Beranda ACEH TENGAH Belum Dinegerikan, UGP Syarat Kepentingan Politis?

Belum Dinegerikan, UGP Syarat Kepentingan Politis?

BERBAGI

Takengen (LeuserAntara) : Mahasiswa Universitas Gajah Putih (UGP) Takengen di Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, gelar demo menuntut dipercepatnya status penegrian UGP yang dijanjikan.

Dalam orasinya di Kantor DPRK Aceh Tengah, Kamis (2/8) mahasiswa juga menyesalkan sikap rektor UGP yang kurang pro-aktif memperjuangkan status penegrian UGP.

“Kami mempertanyakan sejauh mana proses kejelasan status UGP. Sejauh ini rektor dan ketua yayasan tak peduli dalam peningkatan statuta UGP. Sementara sebelumnya tim penegrian UGP yang dibentuk belum transfaransi, sudah sejauh mana hasil dari upaya peningkatkan agriditasi UGP,” teriak Julian Binasco Presiden Mahasiswa UGP di depan Kantor DPRK Aceh Tengah.

Puluhan massa yang langsung ditemui Ketua DPRK Aceh Tengah, Naldin, didampingi Anggota Komisi D, selanjutnya memasuki ruang sidang untuk beraudiensi membahas tuntutan mahasiswa. Dikesempatan itu, mahasiswa juga secara silih berganti menyampaikan persoalan UGP yang dinilai perlu ditindaklanjuti oleh anggota dewan.

“Selain soal status UGP, kami juga mempertanyakan sertifikat lahan milik kampus. Mana sertifikat lahan 30 hektar yang dijanjikan pemerintah untuk UGP?” tambah Salman, alumni UGP tahun 2009.

Menurut Salman, persoalan lain yang “menunggangi” UGP saat ini yakni; kondisi tenaga pengajar yang belum memadai, menyebabkan penurunan kwalitas UGP maupun SDM di dalamnya. Belum lagi, UGP syarat dengan kepentingan politis yang berdampak terhadap kurang maksimalnya pengelolaan kampus.

“Anehnya lagi dari tahun ke tahun biaya semester terus meningkat, biaya pratikum terus dipungut. Katanya untuk peningkatan kualitas dan mutu. Namun mana buktinya? Malah pengelolaan laboratorium informatika, tekhnik, fisipol sejauh ini keberadaannya masih belum efektip,” ungkapnya.

Dari itu lanjutnya, segenap mahasiswa mendesak DPRK untuk menghadirkan rektorat, ketua yayasan UGP, bupati Aceh Tengah dan pihak terkait lainnya guna membahas ketransfaransian pengelolaan kampus maupun status UGP yang belum kunjung dinegrikan.

“Persoalan ini sudah berulang kami sampaikan kepada ketua yayasan maupun rektorat, tapi tidak pernah direspon. Kesannya kedua jajaran di UGP ini tidak menginginkan penegerian UGP,” timpal Binasco.

*DPRK Aceh Tengah Prihatin dan Gelar Pansus

Menanggapi beragam tuntutan mahasiswa, Ketua DPRK Aceh Tengah, Naldin menyebutkan, menanggapi tuntutan mahasiswa, pihaknya akan segera membentuk Pansus ke UGP, sekaligus berkoordinasi dengan bupati serta memanggil ketua yayasan serta rektorat maupun lainnya guna meluruskan persoalan di UGP.

“Beri kami waktu ¬†untuk memanggil pihak terkait beraudiensi membahas setiap tuntutan yang disampaikan. Dan pada prinsipnya kami juga sangat prihatin atas kondisi ini,” sebut Naldin.

Ditambahkan Edi Kurniawan, anggota Komisi D DPRK, pihaknnya juga sangat mendukung perjuangan mahasiswa dalam upaya peningkatan agriditasi UGP. Sehingga kekhawatiran seperti yang disampaikan mahasiswa, tentang adanya kasus penolakan berkas untuk masuk test calon PNS tidak lagi dialami para alumni UGP di masa mendatang.

*Proposal Penegerian sudah ditangan Presiden RI

Masih dikesempatan tersebut, Pembantu Rektor III Bidang Kemahasiswaan UGP, Amiruddin, mengatakan, meski tidak membantah kondisi UGP yang kini kondisinya syarat kepentingan politis, namun untuk tudingan mahasiswa tentang adanya dana bagi tim pembentukan penegrian UGP sama sekali tidak benar.

“Proposal ajuan penegrian UGP ini sudah ditangan Presiden Jokowi dan sudah turun ke Mensekneg. Artinya, selaku tim kami sudah berupaya. Namun perlu diketahui, belum ada dana untuk penegrian UGP yang turun dari Pemda. Jadi apa yang mau ditransfaransikan?” ujar Amir.

“Mengenai kwalitas dan SDM di UGP, ia menuturkan, pihak rektorat UGP sudah melakukan sejumlah trobosan. Mulai dari membentuk panitia sampai membuka pendaftaran untuk tenaga pengajar se nusantara. Namun miris sampai batas waktu yang ditetapkan tidak ada yang mendaftarkan diri ke UGP.

“Banyak hal sudah dilakukan. Perlu juga diketahui biaya semester sebesar Rp1,3 juta berlaku kridit di UGP. Sekitar 250 mahasiswa kurang mampu tidak dipungut biaya. Pun begitu mahasiswa masih menuntut lebih. Bahkan ada mendesak peningkatan kwalitas, jadi saya minta jumpai kami untuk membahas hal ini,” imbuhnya.

Perlu diklarifikasi, sambung Amiruddin, untuk agreditasi suatu universitas baik agreditasi C maupun B, secara hukum statusnya legal. Lain itu, guna mengambil keputusan terkait setiap tuntutan mahasiswa, pihaknya berharap anggota dewan dari lembaga terhormat itu dapat memanggil kedua belah pihak.[] (Laporan: Irwandi MN)

Komentar Via Facebook

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here