Beranda KOLOM

Artikel: Menemukan (kembali) Indonesia

BERBAGI

OTJIH SEWANDARIJATUN

Oleh :Otjih Sewandarijatun *)

Ide-ide tentang persatuan nasional sebagai suatu negara bangsa telah berkembang sejak masa kerajaan-kerajaan Nusantara. Lihat saja cita-cita Sriwijaya maupun Majapahit untuk menyatukan seluruh Nusantara dalam suatu kesatuan politik. Ide ini setidaknya telah menginspirasi para tokoh pergerakan hingga melahirkan Sumpah Pemuda 1928.

Para pemuda berhasil meletakan konsepsi tentang pola-pola nasional yang meliputi tentang tanah air, bahasa dan bangsa sebagai dasar nasionalitas yang merupakan akar bagi berdirinya sebuah negara bangsa. Entitas baru yang disebut dengan bangsa Indonesia kemudian muncul sebagai bentuk persatuan politis di antara sub-sub bangsa yang begitu heterogen di wilayah Nusantara.

Suasana kebathinan yang begitu kuat untuk merealisasikan cita-cita tentang berdirinya negara bangsa kembali terlihat dalam hangatnya persidangan BPUPKI/PPKI untuk merumuskan jawaban atas pertanyaan apa yang akan ditetapkan sebagai dasar negara?.

Bangsa yang dimaknai dengan suatu pertalian hasrat, riwayat dan cita-cita bersama, telah dilengkapi dengan landasanideologisnya ketika mereka bermufakat untuk menjadikan Pancasila yang dimanifestasikan dari nilai-nilai luhur bangsa sebagai dasar negara.

Bahkan, bangsa menjadi suatu kesatuan politik yang semakin kongkrit dan nyata ketika Proklamasi 17 Agustus 1945 mendeklarasikan hak politik yang melekat atas kewilayahan dan membentuk otoritas politik yang sah dan berdaulat. Bangsa dengan demikian telah berkembang menjadi negara bangsa (nation state) yang diletakan di atas ide-ide nasionalitas yang dirumuskan, disepakati bersama, dan mendapat pengakuan politik atas keberadaannya.

Berdirinya Indonesia sebagai negara bangsa tentu bukanlah taken for granted, melainkan resultan dari berbagai kontradiksi di antara keragaman dan perjuangan melawan kekuatan imperialis.Peristiwa 10 November 1945 menjadi bukti sejarah bahwa kemerdekaan merupakan kehendak seluruh bangsa yang akan dijaga dengan seluruh jiwa dan raga.

Kemauan yang kuat dan cita-cita yang besar telah mengantarkan para pejuang Republik untuk menemukan nilai-nilai luhur yang hidup dalam masyarakatnya sebagai jatidiri, ikatan solidaritas dan persatuan, serta dasar bagi cita-cita bersama.

Konsepsi sebagai Bangsa Timur dengan nilai-nilai luhur seperti kekeluargaan, gotongroyong, religiusitas dan toleransi menjadi core value yang membuatnya berbeda dengan bangsa Barat yang individualis, ekspansionis dan sekuler.
Nilai-nilai itu tidak hanya untuk membedakan dirinya dengan kekuatan imperialis asing dari Eropa, tetapi juga sebagai kekuatan kohesif yang menyatukan seluruh elemen pembentuk negara bangsa.

Pengalaman tersebut seharusnya menjadi pelajaran berharga bahwa nasib dan masa depan suatu negara bangsa terletak di tangannya sendiri. Kesadaran akan sejarah, jatidiri, rasa percaya diri, serta etos dan perjuangan merupakan faktor yang akan menentukan perjalanan suatu negara bangsa dalam pergaulan antar dunia dan upaya merealisasikan cita-cita nasionalnya.

Namun, pengalaman berharga itu tampaknya belum disadari betul oleh generasi saat ini. Pola pikir dan perilaku yang berkembang justru menunjukan mentalitas instan, rendah diri, individualis, materialis, dan intoleran. Dampaknya dapat dilihat melalui fenomenamenguatnya primordialisme, radikalisme dan sektarianisme, elitisme para pejabat maupun politisi, maraknya KKN, kesenjangan dan konflik sosial, serta rendahnya produktifitas dan daya saing bangsa.

