Beranda ACEH TENGAH Kop Surat Kampung “Titip” Di Warnet, Pantaskah?

Kop Surat Kampung “Titip” Di Warnet, Pantaskah?

BERBAGI

LAZIMNYA keberadaan kantor merupakan tempat pelayanan publik yang disiapkan untuk membantu mempelancar jalannya suatu roda pemerintahan. Namun tidak demikian di sebagian tempat di Aceh Tengah, Provinsi Aceh, bila warga hendak berurusan membuat surat menyurat atau administrasi lainnya cukup di Warung Internet (Warnet) memakai jasa tukang ketik yang harus dibayar.

Tentunya, tak ada yang salah dengan persoalan rakyat membuat surat di Warnet. Namun ditengah masyarakat mencuat beragam pertanyaan? Untuk apa keberadaan aparatur kampung maupun bangunan kantor serta fasilitas ATK yang dianggarkan pemerintah di setiap tahunnya.

Meski “pemandangan” sebagaimana tersebut di atas tidak berlaku disetiap kampung di daerah kopi itu, tapi catatan penulis, di sebagian tempat di Kec. Pegasing, Kec. Bies dan Kec. Bebesen ditemukan adanya oknum aparatur kampung yang kerap menerapkan atau menyarankan warganya membuat surat menyurat di Warnet, bukan di kantor desa.

Anehnya lagi, di Warnet penyedia jasa ketik  surat, juga telah tersedia kop surat milik kampung bersangkutan. Artinya, tugas administrasi pemerintahan kampung secara otomatis bisa diselesaikan di Warnet. Sementara, setelah pembuatan surat rampung diketik, reje (kepala kampung) hanya tinggal menandatangani dokomen yang disodorkan warga. Gampang bukan!!!!

Tunggu dulu?!!! Tentunya tidak sesederhana itu. Bagi warga yang hendak membuat surat, selain mereka harus mengeluarkan ongkos jasa tukang ketik, juga kerab terpaksa bolak balik menempuh jarak dari rumah reje ke lokasi Warnet lantaran ada kalanya isi dokumen yang sedang diurus terjadi salah ketik dan buntutnya surat tidak mungkin diteken serta distempel reje.

Atas persoalan itu, walau terkesan “lumrah”, tapi masyarakat ada yang mengeluh dan berharap, semoga urusan administrasi desa tidak sesulit mencari segenggam beras untuk menyambung hidup. Bahkan, bila bathin rakyat terus “digerogoti” dalam kerumitan mengurus surat, bisa jadi ke depannya, hal tersebut akan menjadi tolak ukur tentang buruknya standar pelayanan aparatur pemerintah kampung terhadap rakyat. [] (Catatan: Irwandi MN)

Komentar Via Facebook

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here