Jangan Jual ALA Untuk Kepentingan Pemilu

Takengen (LeuserAntara) : Ketua Komite Persiapan Pembentukan Provinsi Aceh Leuser Antara (KP3-ALA) Aceh Tengah, Zam Zam Mubarak, kembali angkat bicara tentang geliat kemurnian perjuangan pemekaran provinsi baru di Aceh.

“ALA murni memperjuangkan kepentingan rakyat.  Saya tegaskan keberadaan ALA bukan untuk ambisi mengejar jabatan secara politis,” kata Zam Zam menyikapi isu bahwa gaung ALA kerap menguap ke publik di saat tibanya moment Pilkada maupun Pileg, Jumat (16/3) di Takengen.

Menurutnya, kalaupun ada yang memanfaatkan dan menjual ALA untuk kepentingan politik itu hanya segelintir oknum. Dari itu, ke depan masyarakat diminta tidak terpengaruh oleh siapapun dalam mendukung seorang kandidat dalam pemilu yang mengatasnamakan kepentingan perjuangan ALA.

“Saya bisa buktikan bahwa perjuangan ALA bersih.  Hal ini, diperkuat dengan dokumen ALA, melalui berita maupun surat menyurat, baik sebelum pemilu maupun sesudahnya dan kami tetap konsisten dalam memperjuangkannya,” jelas dia.

Lain itu, Zam Zam menyinggung  bahwa saat ini peranan legeslatif untuk perjuangan ALA belum memberi kontribusi yang besar bagi kepentingan pemekaran. Dimana kinerja 4 anggota perwakilan ALA di Senayan (DPRRI-red) belum optimal memperjuangkan keinginan rakyat wilayah tengah dalam upaya pembentukan provinsi baru di Aceh.

“Jadi, saya luruskan,  masyarakat jangan terpengaruh lagi dengan siapapun terkait kepentingan ALA dalam penyelengaraan Pemilu,” harapnya.

Bersamaan, tokoh muda ALA, Salman mengutarakan, moment Pemilu tidak ada kaitannya dengan kepentingan perjuangan pemekaran. “Jangan jual ALA ketika memasuki musim Pemilu. ALA bukan milik perseorangan maupun tokoh, namun ALA murni keinginan tulus dari rakyat.”

*Perkuat Pemekaran ALA

Dikesempatan itu, ke dua pelaku ALA ini juga menyampaikan, mendorong percepatan pembentukan Prov. ALA, diperlukan memperkuat kapasitas daerah dalam membangun ekonomi. Hal itu lantaran, perjuangan ALA tidak hanya secara politik, namun harus diperkuat dengan ekonomi.

“Menjadikan ALA dalam kawasan strategis nasional, harus didukung dengan pemantapan ekonomi dan jalur politik. Apalagi, kini sudah ada regulasi terbaru UU pemerintah daerah yang mendorong mempermudah pemekaran,” timpal Zam Zam.

“Perlu diketahui, kami tetap mendorong masyarakat dan Pemda untuk merespon kelahiran provinsi ALA. Sekali lagi saya tegaskan tidak ada hubungannya kepentingan Pemilu dan tujuan pemekaran. Perjuangan ini tetap kami kibarkan,” ulangnya.

“Kami juga berharap bupati di wilayah pemekaran ALA untuk  memperkuat kemampuan daerah. Tujuannya supaya mampu mempermudah proses mendorong lahirnya pemekaran provinsi. Korelasinya jika kemampuan daerah mundur, maka dengan sendirinya akan memperlemah kelayakan untuk pembentukan provinsi baru,” tambah Salman.

Sementara, sejauh ini, KP3 ALA, berinisiasi membentuk Badan Penyelenggara Pemerintahan Propinsi (BPPP) ALA. Badan ini dibentuk bertujuan diminta atau tidak, ALA tetap melibatkan diri untuk terus mendorong kafasitas kemajuan daerah.

“Kedepan, sebelum lahirnya provinsi baru, pemerintah pusat akan menguji 2- 3 tahun daerah persiapan dengan dasar PP. Jika layak selama kurun waktu tersebut akan ditingkat menjadi provinsi defenitif melalui UU,” tukas Zam Zam diamini Salman. [] (Laporan: Irwandi MN)

Komentar Via Facebook

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*