Beranda ACEH TENGAH

Jangko Tagih Janji Plt Gubernur Aceh

BERBAGI

Takengen (LeuserAntara): Jaringan Anti Korupsi Gayo (Jang-Ko)  tagih janji Plt Gubernur Aceh untuk menolak PT Linge Mineral Resorcoue (PT LMR) yang berencana melakukan tambang emas di Aceh Tengah.

Sebelumnya terkait persoalan tambang ini pihak Jang-Ko sudah pernah mendesak Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah untuk menolak PT. LMR Melalui komunikasi whatsapp. Namun hingga kini belum ada tindak nyata Plt Gubernur Aceh untuk bersikap.

“Saya sudah pernah sampaikan tuntutan masyarakat Aceh Tengah, yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Adat Menolak Tambang (AMANAT) kepada Plt Gubernur Aceh. Pak Nova menjawab  pesan saya, menyatakan  menolak PT LMR. Hari ini kami tagih janji penolakan itu dari Plt. Gubernur,” sebut Maharadi koordinator Jang-ko, Rabu (24/3) di Takengen.

Menurutnya, Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah harusnya  tidak hanya mencabut rekomendasi izin PT Emas Mineral Murni (PT EMM), tetapi juga bisa mengakomodir aspirasi Amanat yang memprotes kehadiran PT LMR di Kec. Linge,  Aceh Tengah.

“Masalah PT LMR jika ditolak Izin Analisis dampak lingkungan  (Amdal) oleh Komisi penilaian,  maka secara otomatis IUP eksplorasi tidak bisa di tingkatkan ke IUP izin produksi. Dengan demikian izin PT. LMR mati dengan sendirinya. Ini yang seharusnya dilakukan,” katanya.

Sementara, lanjutnya, PT LMR mendapatkan IUP eksplorasi pada tahun 2009 dengan nomor 530/2296/IUP-EKSPLORASI/2009 dengan luas area 98.143 hektare, komoditas Emas DM, di Kec. Linge dan Bintang.

IUP Eksplorasi  itu, diterbitkan oleh Bupati Aceh Tengah. Status IUP Eksplorasi PT Linge Mineral Resource adalah CNC. Dari luas tersebut 19.628 hektare berada di KEL & HL, sisanya 78.514 hektare hutan produksi.

Terkait persoalan tersebut, tambah Maharadi, semestinya Bupati Aceh Tengah, Sabela Abu Bakar juga bersikap menolak dan mencabut izin IUP eksplorasi pada tahun 2009 dengan nomor 530/2296/IUP-EKSPLORASI/2009. Hal ini lantaran menyalahi RT/RW Kabupaten Aceh Tengah. Di mana di dalam wilayah RT/RW Kecamatan Linge merupakan bukan wilayah pertambangan.

“Isi kontrak perjanjian antara PT. LMR dan Pemda Aceh Tengah yang mengatur soal kegiatan usaha pertambangan proyek Abong di Linge sudah menyalahi aturan. Padahal jelas  PT LMR tidak mematuhi peraturan perundang-undangan berdasarkan admnistrasi, teknis, lingkungan dan finansial serta di RTRW Kecamatan Linge Kab. Aceh Tengah,” ungkapnya.

“Kami juga menduga ada pihak-pihak yang bermain mengeluarkan izin pertambangan emas ini. Pihak hukum kami harap  dapat menguak siapa oknum yang bermain dalam izin tambang ini,” tukas Maharadi.[] (Ir)

Komentar Via Facebook

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here