Beranda ACEH TENGAH Menakar Nilai Harapan Terbentuknya Daerah Otonomi Baru (DOB) di Provinsi Aceh

Menakar Nilai Harapan Terbentuknya Daerah Otonomi Baru (DOB) di Provinsi Aceh

BERBAGI

Oleh ; Zulfikar F, M.Si*

Nilai harapan (expectation value) sering digunakan dalam ilmu statistika untuk mengetahui seberapa menguntungkan atau merugikan suatu tindakan. Tujuan menakar (menghitung/mengukur) nilai harapanagar kitadapat memahami setiap hasil akhir dalam situasi dan probabilitasnya, atau tingkat kemungkinan setiap hasil akhir terjadi.

Dalam konteks data kuantitatif (diskrit maupun kontinu),sejatinyanilai harapan dapat dihitung secara matematis. Namun maksud menakar nilai harapan dalam tulisan ini, pembahasannya cenderung bersifat kualitatif, tentunya tidak akan muncul perhitungan angka-angka atau rumus-rumus matematis.

Akhir-akhir ini, memang bayu yang bertiup membawa isu pemekaran provinsi atau terbentuknya daerah otonomi baru (DOB) di provinsi Acehagak sangat kencang,yangteranyar adalah setelah acara “Duek PakatALABAS” di Meulaboh pada tanggal 6-7 Febuari 2016 lalu.

Di masyarakat isu pemekaran provinsi ini mendapat tanggapan beragam, namun jika di buat dalam gerombol (cluster), maka akan dapat 2 gerombol, yaitu ada gerombol masyarakat yang menanggapinya dengan sikap mendukung pemekaran dengan berbagai argumen, misalnya seperti pemasalahan rentang kendali, keadilan pembangunan, pemerataan kesejahteraan, daerahterisolir, kestabilankeamanan, identitasbudaya dan sebagainya.

Ada juga gerombol masyarakat dengan sikap tidak mendukung, berbagai argumen seperti melanggar MoU Helsinky, faktor historis daerah, hanya kepentingan elit sehingga hanya hangat menjelang pilkada dan sebagainya. Terlepas dari perdebatan penilaian baik atau tidak dari sikap masyarakat ini, tentunya kita ingin menakaruntuk mengetahui nilai harapan kemungkinan pemekaran provinsi ini bisa direalisasikan, atau hanya fatamorgana (angin syurga) yang tak kunjung datang namun selalu ditiupkan menjelang pilkada.

Deskripsi Regulasi Pemekaran Provinsi di Aceh

Di negara Indonesia, secara spesifik pembentukan daerah otonomi baru (pemekaran) di atur dalam UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Sedangkan di provinsi Aceh, uniknya pembentukan daerah otonomi baru, selain pada UU 23 tahun 2014, juga diatur pada UU nomor 6 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh atau lebih dikenal dengan UUPA.

Mandat UU 23 thn 2014 menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan desentralisasi dilakukan penataan daerah. Penataan Daerah sebagaimana dimaksud bertujuan untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, meningkatkan daya saing nasional dan daya saing Daerah dan memelihara keunikan adat istiadat, tradisi, dan budaya Daerah.

Untuk mencapai tujuan Penataan Daerah dilakukan Pembentukan Daerah dan penyesuaian Daerah. Pembentukan daerah dapat berupa pemekaran daerah dan dapat juga berupa penggabungan daerah.Karenatitik bobot dalam tulisan ini membahas masalah pemekaran daerah, maka penulis hanya mendeskripsikan acuan regulasi mengenai Pemekaran Daerah atau pembentukan daerah persiapan (baik untuk daerah persiapan provinsi baru maupun untuk kabupaten/kota).

Mengacu padaregulasi dasar pemekaran provinsi atau kabupaten/kota, khusus provinsi Acehharus menpedomani UU 23 tahun 2014 dan UUPA.Menurut penulis, pemekaran atau Pembentukan Daerah Persiapan atau daerah Otonomi baru (DOB) dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pintu.

Pintu pertama adalah jalur standar, jalur standar ini akan ideal jika pemerintah provinsi induk memiliki kesepahaman dengan para pihak yang menginginkan pemekaran provinsi. Pada jalur standar ini, Pembentukan daerah persiapanharus memenuhi persyaratan dasar dan persyaratan administratif.

