Beranda BANDA ACEH Gubernur Minta Panwaslih Bersama Satpol PP Tertibkan Alat Peraga Kampanye

Gubernur Minta Panwaslih Bersama Satpol PP Tertibkan Alat Peraga Kampanye

BERBAGI
Plt Gubernur Aceh, Soedarmo berfoto bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) Aceh usai mengiktui Rapat Koordinasi Persiapan dan Kesiapan Dukungan Pilkada Aceh serentak yang berlangsung di Aula Serbaguna Setda Aceh, Banda Aceh, Rabu 9 November 2016.

Banda Aceh |LeuserAntara| Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh, Soedarmo meminta petugas Panwaslih provinsi dan kabupaten dan kota se Aceh berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja untuk menertibkan alat peraga kampanye yang dipasang di tempat yang dilarang untuk pemasangan alat peraga.

“Kita sudah susun zonasisisi pemasangan alat peraga. Jika masih ada yang melanggar, tertibkan itu. Copot jika tidak sesuai,” ujar Soedarmo dalam rapat Koordinasi Persiapan dan Kesiapan Dukungan Pilkada Aceh Serentak tahun 2017, di Gedung Serbaguna Kantor Gubernur Aceh, Rabu (09/11).

Zona yang dilarang untuk pemasangan alat peraga kampanye adalah di tempat ibadah termasuk di halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintahan, lembaga pendidikan (di gedung dan sekolah) termasuk di batang-batang pohon.

Kepada Satpol PP, Soedarmo meminta agar tidak menggunakan berbagai alasan sehingga penurunan alat peraga kampanye tidak dilakukan, jika sudah mendapatkan laporan dari Panwaslih. “Jangan ada alasan tidak ada biaya operasional untuk melakukan (menertibkan alat peraga) itu,” ujar Soedarmo.

Hingga pekan pertama dibuka kran kampanye pemilihan gubernur dan bupati/wali kota se Aceh, Soedarmo menerima berbagai informasi seputar pelanggaran pemilu. Mulai dari pembakaran dan pengrusakan alat peraga kampanye, hingga Pegawai Negeri Sipil yang terlibat dalam politik praktis.

“Hingga sekarang masih ada PNS yang masih ikut kampanye. Saya minta kalau masih ada, foto dan catat namanya, laporkan kepada bupati dan wali kota,” ujar Soedarmo tegas.

Kepada polisi, Soedarmo meminta agar menangkap kendaraan milik pemerintah jika diketahui dikendarai saat kampanye. “Sampai sekarang masih ada kendaran dinas dengan mengganti plat nomer. Kalau ada didapat, tangkap dan laporkan.”

Soedarmo menambahkan, para calon gubernur harus berkompetesi secara adil tanpa melibatkan pegawai negeri sipil. Masyarakat pun, ujarnya bisa memilih tanpa.ada intimidasi. (HAS)

Komentar Via Facebook

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here