Beranda ACEH TENGAH

Jang-ko: “Soal Polemik KIP Aceh Tengah, Keputusan KPU Final, DPRK Apa Kabar?”

BERBAGI

Takengen (LeuserAntara): Polemik pelantikan anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Tengah semakin berlarut dan menjadi pembahasan publik di daerah itu. Padahal KPU RI telah melayangkan surat ke Ketua DPRK setempat untuk mengklarifikasi dan memverifikasi calon anggota KIP priode 2019-2024.

Hal itu diutarakan Maharadi, Koordinator LSM Jaringan Anti Korupsi Gayo (Jang-ko), melalui press realise yang diterima redaksi media ini, Sabtu (2/2). Dia mengatakan, surat yang ditandatangani oleh Ketua KPU RI, Arief Budiman tertanggal 23 Januari 2019 meminta DPRK Aceh Tengah untuk memberi kejelasan terkait pengusulan salah satu nama yang sudah pernah menjabat KIP selama dua periode.

Menurutnya, dalam surat KPU RI tertera pada poin ke lima, tertera bahwa berdasarkan Keputusan DPRK Aceh Tengah No : 170/16/DPRK/2018 tanggal 16 Oktober 2018 tentang Penetapan Calon Anggota KIP Aceh Tengah Periode 2019-2024 tentang keputusan DPRK Aceh Tengah mengenai calon anggota KIP dengan nama-nama (1) Yunadi, HR S Sip (2) Muklis S.S (3) Ir Ivan Astavan Manurung (4) Hamidah, SH MH (5) Marwansyah S Hi.

Kemudian, di point keenam tertulis, Bahwa berdasarkan hasil Pencermatan KPU terhadap nama-nama yang diajukan oleh DPRK Aceh Tengah atas nama Hamidah, SH. MH sudah dua periode menduduki jabatan yang sama sebagai anggota KIP kabupeten yaitu; Bener Meriah dan Aceh Tengah.

Berdasarkan hal tersebut,tambahnya, pada poin ketujuh Ketua DPRK Aceh Tengah dimohon memberi penjelasan dan mengajukan nama pengganti untuk ditetapkan oleh KPU dalam kesempatan pertama.

Masih menurut Maharadi, KPU RI juga menjelaskan bahwa persyaratan sebagai calon anggota KIP Kabupaten/Kota diatur sesuai dengan ketentuan pasal 9 Qanun Aceh Nomor tahun 2016 tentang penyelengara pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh tidak memasukan ketentuan belum pernah menjabat sebagai anggota KIP Provinsi dan KIP Kabupaten/kota selama 2 (dua) kali masa jabatan yang sama. Sehingga berlaku ketentuan pasal 10 ayat (9) undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menentukan bahwa masa jabatan keanggotaan KPU, KPU Provinsi KPU Kabupaten/Kota adalah selama 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan pada tingkatan yang sama.

“Ini sudah keputusan final dan menggikat. tidak ada alasan lagi DPRK Aceh Tengah untuk tidak mengirimkan nama pengganti cadangan urut pertama atas nama Sertalia Spd,” sebut Maharadi.

Apalagi lanjut dia, KPU RI sudah menjelaskan bahwa persyaratan sebagai calon Anggota KIP Kabupaten/Kota diatur sesuai dengan ketentuan pasal 9 Qanun Aceh Nomor  tahun 2016 tentang penyelengara pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh tidak memasukan ketentuan belum pernah menjabat sebagai anggota KIP Provinsi dan KIP Kabupaten/kota selama 2 (dua) kali masa jabatan yang sama, sehingga berlaku ketentuan pasal 10 ayat (9) undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

“Isi surat yang di layangkan oleh KPU RI ke DPRK Aceh Tengah sudah jelas dan ini ketentuan keputusan mengikat dan sudah final. Jadi DPRK Aceh Tengah sudah sepatutnya mengambil keputusan dengan mengacu pada surat dari KPU pusat, bukan sebaliknya malah dewan berkeinginan menyurati kembali KPU RI,” ujarnya.[] (Rel)

Komentar Via Facebook

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here