Persyaratan dasar untuk pembentukan daerah persiapan provinsi meliputi persyaratan dasar kewilayahan seperti luas wilayah minimal dan jumlah penduduk minimal, batas usia minimal Daerah provinsi, Daerah kabupaten/kota, dan Kecamatan;dan persyaratan dasar kapasitas Daerah yakni kemampuan Daerah untuk berkembang dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Sedangkan Persyaratan administratif untuk pembentukan daerah persiapan provinsiadalah adanya persetujuan bersama DPRD kabupaten/kota dengan bupati/wali kota yang akan menjadi Cakupan Wilayah Daerah Persiapan provinsi; dan persetujuan bersama DPRD provinsi induk dengan gubernur Daerah provinsi induk.

Setelah persyaratan dasar dan persyaratan administrasi ini terpenuhi, maka pembentukan daerah persiapan provinsi (pemekaran provinsi) besar kemungkinan tidak memiliki kendala yang berarti, dan hanya perlu penyesuaian untuk pemenuhan kebutuhan ekspektasi dari PP 78 tahun 2007 tentang Pemekaran Daerah.Terakhir tentunya Pembentukan daerah persiapan provinsi akan masuk dalam list program legislatif nasional (prolegnas) untuk di undang-undangkan.

Pintu kedua, pemekaran provinsi juga dapat dilakukan dengan pertimbangan kepentingan strategis nasional (UU 23 tahun 2014 pasal 31 ayat 4).Salah satu tujuanPembentukan Daerah berdasarkan pertimbangan kepentingan strategis nasional adalahuntuk menjaga kepentingan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Syarat yangharusdipenuhi adalah memiliki Cakupan Wilayah dengan batas-batas yang jelas dan mempertimbangkan parameter pertahanan dan keamanan, potensi ekonomi, serta paramater lain yang bertujuan memperkuat kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam proses Pembentukan daerah persiapan dengan pertimbangan strategi nasional, pemerintah pusat hanya melakukan konsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI).

Indahnya, Pembentukan Daerah Persiapan dengan pertimbangan strategi nasional hanya ditetapkan dengan peraturan pemerintah, selanjutnya pemerintah pusatakan melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasiselama-lamanya 5 tahun. Begitu juga DPR RI dan DPD RI melakukan pengawasan terhadap Daerah Persiapan tersebut. Kemudian akhirnya Pemerintah Pusat menyampaikan perkembangan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap Daerah Persiapan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.

Evaluasi akhir masa Daerah Persiapan tujuannya untuk menilai kemampuan Daerah Persiapan dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam UU 23 tahun 2014 Pasal 51 ayat (2) yaitu; mengelola sarana dan prasarana pemerintahan;mengelola personel, peralatan, dan dokumentasi; membentuk perangkat Daerah Persiapan; melaksanakan pengisian jabatan aparatur sipil negara pada perangkat Daerah Persiapan; mengelola anggaran belanja Daerah Persiapan; dan menangani pengaduan masyarakat.

Hasil evaluasi akhir masa Daerah Persiapan dikonsultasikan kepada DewanPerwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Kesimpulan dari hasil evaluasi akhirini, jika dinyatakan layak, maka akan ditingkatkan statusnya menjadi Daerahbaru dan akan ditetapkan dengan undang-undang, namun jika dinyatakan tidak layak, maka akan dicabut statusnya sebagai DaerahPersiapan dengan peraturan pemerintah dan dikembalikan ke Daerah induk.

Kemudian pintu ketiga, pemekaran provinsi juga dibuka pada UU no 6 tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh atau lebih dikenal UUPA. Dalam UUPAmasalah pemekaran provinsi ruangnya dibuka pada pasal 5 yang berbunyi “Pembentukan, penghapusan, dan penggabungan daerah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Kemudian pembuatan peraturan peundang-rundangan ini, juga diatur pada pasal 8 ayat 2 yaitu Rencana pembentukan undang-undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang berkaitan langsung dengan Pemerintahan Aceh dilakukan dengan konsultasi dan pertimbangan DPRA.Sedangkan untuk Kebijakan administratif yang berkaitan langsung dengan Pemerintahan Aceh yang akan dibuat oleh Pemerintah dilakukan dengan konsultasi dan pertimbangan Gubernur.Selanjutnya masalah bentuk konsultasi dan pertimbangan dengan DPRA atau gubernur Aceh, pasal 8 ayat 4 menyatakan akan diatur dengan Peraturan Presiden.

