Beranda KOLOM

Artikel: Tudingan Boni Hargen Yang Membabi Buta

BERBAGI

images (4)

Oleh; B.R Rajo Nagari

Masih berbekas diingatan kita tentang perseteruan antara juru bicara Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, dengan Boni Hargens menyusul ungkapan bernuansa rasis yang disiarkan langsung stasiun TVOne.

Ruhut menyerang Boni dengan kata-kata ‘rasis’ hingga mengakibatkannya tersinggung dan melaporkan masalah ini ke Polda Metro Jaya. Ruhut Sitompul dinilai Boni Hargens menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang karena perbedaan ras dan etnis lewat perkataan.

Ruhut saat itu mengatakan bahwa pengamat hitam itu kurang lebih seperti “black campaign”, sebab Bonni Hargens dalam pengamatan Ruhut selama ini dianggap selalu memojokkan, menghantam Presiden SBY dan Partai Demokrat.

Tetapi apa yang mereka ributkan selama ini tidak ada masalah lagi, karena sekarang ini Ruhut Sitompul dan Boni Hargens berada dalam satu perahu sebagai Tim Sukses Jokowi-JK.

Selain itu kita juga masih ingat pernyataan Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI), Boni Hargens, bahwa Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo pasti akan keluar sebagai pemenang dalam pemilu Presiden 2014 mendatang. Hal ini disampaikan di Galeri Cafe Taman Ismail Marzuki pada 20 Maret yang lalu.

Boni Hargens juga menyatakan tidak penting lagi membahas siapa cawapres Jokowi, karena ia memastikan mantan Walikota Solo itu akan keluar sebagai pemenang. Boni menilai saat ini kontestasi pemilu seakan sudah selesai, meski pemilu legislative dan pemilu presiden belum terlaksana. “Saya katakan, pemilu presiden boleh bisa dikatakan sudah selesai dengan Jokowi sebagai pemenangnya, dimana kandidat lain tidak perlu diperhitungkan lagi.

Pengamat Politik Lembaga Pemilih Indonesia Boni Hargens mengungkapkan bahwa, tim pemenangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, diinfokan mengadakan pertemuan dengan elemen tentara untuk mendistribusikan uang kemenangan pada 9 Juli nanti.

“Dari info yang saya terima ada pertemuan antara timses (tim sukses) Prabowo-Hatta dengan Kopassus dan BIN (Badan Intelijen Negara) di sekitar Mako (markas komando) Cijantung untuk mendistribusi dana dan intimidasi menjelang Pilpres 9 Juli nanti,” tanpa membeberkan asal info tersebut.

Boni juga mengatakan, masuknya unsur aparat negara tersebut di salah satu kubu Capres atas perintah incumbent (petahanan) yang mendukung salah satu kandidat capres.Dirinya berpendapat, langkah sinergi antara Kopassus dan BIN untuk mewujudkan survei-survei bayaran yang akhir-akhir ini muncul.”Yang membuat data bahwa elektabilitas

Prabowo-Hatta di atas Jokowi-Jusuf Kalla

Disisi lain Mantan Kepala BIN A.M Hendropriyono, dalam acara penganugerahan gelar di Balai Sudirman mengatakan, menjelang penyelenggaraan Pemilu Presiden (Pilpres) pada tanggal 9 Juli 2014 yang akan datang, Badan Intelijen Negara (BIN) diminta agar dapat meramal atau memprediksi potensi masalah yang akan terjadi, terkait peta politik di Indonesia.

Hendropriyono pun menegaskan bahwa para intelijen di Indonesia harus mengikuti perkembangan situasi politik menjelang Pilpres 2014, untuk menjaga situasi dan kondisi keamanan bangsa.”Intel kita harus mengikuti perkembangan sampai berujung pada ramalan, bahwasannya apa yang akan terjadi nanti tidak membahayakan keselamatan kita.

Namun demikian beliau mengakui, bahwa untuk bisa meramalkan potensi masalah yang akan terjadi kedepannya, memang tak dapat dilakukan begitu saja, tapi butuh biaya yang lebih, untuk dapat meramal secara cepat dan tepat, tentu ada ongkosnya.

Sebagai penulis saya mengambil kesimpulan, bahwa tim sukses Jokowi-JK semakin hari semakin jelas terlihat kepanikan dari kubu Capres dan Cawapres tersebut, terlihat dari berbagai berita yang tersebar dibeberapa berita On-Line banyak fitnah-fitnah yang sengaja dibuat oleh kubu Capres nomer urut dua.

Apa yang disampaikan Boni Hargens pengamat politik Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) saat diskusi di Jakarta 4 Juli yang lalu, yang mengatakan adanya pertemuan tim sukses Prabowo-Hatta dengan Kopassus dan BIN (Badan Intelijen Negara) di sekitar Mako (markas komando) Cijantung untuk mendistribusi dana dan intimidasi menjelang Pilpres 9 Juli nanti.

Sementara itu beberapa hari yang lalu ada tudingan Luhut Panjaitan sebagai tim sukses nomor urut dua terhadap lembaga BIN, atas ketidak neteralannya BIN dalam menghadapi Pilpres mendatang, namun tudingan yang sama juga dilontarkan oleh seorang pengamat politik, yang kebetulan juga dosesn di UI. Hal ini terlihat ketidak profesionalnya seorang pengamat politik, yang telah membabi buta menuding salah satu lembaga negara dan lembaga militer.

