Beranda ACEH TENGAH

Bagian-2: “Pejabat Bermental Budak”

BERBAGI

TAKENGEN | LeuserAntara | Cerita tentang Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh kerap diwarnai serangkaian tindakan ironi dan sikap yang berbau koruptif  yang buntutnya justru dihujani kritik dari rakyat.

Hal itu disinyalir karena kinerja DPR Aceh di bidang legislasi, kontrol dan anggaran yang cenderung “lemot” serta terkesan sarat permainan dengan pihak eksekutif. Selanjutnya posisi tawar dewan sebagai lembaga yang memiliki kewenangan sebagai pengawasan semakin menurun di mata publik.

Demikian kritik Ketua GeRAK Gayo kepada LeuserAntara . com, Senin (25/7/16) via release. Menurutnya, kemampuan dewan membuat produk Undang-Undang (UU) semakin rendah. Pandangan negatif terhadap performa DPRA juga tertangkap dalam beberapa kegiatan Reses yang hanya terkesan menghamburkan dana rakya serta belum berdampak bagi kemajuan perekonomian masyarakat.

“Belum lagi kita cerita soal prasarana pendidikan yang sampai kini masih ada anak negeri Aceh masih kesulitan terhadap akses pendidikan seperti; di Lokop Serbejadi, Aceh Timur, Kp. Lesten Gayo Lues, Kp. Samar Kilang Bener Meriah, Kp. Beutung Ateuh Nagan Raya. Mayoritas  mereka yang bersekolah tanpa didukung tenaga guru yang standar dan ruangan kelas berdiding tepas beratap rumbia,” jelas Aramiko.

Masih adanya sekolah di daerah yang belum memiliki fasilitas pemerintahan yang memadai, kini  hanya bisa jadi saksi dampak tindakan oknum pejabat yang terkesan santai dan cuek dengan keadaan Rakyat yang sudah lama menjerit.

“Selain korupsi dan persoalan moralitas, program studi Kungker DPR  Aceh-pun  jadi sorotan. Resistensi dari masyarakat Aceh terhadap program ini terus menguat. Namun anggota DPR Aceh tetap mengedepankan  Kunker ke luar negeri yang belum jelas urgensinya bagi kepentingan rakyat,” ujarnya.

Bukan rahasia umum lagi, lanjut Aramiko, agenda Kungker sesungguhnya merupakan cara oknum anggota DPRA untuk bisa melancong gratis Ke luar daerah. Kunker atau studi banding adalah cara “legal” untuk menguras uang rakyat.

“Lain itu, kami juga menyayangkan Partai Aceh (PA) sebagai partai lokal yang mendominasi kursi di DPR yang belum bisa jadi ‘super hero’ bagi rakyat. Hal itu lantaran belum munculnya kebijakan atau program dari perwakilan rakyat (PA) yang mampu mendorong kesejahtraan rakyat Aceh ke arah lebih baik dari sebelumnya,” sebutnya.

Data dihimpun GerAK Gayo, pada 2007-2009, Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) di Belanda pernah melontarkan statemen menolak kunjungan DPR A ke negara kincir angin itu dan Eropa.

“Alasan utama PPI kala itu, para anggota dewan yang datang ke Belanda hanya sekadar studi banding. Bahkan dari seluruh jadwal kunjungan dewan kala itu,  yang yang digunakan untuk kunjungan Kunker hanya dua-tiga jam. Sisanya menikmati jalan-jalan dan shopping.”

“Begitu juga di 2005, PPI di Belanda sempat memergoki anggota DPR yang sedang berbelanja. Kemudian menyebarkan foto-foto anggota dewan Kunker ke Belanda via internet,” ungkap Aramiko. (Bersambung….) (R02/rel).

 

Komentar Via Facebook

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here