Beranda KOLOM

Artikel: Papua Masih Meradang, Bisa Jadi “WILD CARD”

BERBAGI

images

Oleh : Rika Prasatya *)

Perkembangan situasi di Papua harus mendapatkan pencermatan tersendiri dan pengelolaan yang bijaksana dari Pemerintah Daerah ataupun Pemerintah Pusat, karena tidak tertanganinya berbagai permasalahan yang ada di Papua sangat berpotensi menimbulkan strategic surprises bagi pemerintah ke depan.

Apalagi, tidak dapat dipungkiri lagi dari berbagai pemberitaan media massa lokal, sosial media ataupun obrolan kalangan aktivis dapat ditarik sebuah kesimpulan besar, bahwa sebenarnya situasi di Papua masih meradang, “tensi politiknya” masih tinggi dan bisa menjadi “wild card” pasca Pemilu 2014.

Hipotesis diatas bukankah hipotesis yang menakut-nakuti pemerintah pusat ataupun instansi negara yang menangani masalah Papua selama ini, karena sejatinya hipotesis tersebut berdasarkan fakta-fakta yang terjadi di Papua saat ini.

Di Kampus Umel Mandiri, Kelurahan Vim, Distrik Abepura, Papua, Koalisi Gerakan Mahasiswa Pemuda dan Rakyat Papua (Gempar) di akhir Oktober 2013 mengadakan jumpa pers. Yason Ngelia mengatakan, 12 tahun implementasi UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Prov. Papua tidak menunjukkan manfaat berarti bagi rakyat Papua meskipun UU tersebut hadir dengan tawaran afirmatif dengan memberikan kekhususan dan keberpihakan terhadap rakyat asli Papua.

Sementara itu, aktivis Papua lainnya, Mambri Rumbrawer mengatakan, kehadiran Otsus masih sebatas besaran jumlah uang bukan keberpihakan kepada rakyat Papua. Pemerintah merancang UU Otsus Plus atau UU Pemerintahan Papua, untuk menyejahterakan rakyat Papua, namun pikiran dan perumusan RUU tersebut tidak sesuai prosedur konstitusional.

Kehadiran RUU Otsus Plus akan memperkeruh situasi sosial dan politik Papua, sehingga sebelum disahkan, RUU Otsus Plus harus terlebih dahulu memperhatikan nilai-nilai hukum tersebut dan dampak yang akan terjadi nantinya.

Menurut hemat penulis, kegiatan jumpa pers ini sebenarnya mencerminkan hakikat aktivitas dan sikap menyebar luaskan sikap anti Otsus melalui media massa, melakukan agitasi dan propaganda anti Otsus dalam rangka memanfaatkan media massa untuk menggalang sikap anti Otsus dan menolak UU Otsdus untuk Papua, dengan agenda setting berupa tema yang digunakan seolah-olah sebuah studi penelitian/evaluasi sudah dilakukan dan hasilnya menyimpulkan UU Otsus tidak ada gunanya.

Dalam setiap konflik yang terjadi di Papua, yang juga perlu mendapatkan pencermatan adalah kemungkinan adanya kehadiran pihak asing, sebab indikasi awalnya sudah ada yaitu pertemuan anggota Negara Republik Federasi Papua Barat/NRFPB di Manokwari, Papua Barat dipimpin Markus Yenu dalam rangka penyambutan Richard De Natalie (anggota Parlemen Australia) ke Papua.

Rencana kunjungan Richard De Natalie ini akan dimanfaatkan NFRPB mendesak Pemerintah Indonesia agar memberikan kebebasan bagi jurnalis internasional untuk meliput semua kegiatan di wilayah Papua. Masyarakat awam pasti akan mudah untuk menerjemahkan fakta ini bahwa pertemuan tersebut menggambarkan dukungan internasional terhadap gerakan kemerdekaan rakyat Papua serta rencana kedatangan anggota Parlemen Australia ke Papua melakukan diskusi mendesak diberikannya kemerdekaan kepada Papua.

Namun, tampaknya NFRPB akan kecewa dan kehilangan muka, karena Pemerintah Pusat sudah memberikan ijin kepada jurnalis asing untuk mengunjungi Papua dan Papua Barat, karena pada 29 Oktober 2013 Mr. Karlis Salna, koresponden Tetap Australia Associated Press Biro Jakarta dan Mr. James Graham David Mc.

Donald dari Australia National University berkunjung ke Papua. Dalam kesempatan itu, jurnalis asing tersebut konon mendapatkan fakta bahwa sejak diberlakukannya UU Otsus di Papua, kasus pelanggaran HAM menurun meskipun masih ada beberapa kejadian dan hal tersebut namun dinilai sebagai tindak kriminal murni.

*) Penulis adalah analis muda di Forum Dialog (Fordial)

Komentar Via Facebook

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here