Alhamdulillahnya, Peraturan Presiden (Pepres) yang mengatur bentuk konsultasi dan pertimbangan ini sudah ada sejak masa presiden Susilo Bambang Yudhoyono, tepatnya tanggal 24 Desember 2008 lalu, yaitu Pepres nomor 75 tahun 2008 tentang tata cara konsultasi dan pemberian pertimbangan atas rencana persetujuan Internasional, rencana pembentukan undang-undang, dan kebijakan Administratif yang berkaitan langsung dengan pemerintahan aceh.

Pepres nomor 75 tahun 2008 menjelaskan bahwa bentuk Konsultasi adalah suatu proses kegiatan komunikasi dalam bentuk surat menyurat atau pertemuan dengan Pimpinan DPRA atau Gubernur Aceh untuk mencapai pemahaman yang sama terhadap suatu Rencana Pembentukan Undang-Undang dan Kebijakan Administratif yang akan dibuat, yang berkaitan langsung dengan Pemerintahan Aceh.

Sedangkan bentuk Pertimbangan adalah pendapat secara tertulis dari Gubernur atau DPRA untuk digunakan sebagai masukan terhadap suatu Rencana Pembentukan Undang-Undang dan Kebijakan Administratif yang akan dibuat, yang berkaitan langsung dengan Pemerintahan Aceh. Lanjutannya Gubernur harus memberikan pertimbangan secara tertulis terhadap rancangan kebijakanadministratif dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal berita acara penerimaan rencana kebijakanadministratif.

Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud, Gubernur belum dapatmemberikan pertimbangan, atas permintaan Gubernur, Pemerintah memberikanperpanjangan dengan jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja. Dan apabila dalam jangka waktu perpanjangan,Gubernur juga tidak memberikanpertimbangan, maka proses pembuatan kebijakan administratif dapat dilanjutkan ke pemerintah pusat.

Potensi nilai harapan untuk pemekaran provinsi di Aceh

Besaran potensi nilai harapan untuk terbentuknya daerah otonom baru (DOB) atau terjadinya pemekaran di provinsi Aceh, tentu tidak terlepas dari arah jalur perjuangannya. Jika arah perjuangan pemekaran pada pintu pertama yaitu jalur standar, maka bisa dipastikan nilai harapannya sangat kecil, karena harus ada persetujuan dari provinsi induk, seperti kita ketahui sampai saat ini belum ada tanda-tanda kesapahaman yang baik antara provinsi induk dengan parapihak masyarakat pejuang pemekaran.

Jika arah perjuangan pemekaran melalui pintu kedua yaitu melalui strategi nasional, maka nilai harapan terjadinya pemekaran sangat baik dan akan lebih mudah, karena urusan pemekaran provinsi ini akan merupakan kepentingan pusat/nasional. Sedangkan jika pemekaran provinsi melalui pintu ketiga yaitu melalui jalur UUPA, maka walaupun nilai harapannya kecil, namun lebih baik dari pintu pertama.

Bedanya adalah proses pembentukan daerah otonom baru (DOB) melalui pintu pertama adalah, jika melalui pintu pertama tentu harus mendapatkan persetujuan dari DPRA dan Gubernur provinsi induk, sedangkan jika melalui jalur pintu ketiga hanya melakukan konsultasi dan pertimbangan dari DPRA dan Gubernur provinsi induk.

Jalur atau pintu Pemekaran provinsi ALABAS

Dari dokumen tentang grand desain penataan daerah yang disosialisasikanpada masyarakat dalam beberapa kali pertemuan oleh anggota DPR RI yaitu Ir Tagore Abubakar, menjelaskan bahwa pembentukan daerah otonom baru untuk provinsi di Indonesia terdapat sebanyak 20, dan provinsi Aceh terdapat pemekaran satu provinsi dengan status strategi nasional.

Dokumen yang di sosialisasikan Ir Tagore Abubakar ini, berkorelasi kuat dengan pernyataan anggota DPR RI lain yaitu Irmawan, yang menyatakan bahwa pembentukan provinsi ALABAS saat ini masuk kedalam 159 Daerah Otonom Baru (DOB), dimana 20 diantaranya adalah pemekaran provinsi, sejumlah DOB telah ditetapkan menjadi program strategi nasional (Media Serambi Indonesia/ jum’at, 12 Febuari 2016).

