Beranda ACEH TENGAH

Menyoal Usulan Pengadaan Mobdis Rp2,5 M Untuk Bupati/Wabup Aceh Tengah

BERBAGI

Takengen (LeuserAntara) : Aktivis Gayo merdeka soroti rencana pemerintah Aceh Tengah untuk membeli mobil dinas (Mobdis) baru bupati dan Wabup yang dinilai  terlalu mewah seharga Rp2,5 M yang memicu pemborosan anggaran daerah.

“Kami menilai ini adalah kerakusan kekuasaan di tengah kondisi APBK yang sangat sedikit. Belum lagi untuk tahun ini  Aceh Tengah tidak dapat Dana Otsus,  tentu pengadaan mobil dinas bisa memicu pemborosan,”  kata Yusuf Sabri aktivis Gayo Merdeka dalam reliase yang diterima LeuserAntara. com, Senin (3/9).

Apalagi lanjutnya, sampai kini pemerintah Shabela – Firdaus (Shafda) belum jelas arah program kebijakan dalam membangun daerah.

“Dana Otsus saja tidak ada di tahun ini. Hal tersebut indikasi lemahnya lobi ke provinsi dan kemunduran bagi pembangunan kabupaten yang tertua di wilayah tengah Aceh ini, dibandingkan kabupaten lain yang baru mekar. Kondisi sekarang sangat dimungkinkan jauh lebih baik dari pemerintahan sebelumnya,” sebutnya.

Untuk itu, tambahnya, pihaknya mendesak pihak legislatif  (DPRK Aceh Tengah) untuk membatalkan usulan pembelian mobil mewah untuk bupati Aceh Tengah dan Wabup yang dinilai bisa memicu pemborosan dana rakyat.

“Menimbang kondisi keuangan daerah, tentu lebih arif dan bijaksana kalau rencana pembelian mobil dinas tersebut dibatalkan. Apalagi mobil dinas yang ada juga masih layak pakai,” ujar Yusuf.

Kabag Umum Aceh Tengah, Izzu, yang merupakan  PPTK rencana pengadaan mobil dinas bupati/Wabup, saat dikonfirmasi, terkait persoalan tersebut, Senin (3/9) di ruang kerjanya membenarkan adanya usulan pengadaan kendaraan Rp2,5 milyar di 2018.

“Mengingat rutinitas perjalanan dinas pak bupati maupun wakil sudah selayaknya dibutuhkan kendaraan dinas baru. Apalagi, mobil dinas yang ada (Fortuner) usianya sudah 5 tahun, pengadaan bupati sebelumnya di 2013,” kata Izzu.

Pun begitu lanjutnya, pengadaan 2 unit mobil baru dengan pagu Rp2,5 M ini masih dalam tahap proses usulan dalam anggaran perubahan ke pihak legislatif. “Masih dalam tahap usulan. Mobilnya merk Prado, 3000 CC dan Harrier, 2500 CC. Apa nanti disetujui atau tidak itu  kewenangan DPRK,” paparnya.

*DPRK Belum Bahas 

Sementara, Ketua DPRK Aceh Tengah, Naldin, ketika dimintai keterangannya menyebutkan, terkait pernyataan aktivis Gayo Merdeka, pihaknya terlebih dahulu harus membahas persoalan tersebut dengan tim Badan Anggaran (Banggar) maupun komisi C DPRK.

“Kami bahas dulu. Saya akan memanggil tim Banggar untuk rapat membicarakan soal ini,”ucapnya.

Terpisah, senada Ketua Komisi C DPRK Aceh Tengah, Syirajuddin AB mengutarakan, mengenai usulan tersebut sejauh ini belum dibahas tim Banggar di lembaga terhormat ini. Bahkan untuk pembahasan anggaran perubahan baru dilakukan pada  4 September 2018.

“Ini undangannya, besok kami baru mulai membahas anggaran perubahan 2018. Jadi tunggu saja, apakah peruntukan usulan pengadaaan mobil tersebut layak atau tidak? Kalau memang patut ya harus didukung, apalagi keberadaan mobil dinas juga bagian dari penunjang kinerja pimpinan daerah,” ucap Syirajuddin. [] (Lap:Irwandi MN/relis)

Komentar Via Facebook

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here