Artikel: Otonomi Pendidikan, Sebuah Harapan Revolusi Guru

DSC03275

Oleh: Afrina Sarwan*)

Otonomi di Aceh merupakan hal yang sudah familiar didengar, lewat dibentuknya Undang Undang No.11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh merupakan gerbang awal otonomi khusus di Indonesia. Namun, kali ini kita juga dihadapkan dengan isu otonomi baru di bidang pendidikan yang secara garis besarnya kemudian disebut otonomi pendidikan.

Wacana ini adalah berlandaskan kesepakatan dari beberapa guru besar dan rektor Universitas Syiah Kuala beberapa waktu yang lalu. Otonomi berasal dari kata Otonom yang berarti mandiri. Mungkin saja tujuan dari otonomi pendidikan adalah bertujuan agar Aceh dapat mengelola sendiri urusan mengenai pendidikan secara mandiri.

Tentu saja hal ini merupakan wacana yang harus kita apresiasi bersama karena tujuanya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara kolegtif. Hal ini juga semoga menjadi jawaban atas keterpurukan capaian lulusan Ujian Nasional (UN) yang berada di urutan paling dasar pada tahun 2013, pemerataan guru, kualitas pendidikan di Aceh yang sangat beragam, dan secara garis besar pendidikan di Aceh masih di bawah standart.

Namun yang harus digarisbawahi dari wacana tersebut adalah: Pertama, otonomi pendidikan jangan sampai menambah panjang penderitaan guru. Sebagai contoh hal yang sering kali terjadi adalah kesemerautan administrasi yang akan di kelola oleh provinsi akan membuka peluang guru disibukkan oleh urusan-urusan kecil ke provinsi yang dalam hal ini sangat kontradiksi dengan tujuan guru yang idealnya adalah menjadi pengajar.

Guru-guru akan disibukan dengan “berurusan” sehingga jam kelas menjadi kosong. Tentunya dalam hal ini, dinas pendidikan kabupaten/kota harus menjadi wadah perwalian yang mengurusi urusan-urusan administrasi guru-guru tersebut.

Kedua, otonomi pendidikan harus bisa menjawab pembangungan di bidang pendidikan yang lebih proporsional, efficiensy (tidak mubazir), equity (merata), adequacy (memadai) dan tepat sasaran. Sebagai fakta, data yang dirilis PECAPP bahwa belanja di bidang pendidikan dari dana otsus di kabupaten/kota sebahagian besar adalah untuk gaji pegawai.

Dari total rata-rata Rp. 18 milyar rupiah, Aceh tengah berada di urutan kedelapan dengan menghabiskan belanja pendidikan sebesarRp. 21 milyar dengan komposisi 90% digunakan untuk gaji pegawai, 5% untuk Sekolah Dasar, 2% pendidikan menengah, 1% untuk dana perkantoran, hanya 1 % untuk mutu pendidikan dan tenaga pendidikan sementara 1% lagi untuk keperluan lainnya.

Sementara di mutu kelayakan mengajar di Kabupaten Aceh Tengah masih dengan nilai rata-rata 73%. Sementara dari segi kualitas pendidikan melalui parameter rata-rata nilai ujian nasional, Aceh Tengah berada di urutan ke-14 dengan perolehan 6,18% dari nilai rata-rata 6,21%.

Ketiga, kepala sekolah, guru dan staf di sekolah jangan diberikan kesempatan untuk “ber-proyek” sehingga dilingkungan sekolah jangan lagi kita dengar kata-kata “ Pora-PoraProyek – Pora-PoraProyek ” ini juga mengisyaraktan agar lingkungan pendidikan harus betul siap untuk focus menyelenggarakan pendidikan yang terbaik untuk peserta didik.

Keempat, otonomi pendidikan harus menjadi sarana revolusi bagi guru. Riset Badan Pendidikan Amerika menunjukkan, 90% kontribusi kualitas pendidikan berasal dari kualitas guru, metode belajar yang tepat, dan bukan sebagai gerbang ilmu pengetahuan.

Hasil penelitian di 16 negara berkembang, disimpulkan bahwa penentu keberhasilan siswa 34% oleh guru, 22% oleh manajemen, 18 % oleh waktu belajar, dan 26% oleh sarana (Nursisto, 2008). Artinya Peran Guru sangat dominan atas pendidikan sehingga kita harapkan otonomi pendidikan harus bisa menlahirkan guru-guru yang lebih berkualitas kedepanya.

*) Penulis Adalah Kepala Bidang Pendidikan Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Aceh Tengah (IPPEMATA-Kute Reje)

Komentar Via Facebook

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*