Dibelit Globalisasi

Problematika kebangsaan itu menjadi makin kompleks di tengah-tengah derasnya arus globalisasi. Indonesia sebagai bagian dari dunia tentu tidak lepas dari kenyataan globalisasi. Revolusi sains dan tekhnologi telah meningkatkan koneksitas ekonomi, sosial, budaya, dan politik antar negara di seluruh penjuru dunia dan merasuki kesadaran manusia (Barker, 2004).

Globalisasi telah mengintegrasikan seluruh elemen di dunia ini dalam sistem global, tak ada satu negara pun yang bisa menghindarinya. Gidden (1990) menganalogikan globalisasi sebagai modernisasi yang diusung oleh juggernaut (truk raksasa) yang akan menabrak apapun yang merintangi jalannya. Globalisasi telah memaksa perubahan seluruh sendi kehidupan umat manusia, baik dalam konteks pola pikir maupun perilaku.

Derasnya arus globalisasi membuat negara menyurut peranannya seolah hanya fungsi-fungsi administratif belaka. Kearney (1995) menyebut sebagai gejala deteritorialisasi dimana aktivitas produksi, konsumsi, ideologi, komunitas, politik, budaya dan identitas melepaskan diri dari ikatan lokal.

Nasionalisme dan kedaulatan dianggap konsep yang abstrak karena akumulasi dan ekspansi modal telah memaksa setiap negara membuka diri dan menghapus berbagai instrumen yang dianggap menghambat. Fenomena yang sama juga berlangsung pada masyarakat.

Muncul tren manusia kosmopolit yang merupakan warga dunia. Identitas nasional,kebangsaan dan nilai-nilai parsialitas menjadi konsep yang dianggap tradisional dan tidak sesuai dengan tren perubahan. Dalam situasi itulah, setiap negara dihadapkan pada tantangan sekaligus peluang. Pilihannya adalah apakah menjadi subjek pelaku atau justru objek dari derasnya perubahan?
Milton L.Friedman dalam bukunya Lexus and the Olive Tree yang terbit tahun 2000 telah mengingatkan bahwa globalisasi merupakan kenyataan dunia dan bekerja dengan dua dimensi yakni ideologi kapitalisme pasar, dan perkembangan sains tehnologi di bidang informasi.

Globalisasi yang demikian, lanjutnya, memunculkan kekuatan adikuasa (superpower), pasar adikuasa (supermarket), dan individu yang adikuasa (super-empowered individual).

Kekuatan-kekuatan super ini dengan sumberdaya yang dimilikinya, mampu mengendalikan dan bahkan menjajah suatu negara tanpa harus hadir dengan kekuatan militernya ala imperialisme tradisional. Bagi negara-negara yang tidak siap, terutama apabila mereka memiliki sumberdaya alam yang besar, niscaya akan menjadi mangsa bagi kerakusan aktor-aktor global yang superpower tadi.

Para aktor global, baik negara, individu maupun perusahaan multinasional, memanfaatkan koneksitas antar negara dalam kampung global (global village).

Ekstensifikasi kepentingan, terutama penguasaan sumberdaya yang penting bagi akumulasi modal dan jaminan kelangsungan hidup masa depan menjadi motif utama. Mereka percaya bahwa akses kepentingan itu akan terbuka lebar jika otoritas dan peran negara dapat dilucuti, masyarakat dikuasai mindset dan budayanya, serta dipecah belah solidaritas sosialnya melalui isu kebebasan dan individualisme.

Atas nama universalisasi, secara masif terjadi penetrasi nilai-nilai asing yang belum tentu sesuai dengan jati diri dan kepentingan bangsa. Tujuannya adalah untuk menciptakan homogenitas yang dikonstruksi oleh kekuatan ideologis yang menggerakan globalisasi, semisal fenomena McDonaldization, Manhattanization, maupun Korean Wave. Di balik homogenitas itu tersembunyi motif untuk menciptakan lapisan masyarakat konsumtif sebagai pasar bagi ekspansi kapitalisme sebagai ideologi global.

Memperkuat Akar Kebangsaan

Berbagai problematika kebangsaan itu merupakan realitas yang harus dihadapi oleh seluruh elemen bangsa. Globalisasi telah menuntut setiap negara dan masyarakatnya memberikan respon dan mengambil peranan. Indonesia sebagai negara bangsa tentu tidak akan sekedar menjadi penonton atau bahkan pelengkap penderita dalam perubahan dunia.