Tudingan yang dilontarkan oleh Boni Hargens, terhadap BIN dan Kopassus, merupakan suatu cara untuk melepaskan diri dari pernyataan-pernyataan sebelum pemilu berlangsung, dimana Boni mengatakan bahwa Jokowi digandeng dengan siapa saja jadi, oleh sebab itu tidak perlu memikirkan cawapresnya siapa.

Namun kenyataannya saat ini pasangan Jokowi-JK tersebut malah mendapat perlawanan dari kubu Prabowo-Hatta, artinya apa yang diprediksi oleh seorang pengamat politik, yang juga seorang dosen UI ternyata meleset jauh dari apa yang dia prediksi sebelumnya, oleh karena itu untuk meluruskan prediksi awal maka ditebarlah semacam isu-isu yang tidak bermutu terhadap Kopassus dan BIN, atau bisa juga untuk membalanskan ongkos ramalan terhadap pasangan capres dan cawapres Jokowi-JK yang sudah banyak diterima pengamat politik tersebut, (tidak ada makan siang gratis).

Boni Hargensharus dapat membuktikan kembali pernyataan yang terkesan “menuduh” Kopassus dan BIN telah dibayar oleh kubu Prabowo dan Hatta Radjasa, ini jelas sebuah pernyataan yang tendensius, jika tidak dapat dibuktikan kebenarannya, pihak Kopassus dan BIN bisa menuntut secara hukum atas tudingan yang telah dilontarkan oleh seorang pengamat politik, dimana seorang pengamat harus menulis berdasarkan fakta dan sumber berita, namun pada kenyataannya tidak.

Disamping itu mengutip pernyataan Boni yang menuturkan, masuknya unsur aparat negara tersebut di salah satu kubu Capres atas perintah incumbent (petahana) yang mendukung salah satu kandidat Capres, dalam pemberitaan tersebut jelas merupakan “kesalahan analisis politik”.

Penulis dalam hal ini menangkap kesan, bahwa yang dimaksud dengan petahana atau incumbent tersebut sudah pasti Susilo Bambang Yudhoyono yang memang telah menerima pasangan Prabowo-Hatta di Cikeas pada 4 Juli 2014 serta secara tidak langsung telah memberikan dukungan Partai Demokrat kepada pasangan tersebut.

Menjelang pelaksanaan Pilpres 9 Juli mendatang memang seakan-akan kita mendapatkan bahwa komponen bangsa ini sedang mengalami fase “keterbelahan”, karena di kalangan tokoh agama Islam maupun non Islam juga mengalami perbedaan pilihan terhadap figur capres.

Begitu juga media massa juga semakin banyak yang tidak netral lagi dan sembrono dalam memberitakan sebuah berita tanpa crosscheck dan recheck, sehingga melanggar kode etik jurnalistik, tidak ketinggalan dikalangan mahasiswa dan aktivis juga terbelah. Yang lebih memperhatinkan pengamat pun juga ikut terbelah.

Lembaga survei juga banyak yang menggadaikan hasil surveinya dan memihak. Sebagai pengamat politik seharusnya memberikan informasi yang benar tidak dengan mengada-ngada serta jelas sumbernya, agar masyarakat menerima berita yang dihembuskan tersebut dengan benar pula, bukanya malah memanas-manasi kubu pendukung, hal ini akan memancing kericuhan antar kedua kubu Capres dan Cawapres, kecuali kalau Boni Hargens memang sudah merupakan tugasnya untuk membuat situasi ricuh alias tukang kipas.

Penulis berpendapat bahwa keberadaan Bonie Hargens sebagai seorang pengamat politik dan juga dosen Fisip di Universitas Indonesia dengan keberadaan juru bicara Partai Demokrat Ruhut Sitompul di kubu Jokowi-JK, “setali tiga uang”, artinya baik Bonie dengan latar belakang akademisi dan Ruhut sebagai politikus dangkal, cakrawala berfikirnya sama, tidak ada perbedaannya, kalau kita amati dari pernyataan-pernyataannya yang keluar selama kampanye Pilpres berlangsung.

Kubu Jokowi-JK seperti sudah kehabisan bahan untuk menyerang lawan politiknya, sehingga tudingannya juga diarahkan ke Kopassus dan BIN, sebaiknya dua lembaga ini jangan dihubung-hubungkan dengan pasangan Prabowo-Hatta. Hal ini sudah dapat kita pedomani dari pertemuan Presiden SBY dengan para petinggi TNI/Polri dan petinggi BIN di awal Juni 2014 yang lalu, dimana TNI/Polri dan BIN harus netral dalam pelaksanaan pilpres mendatang.

Dihimbau kepada masyarakat terutama kedua belah kubu, baik kubu Prabowo-Hatta dan Jokowi-JK, agar tidak terpancing dengan berita-berita yang ada di media online, media elektonik dan media cetak, karena semua hal tersebut akan merugikan kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Perlu diketahui siapapun yang keluar sebagai pemenang dalam pemilihan presiden 9 Juli mendatang kita harus menghormati dan mendukungnya, karena itu merupakan hasil dari mandat masyarakat Indonesia.Semoga pemilihan presiden dan wakil presiden mendatang berjalan dengan lancar dan terkendali.

*) Penulis adalah masyarakat biasa. Tinggal di Bukittinggi, Sumatera Barat

Komentar Via Facebook

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here