Beranda OPINI

Haruskah Ulama Terjebak Politik Praktis di Aceh?

BERBAGI

Oleh: Fadli Kurniawan, M.Pd*)

Sejarah dakwah Islam di Aceh tidak terlepas dari peran pesantren atau dayah, dimana seorang yang disebut sebagai kyai/tengku mendidik dan membimbing para santri agar menjadi manusia beriman, berilmu, dan berakhlakul karimah.

Ulama (tengku) yang selama ini dikenal oleh masyarakat Aceh sebagai orang yang ahli ilmu agama juga sebagai pengasuh pondok pesantren yang memiliki banyak santri.

Tapi sangat disayangkan banyak di antara mereka yang berkecimpung dalam kubangan politik praktis, baik terlibat langsung sebagai calon maupun sebagai pendukung salah satu calon, menjelang Pilkada 2017 di Aceh.

Keterlibatan ulama/tengku kedalam pusaran politik praktis dikarenakan “ulah” kalangan elite politik yang sekedar memanfaatkan kharisma dan kewibaan sang ulama/tengku untuk memenuhi ambisi politik melanggengkan kekuasaan semata.

Banyak fenomena yang bisa kita lihat bahwa peran serta ulama/tengku dalam peta perpolitikan Aceh hanya dijadikan sebagai “sapi perah” untuk menarik suara rakyat yang nantinya akan “dibuang” ketika “syahwat” berkuasanya sudah terpenuhi.

Seyogianya keterlibatan para ulama/tengku dalam perpolitikan Aceh untuk memberikan sumbangsih pemikiran dalam menentukan berbagai kebijakan pembangunan kepada umara/pemimpin atau mengingatkan ketika mereka sudah keluar dari kaidah-kaidah syariat Islam.

Keterlibatan para ulama/tengku tersebut hanya dimanfaatkan untuk menarik simpati masyarakat dan meyakinkan masyarakat guna memilih elite politik yang “mengontrak” mereka.

Para ulama/tengku hanya dimanfaatkan untuk mengajak masyarakat memilih kelompok tertentu. Sebagai kelompok yang memiliki embel-embel “pewaris nabi”, sebenarnya para ulama/tengku memiliki tugas pokok yang jauh lebih besar melalui pesantren/dayah, yakni mendidik dan membekali tunas-tunas muda dan masyarakat Aceh dengan bekal pengetahuan dan nilai-nilai keagamaan agar bisa bersaing dalam era globalisasi.

Jika berkaitan dengan politik, ulama juga memiliki tugas besar untuk mencerdaskan rakyat dalam berpolitik sehingga mampu menggunakan hak pilihnya dengan baik dan benar serta berani melawan “kelompok hina” yang demi memperebutkan kekuasaan melakukan tindakan “keji dan tercela”, berupa ancaman, teror, intimidasi bahkan membunuh.

Sudah saatnya para ulama/tengku, khususnya yang selama ini aktif dan terlibat sebagai pengurus partai politik tertentu dan atau terlibat sebagai tim sukses pasangan calon tertentu, untuk mengundurkan diri dan melakukan introspeksi dengan kembali memberikan pencerahan dan penanaman nilai-nilai keagamaan di pesantren/dayah, masjid, meunasah.

Keterlibatan beberapa oknum ulama/tengku di berbagai parpol maupun salah satu calon kepala daerah telah membawa kenyataan dan keprihatinan yang dalam. Bukannya semakin memperbaik konsep dakwah Islam, pendidikan Islam, dan jihad Islam agar lebih bermanfaat buat rakyat Aceh, tapi semakin memperumit praktek dakwah yang sudah ada.

Akibatnya agama sekadar dijadikan alat untuk memupuk popularitas, meraih kekuasaan pribadi atau kelompok, berkomplot dengan kaum politisi, dan yang pastinya semakin memperlebar jarak dengan umat.

Bisa dilihat sekarang ini kondisi umat Islam yang ada di Aceh, seperti anak ayam kehilangan induknya. Sebagian oknum ulama/tengku dengan sesuka hatinya “menerjemahkan” agama demi kepentingan kelompok elite politik yang mereka bela sehingga membingungkan rakyat dan umat. Bahkan di sebagian kelompok masyarakat, sudah banyak yang memandang sinis terhadap peran serta dan keterlibatan ulama dalam politik praktis Aceh.