Kaum sosialis Eropa telah merumuskan sikapnya untuk ambil bagian dalam perubahan dunia melalui Deklarasi Paris 1998. Begitupula dengan negara-negara di Amerika Latin yang mengusung gerakan sosialisme abad 21 dengan corak nasionalistiknya. Muara dari respon tersebut adalah memperkuat konsepsi tentang kepentingan nasional dan bagaimana mereka menentukan perananya dalam struktur masyarakat dunia.
Dalam konteks global, Indonesia sendiri telah menunjukan peranan pentingnya dalam sejumlah momentum penting. Lihat saja bagaimana peran Indonesia dalam penggalangan solidaritas bangsa-bangsa Asia-Afrika dalam KTT Non Blok pada tahun 1957 yang berhasil membangkitkan kesadaran sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat.

Begitupula dengan kiprah Indonesia sebagai inisiator forum internasional untuk mempromosikan nilai-nilai demokrasi yang berasal dari jatidiri setiap bangsa dan berangkat dari pengalaman berbangsa yang beragam. Keberadaan Bali Democracy Forum (BDF) yang telah dicanangkan sejak tahun 2008 merupakan bukti kiprah penting Indonesia sebagai bagian dari aktor globalisasi.

Namun demikian, dalam konteks domestik kita perlu untuk lebih mempersiapkan diri mengingat realitas keragaman sosiologis dan kultural yang hidup dalam masyarakat. John Naisbitt dalam Global Paradox telah mengingatkan bahwa globalisasi akan melahirkan respon yang bersifat paradoksal dimana muncul gerakan lokal yang ditandai dengan bangkitnya etnonasionalisme.

Universalisasi sebagai muatan globalisasi menemukan antitesanya dengan gerakan lokal yang mengusung identitas-identitas lokal sub bangsa. Fenomena yang digambarkan oleh Naisbitt ini menunjukan bahwa universalisasi mendapat tantangan berupa reaksi parsialitas.

Hal ini di satu sisi dapat memberi efek konservasi terhadap nilai-nilai yang berkembang di suatu masyarakat, akan tetapi perlu tetap dikelola agar tidak menimbulkan gesekan-gesekan di tengah suatu masyarakat yang heterogen seperti Indonesia.

Respon parsialitas yang dimaksud Naisbitt dapat dibaca sebagai gelombang perlawanan kearifan lokal sebagai respon kritis terhadap universalisasi nilai dalam globalisasi. Kearifan lokal merupakan nilai-nilai, budaya, pola sosial, adat istiadat yang hidup dalam suatu masyarakat yang diwariskan secara turun temurun melalui hikayat, mitos, maupun tradisi.

Kearifan lokal tidak hanya memberi dasar identitas, tetapi juga menjadi rujukan dalam perilaku sosial suatu masyarakat dalam merespon masuknya nilai-nilai baru, semisal kawruh-kalang dan petungan Jawa, Hasta-Kosala-Kosali dan Tri Hita Karana dari Bali, petatah-petitih masyarakat adat Baduy, maupun tradisi Pelagandong dari Maluku.

Nilai-nilai itu perlu kembali dihadirkan dan ditransformasikan kembali sebagai realitas sosial yang tumbuh dalam masyarakat untuk memperkuat akar kebangsaan dan rasa nasionalisme.

Globalisasi adalah kenyataan, kita harus memutuskan menjadi bagian dan subjek perubahan masyarakat dunia. Posisi itu hanya dapat kita tempati jika kita dapat menemukan kembali ke-Indonesia-an kita.
Hal itu dapat diawali dengan membangun kesadaran akan sejarah sebagai bangsa, menggali dan menghadirkan kembali nilai-nilai luhur bangsa, kearifan lokal yang menjadi kekayaan bangsa, baik sebagai identitas maupun pedoman agar menjadi negara bangsa yang kuat dan mampu merespon gelombang penetrasi nilai-nilai yang diusung oleh globalisasi.

*) PenulisadalahpengamatdariLembagaAnalisaPolitikdanDemokrasi, Jakarta serta alumnus UniversitasUdayana, Bali.

Komentar Via Facebook

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here