpinan mereka sendiri ternyata tidak jelas agamanya, hal ini di buktikan dengan dugaan kuat bahwa Malik Mahmud tidak bisa mengaji apalagi sebagai imam sholat.

Apabila anggota DPRA yang berasal dari ALA dan ABAS di pesijuk oleh wali nanggroe maka anggota DPRA tersebut akan menyakiti dan mencederai marwah adat istiadat yang ada di masing-masing daerah kita. Karena Aceh bukan satu suku tapi banyak suku yang mendiaminya.

Aturan yang juga di buat oleh wali nanggroe harus memakai baju adat Aceh juga mencederai kebhinekaan negara kita, bahwa kita harus menghargai kebudayaan yang ada atau yang di sebut dengan kearipan lokal dan anggota DPRA juga merupakan perwakilan dari suku dan budaya yang berasal dari Dapil-nya masing-masing.

Kami di wilayah ALA dan ABAS tidak mengenal apa itu wali nanggroe, kami hanya mengenal wali adat kami masing-masing, bahwa menjaga keberlangsungan adat dan budaya juga di atur di PBB. Bahwa setiap suku bangsa yang ada wajib di lindungi dan di kembangkan, maka dari itu Malik Mahmud harus faham mengenai bernegara.

Dan sudah saatnya Aceh harus dipimpin dengan Pemimpin yang benar-benar faham dengan konsep bernegara agar kesejahteraan yang menjadi impian rakyat bisa tercapai.

Bukan sebaliknya seperti saat ini, rakyat Aceh semakin banyak yang menderita lantaran pemimpin di Aceh tidak menempatkan sesuatu itu pada ahlinya, dan banyaknya pejabat Aceh yang melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme, kalaulah ini tidak dirubah dengan cepat niscaya kemiskinan dan kekufuran akan menghampiri masyarakat Aceh itu sendiri, akibat dari ulah pemimpinnya sehingga kita semua menjadi tumbal bagi mereka-mereka yang serakah. Rakyat harus melawan kejahatan Ini semua…!!!

Aramiko Aritonang: Aktivis GMNI Aceh

 

 

 

 

 

Komentar Via Facebook

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here