Satu hal yang harus kita pahami, bahwa rakyat Aceh saat ini sudah semakin cerdas dan tidak bisa dibodohi dalam menilai siapa yang benar-benar ulama, siapa-siapa yang ulama cinta jabatan, cinta dunia, dan pengikut hawa nafsu.

Jika hanya karena segelintir ulama/tengku yang ada di Aceh yang lebih mementingkan sifat keduniawian dengan menafikan kepentingan rakyat dan umat betapa sangat memalukan perbuatan mereka karena telah mencoreng nama dan kebesaran para ulama/tengku yang benar-benar memperjuangkan agama Allah Aza Wajalla serta mencoreng Aceh yang selama ini dikenal dengan Bumi Serambi Makkah.

Bagaimana tidak? Fatwa agama dibuat sebagai dagangan dan dagelan politik, dan yang lebih celaka lagi, banyak dari mereka telah berani menjadikan riswah sebagai sarana “mendulang” rupiah dan kenikmatan sementara dengan alasan pembangunan lembaga pendidikan/pesantren/dayah yang mereka kelola dan atau orang lain.

Sangat mengerikan apabila keilmuan yang dimiliki, justru difungsikan untuk membenarkan perbuatan tercela. Tidakkah riswah itu sangat tercela?! Tidakkah seharusnya mereka tahu, bahwa dalam matrik sosial, status dan derajat kaum ulama/tengku diatas para umara/pemimpin.

Ironi memang, jika ada seorang ulama/tengku yang mengelola lembaga pendidikan pesantren/dayah barani berwasiat kepada para santri dan jamaah pengajiannya : “Apabila kalian tidak memilih si fulan, maka, aku tidak meridhai ilmu kalian” atau mengatakan “Masyarakat yang memilih selain si Fulan sebagai pemimpin Aceh bukan termasuk orang Islam”.

Masya Allah, betapa kejam dan tercelanya perilaku jika memang ada seorang ulama/tengku seperti itu di Aceh yang sudah berani mencampur-aduk antara problematika duniawiah dan ukhrawiah dengan memaksakan kehendaknya hanya dikarenakan telah menerima dan atau dijanjikan “sesuatu” dari si fulan.

Semestinya, seorang ulama harus arif dan bijaksana. Semua yang dikeluarkan atas fatwa atau pendapat pribadinya sekali pun, harus berdasarkan ilmu pengetahuan diniah, bukan hawa nafsu atau karena faktor suka dan tidak suka karena akan berimplikasi akan menimbulkan benturan kepentingan diantara sesama pewaris nabi yang juga akan diikuti timbulnya benturan sosial diantara pengikut mereka.

Jika memang tidak siap menjadi ulama-nya Allah, akan jauh lebih baik untuk mencari aktifitas kehidupan yang lain. Karena untuk memperjuangkan agama Allah tidak selalu harus menjadi ulama, ketimbang menjadi ulama tapi harus mengajukan proposal ke sana kemari, meminta bantuan kepada siapa saja. Bahkan tidak jarang harus menjilat dengan para penguasa dan pejabat. Tidak pandang bulu uang halal, atau hasil korupsi.

Islam sendiri tidak melarang seorang ulama berpolitik, tapi berpolitik kebangsaan demi menegakkan amar ma’ruf nahi munkar, bukan malah terseret kedalam lingkaran hedonisme.

Jika kita mau jujur, dalam 24 jam kehidupan seorang ulama/tengku, Insya Allah tidak ada kesempatan untuk berpikir yang macam-macam. Sebab, untuk meng-istiqamah-i dan men-dawam-kan nilai-nilai keulamaan saja sudah menyita waktu.

Yang dikhawatirkan adalah ketika ulama seseorang dianggap menguasai sedikit ilmu keagamaan dan sudah terlanjur dicap oleh masyarakat sebagai ulama/tengku, memanfaatkan kepercayaan yang telah diberikan kepadanya demi mendulang segelintir kesenangan duniawi dengan memperjualbelikan ayat-ayat Allah SWT. []

*)Penulis adalah Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Hasanuddin asal Aceh.

(Isi tulisan artikel ini di luar tanggungjawab pihak Redaksi). 

Komentar Via Facebook

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here