Beranda BENER MERIAH Gubernur Harus Turun Menyelesaikan “Sengketa” APBK 2019 Bener Meriah

Gubernur Harus Turun Menyelesaikan “Sengketa” APBK 2019 Bener Meriah

BERBAGI

Oleh: Surya Apra*

Sidang pembahasan APBK Bener Meriah tahun anggaran 2019 ini yang sudah berlangsung beberapa hari ini, pada awalnya berjalan dengan sebagai mestinya, namun ditengah perjalanan sidang banyak terjadi perdebatan-perdebatan yang alot tentang bagaimana program program yang diusulkan pemerintah daerah dalam hal ini eksekutif mampu dipertanggung jawabkan di hadapan legislator Bener Meriah.

Satu persatu instansi kedinasan dihadapkan dengan “meja pesakitan” guna menjabarkan secara detail terkait ajuan program-program kedinasannya ditahun anggaran 2019 seusai dengan visi misi Bupati terpilih. 

Uniknya, sidang tahun ini terjadi perdebatan yang membuat hampir seluruh elemen eksekutif melakukan tindakan walk out dari sidang parlemen. Maka menjadi pertanyaan besar bagi kita semua tentang makna keharmonisan diantara kedua pemerintahan ini, apakah benar benar Harmoni ?

Cerita ini merupakan produk lama barang baru kontestasi dalam sistem pemerintahan kita ini dalam memperjuangkan hajad hidup orang banyak sebagai perwujudan keterlibatan masyarakat dalam menjalankan roda pemerintahan yang baik.

Ada beberapa hal menjadi catatan penting terkait kisruh yang terjadi di Pemerintahan Bener Meriah saat ini.

Memahami Program Visi Misi Bupati Terpilih.

Pada tanggal 14 juli 2017 Bupati Ahmadi dan Tgk Abuya Syarkawi dilantik Gubernur Aceh di ruang sidang DPRK Bener Meriah dengan membawa amanah visi misi yang harus dijalankan sebagaimana jani janji politik kepada masyarakat kabupaten Bener Meriah yang sudah dituangkan dalam rencana kerja kabupaten Bener Meriah 2017-2022. 

Hal ini menjadi satu titik komitmen Bupati terpilih dalam menjalankan roda pemerintahan yang berlandaskan visi Bener Meriah “islami, harmoni, maju dan sejahtera.”

Program – program yang diusulkan pada sidang APBK 2019 melalui SKPK-SKPK terkait tentunya berlandaskan program – program yang telah disesuaikan dengan Visi Misi bupati terpilih.

Tentunya program ini harus ada capaian-capaian kemajuan realisasi mulai dari tahun 2017 hingga tahun 2022. Hal ini menjadi tolak ukur keberhasilan kepemimpinan Bupati terpilih dan sebagai ejawantah dari kinerja baiknya. 

Pertanggungjawaban dimata konstituen menjadi pondasi fundamental dari terlaksananya visi misi yang telah diumumkan dimata publik.

Memahami Aspirasi Rakyat Melalui Pintu Legislatif

Salah satu kutipan pada Pasal 369 UUD MD3 tahun 2014 Jo. UU MD3 No. 2 tahun 2018 tentang Sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 368 sebagai berikut, “Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanj, bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh, demi tegaknya kehidupan demokrasi, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan, bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. 

Dalam Pasal 366 ayat (1), h.  yakni DPRD kabupaten/kota mempunyai wewenang dan tugas, “meminta laporan keterangan pertanggungjawaban bupati/walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota”. Tentu dalam hal ini tugas dan fungsi DPRK kabupaten Bener Meriah menjadi penting dalam mengawal program program visi misi Bupati terpilih.

Tidak menutup kepentingan bahwa aspirasi masyarakat bisa datang terus-menerus ke legislatif. Untuk itu, usulan-usulan dari masyarakat disampaikan dalam musrembang, rapat-rapat dengar pendapat, dengan komisi yang saling bersangkutan di DPRK, sehingga usulan dari masyarakat itu dapat tersampaikan dan ditindaklanjuti melalui pokok pokok pikiran yang harusnya tertuang dan include dalam APBK Bener Meriah.

Kita Butuh Program Yang Sejalan Berimbang dan Seirama

Ketika kedua belah pihak saling mempertahankan keyakinan bahwa dimana Eksekutif dalam hal ini merupakan pembentuk program apbk sesuai program visi misi dari Bupati terpilih saja tentunya tidak akan harmonis dengan pihak Legislatif. 

Dimana kedua lembaga ini memiliki peranan penting dalam membawa usulan usulan pembangunan dari masyarakat. Tentunya DPRK melalui aspirasi pokok pokok pikiran mereka harus juga tertuang dalam rumusan APBK dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

Masalahnya, tahun tahun yang sudah lewat pemerintah Eksekutif dan Dprk mampu berjalan berimbang dan berirama dalam membangun Bener Meriah. Kok tahun ini ada kisruh?, tentunya ini akan menimbulkan pertanyaan besar di masyarakat kabupaten Bener Meriah.

Saya yakin dan percaya ketika ego sektoral dikesampingkan dari kedua belah pihak serta mengakomodir kepentingan secara selaras tentunya masalah ini tidak jadi muncul dipermukaan hanya cukup dalam sidang. 

Ini seharusnya berjalan sinergi dalam upaya membangun pemerintahan good govermant seusai RPJM dan RPJP kabupaten Bener Meriah yang kita cintai ini. Kita harus membangun objektivitas pemikiran dalam membangun roda pemerintahan yang bermanfaat bagi masyarakat.

Sikap pesimisme kedua pemerintahan ini akan membangun citra buruk bagi peradaban politik Bener Meriah kedapannya. Sehingga, stabilitas Bener Meriah akan terganggu akibat kecurigaan yang terlalu tinggi dalam menjalankan roda pemerintahan ini. karena implikasi dari kisruh ini berdampak bagi masyrakat kabupaten Bener Meriah.

Gubernur Aceh Harus Turun Tangan

Gubernur harus turun tangan mengahadi kisruh apbak Bener Meriah 2019 ini sebagahimana tugas dan wewenang Gubernur Bedasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat. PP yang diteken pada 20 Juli 2018 ini diterbitkan dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 91 ayat (8) dan Pasal 93 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam masalah ini, Gubernur harus mengoordinasikan, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan di daerah kabupaten Bener Meriah serta melakukan monitoring, evaluasi, dan supervisi terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten Bener Meriah. 

Melalui wewenang Gubernur dalam melakukan  pemberdayaan dan memfasilitasi daerah kabupaten Bener Meriah tentu harus ada upaya evaluasi terhadap rancangan Qanun APBK Bener Meriah 2019 juga tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang sedang bermasalah ini, kita berharap APBK Bener Meriah 2019 pro rakyat mengakomodir seluruh kepentingan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan.

Ketika pemerintah kabupaten Bener Meriah dan DPRK  tidak dapat memberikan nuansa damai dalam pembahasan APBK Bener Meriah tahun anggaran 2019 dengan telah diparipurnakannya sidang APBK 2019 tersebut maka solusi terakhir adalah Gubernur harus membantu penyelesaian terkait masalah ini dengan mengedapankan musyawarah mupakat yang bermanfaat besar bagi masyarakat kabupaten Bener Meriah melalui program yang pro rakyat.

*Penulis adalah aktivis Bener Meriah

 

Komentar Via Facebook

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here