Beranda ACEH TENGAH

Dewan Tak Tegas “Picu” Polemik Seleksi Komisioner KIP Aceh Tengah

BERBAGI

Takengen (LeuserAntara): Polemik seleksi komisioner Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Tengah paska dilayangkannya surat oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia ke DPRK setempat berpotensi menganggu penyelenggaraan Pemilu yang berlangsung di daerah itu.

Apabila mengacu kepada Surat KPU Nomor: 120/PP.06-SD/05/KPU/I/2019 perihal mohon klarifikasi dan verifikasi terhadap Calon Anggota Komisi Independen Pemilihan tanggal 23 Januari 2019, diduga telah terjadi persoalan serius berupa pelanggaran Undang-undang.

“Sudah jauh hari disampaikan oleh masyarakat dan mahasiswa, bahkan sudah melalui demontrasi, tetapi diabaikan oleh Ketua DPRK Aceh Tengah,” kata Direktur LSM Linge Antara Institut, Zam Zam Mubarak, Minggu (27/1) via surat elektronik.

Menurutnya, potensi terganggunya penyelenggaraan Pemilu di Aceh Tengah bisa terjadi akibat dewan yang tidak menjalankan peraturan yang berlaku dan masukan dari para pihak.

“Kalau kemarin saja tidak didengarkan, maka kedepan dewan bisa jadi abai dengan segala bentuk pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, dan ini sangat berbahaya bagi para pihak, karena pelanggaran tersistem tetapi terlalu vulgar,” ucapnya.

Bukan hanya itu lanjut dia, ketidaktegasan dewan tampak dengan membiarkan polemik yang terjadi dan berlarut, sehingga bukan dengan segera mencari solusi, tetapi justru membuat kegaduhan menjelang penyelenggaran pemilu.

“Kalau memang sudah melanggar Undang-undang, DPRK Aceh Tengah layak mencabut hasil paripurna terkait penetapan Calon Komisioner KIP, dan meninjau kembali proses seleksinya dengan cermat apabila serius ingin menyelesaikan masalah di dewan, karena masalah ini masih di PTUN dan bisa berakhir pidana,” tegasnya.

Ditambahkan, masalah seleksi Komisioner KIP Aceh Tengah bukan hanya menjadi problem para calon yang ikut, tetapi merugikan masyarakat, khususnya peserta Pemilu.

“Persiapan teknis akan tergganggu, apalagi kalau penyelenggaraan sampai diambil alih oleh KIP Aceh, artinya daerah ini tidak punya marwah politik lagi,” tukas Zam Zam.

Sementara, sampai berita ini diturunkan,  belum diperoleh keterangan resmi terkait pernyataan LSM Linge Antara Institut tentang polemik seleksi komisioner KIP dari pihak DPRK Aceh Tengah.[] (Rel)

Komentar Via Facebook

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here