Dari informasi yang bergulir dan fakta-fakta yang penulis dapatkan, maka nilai harapan kemungkinan pemekaran provinsi atau pembentukan daerah otonomi baru (DOB) di provinsi Aceh adalah sangat baik, karena akan menjadi kepentingan nasional dan menjadi program strategi nasional. Artinya perjuangan pemekaran masuk pada pintu 2 yaitu jalur kepentingan strategi nasional.

Kesimpulan

Seperti yang telah dijelaskan diatas, pemekaran provinsi atau pembentukan daerah persiapan atau daerah otonomi baru (DOB) melalui jalur kepentingan strategi nasional, merupakan jalur aman dan seharusnya menjebatani kekhawatiran dan kepentingan parapihak, baik yang mendukung maupunyang tidak mendukung terjadinya provinsi baru di Aceh.

Jika pemekaran atau pembentukan daerah otonomi baru melalui jalur standar atau jalur UUPA, maka segala persiapannya akan menjadi beban provinsi induk. Namun jika melalui program kepentingan nasional, maka pendanaan dan kewajiban untuk penyelenggaraan pemerintahan Daerah Persiapan provinsi baru (daerah otonomi baru/DOB) akan dibebankan pada APBN, pajak daerah, dan retribusi daerah yang dipungut di Daerah Persiapan (mandat UU 23 tahun 2014 pasal 51 ayat 3).

Kemudian untuk melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap Daerah Otonomi Baru selama masa status Daerah Persiapan, merupakan tugas pemerintah pusat (UU 23 tahun2014 Pasal 52 ayat 1), artinya juga tidak membebani provinsi induk.

Daerah otonomi Baru (DOB), maksimalnya 5 (lima) tahun sebagai status daerah persiapan, kemudian jika Daerah Persiapan berdasarkan hasil evaluasi akhir dinyatakan layak ditingkatkan statusnya menjadi Daerah baru, makaakan ditetapkan dengan undang-undang (baru ada terdaftar dalam prolegnas).Selanjutnya kejadian terburuknya, jika Daerah Persiapan yang berdasarkan hasil evaluasi dinyatakan tidak layak dicabut statusnya sebagai Daerah Persiapan dengan peraturan pemerintah dan dikembalikan ke Daerah induk (UU 23 tahun 2014 pasal pasal 53 ayat 4 & 5).

Saran untuk masyarakat mendukung dan tidak mendukung pemekaran provinsi

Masyarakat dalam gerombol (cluster) mendukung pemekaran, tentu sangat berharap terjadinya pemekaran ini dengan motivasi harapan yang beragam. Pemekaran provinsi melalui pintu manapun, merupakan jalan politik, artinya harus ada kekuatan politik di tingkat daerah maupun pusat. Setiap elemen masyarakat harus terlibat untuk mengawal agar jalan politik ini tetap di jalur perjuangan pemekaran, tidak berbelok di tengah jalan karena ada transaksi politik dagang sapi. Ingatlah, ini tahun monyet..hehe

Kemudian untuk masyarakat dalam gerombol (cluster) tidak/kurang mendukung pemekaran dan berada dalam wilayah ALABAS, saya hanya ingin menyatakan bahwa tidak ada pihak manapun yang dirugikan dengan perjuangan pemekaran provinsi ini. Jikalaupun pemekaran ini tidak terjadi dan belum di izinkan Allah SWT, maka dengan gejolak perjuangan pemekaran provinsi yang dilakukan masyarakat pendukung pemekaran.

Setidaknya telah menciptakan sikap mawasdiri pihak pemangku jabatan di provinsi induk menjadi terfokus untuk pembangunan di wilayah ALABAS. Terakhir, apapun konsekuensi politik pemekaran ini, masyarakat tetap berada pada pihak yang diuntungkan, hanya mungkin potensi besaran keuntungannya berbeda.

*Penulis adalah Magister Statistika Terapan IPB Bogor, Akademisi, konsultan penelitian dan Ketua Kajian Strategis KP3ALA Aceh Tengah.

Komentar Via Facebook

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here