Beranda KOLOM

Artikel: Akutnya Masalah Ekonomi, Perlu Perhatian Aparat Keamanan?

BERBAGI

Herdiansyah Rahman

Oleh : Herdiansyah Rahman*)

Selama periode 29 Oktober 2013 s.d 4 November 2013 ada sejumlah permasalahan dalam bidang ekonomi yang menjadi fokus perhatian media massa yaitu, pengawasan APBN 2014, nasionalisasi Inalum, nasionalisasi Blok Mahakam, perikanan, perburuhan dan masalah perdagangan serta kebutuhan bahan pokok.

Terkait dengan pengawasan APBN 2014 diungkap salah satu situs berita edisi 29 Oktober 2013 berjudul “Realisasi APBN 2014 Akan Diawasi Secara Ketat” pada intinya, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI dari FPG Harry Azhar Azis mengatakan, FPG DPR akan mengawasi secara ketat realisasi APBN 2014.

Fakta pemberitaan terkait nasionalisasi PT Inalium, antara lain dipublikasikan dua situs berita yaitu pada 30 Oktober 2013 berjudul “Peralihan Saham Inalum Ditunda”, dan tanggal 31 Oktober 2013 berjudul “BPK minta Pemerintah tindak lanjuti hasil audit Inalum” serta tanggal 2 November 2013 berjudul “Soal harga pembelian Inalum, Jepang tak mau kompromi”.

Sebelumnya, anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Bachrullah Akbar meminta Pemeritah memperhatikan hasil audit terkait nilai pembelian PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum). Alasannya BPK menemukan banyak kejanggalan dalam audit yang telah dilakukan sebelumnya.

Mengenai Blok Mahakam, pada 30 Oktober 2013, dua situs berita mewawancarai Meneg BUMN, Dahlan Iskan yang intinya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan menegaskan PT Pertamina (Persero) bisa mengambil alih Blok Mahakam yang sudah berpuluh tahun dikuasai oleh Total dan Inpex.

Dahlan meminta manajemen Pertamina dari blok West Madura untuk naik panggung. Dahlan ingin membagi keberhasilan manajemen West Madura Off-shore (WMO), yang sebelumnya diragukan oleh publik.

Media massa yang intens menyoroti aksi buruh antara lain pada 29 Oktober 2013 menulis berita “Ratusan Perusahaan Akan Hengkang dari Jabodetabek” yang memuat pernyataan Sekjen Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Suryadi Sasmita bahwa setidaknya ada lebih dari 100 perusahaan yang siap-siap hengkang dari Jabodetabek.

Sebuah situs online juga mewawancarai Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi menyatakan, kalangan swasta mulai tidak nyaman dengan ketidakpastian usaha mereka karena maraknya demo.

Menurutnya, untuk kawasan Jabodetabek, hingga Mei 2013 tercatat ada 65.000 karyawan yang diPHK menyusul tutupnya sejumlah pabrik asal Korea di Jakarta. Sementara itu, situs berita lainnya pada 31 Oktober 2013 menulis berita berjudul “Upah Buruh Naik Bisa Akibatkan PHK dan Pengangguran Bertambah”.

Berisi wawancara dengan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Sofjan Wanandi mengatakan, akibat unjuk rasa buruh maka investor yang hengkang dari dalam negeri, pindah ke negara-negara tetangga, sebab di Korea dan Kamboja upah burunya hanya 40 dollar AS, sementara di Indonesia 200 dolar AS.

Dampaknya, pengangguran di Indonesia akan bertambah 9 juta-10 juta orang, akibat rusaknya iklim investasi. Walaupun pernyataan Sofyan Wanandi dibantah Dewan Pertimbangan Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Oesman Sapta Odang.

Perlu Perhatian Aparat Keamanan

Pengawasan penggunaan keuangan negara yang telah ditetapkan dalam APBN sebenarnya bukan masalah baru, tetapi sudah menjadi concern berbagai fihak mewaspadai terjadinya Sisa Anggaran Pembangunan (SIAP) pada akhir tahun, karena terjadinya SIAP pada akhir tahun memberikan indikasi adanya program yang tidak dikerjakan, tidak selesai atau ada sebab-sebab lain yang menandai adanya ketidak beresan.

Investasi Jepang di PT Inalum yang sesuai perjanjian akan berakhir 1 Nopember 2013, dengan membayar ganti rugi harga asset pabrik sebesar US $ 558 juta, walaupun hasil audit BPK dan BPKP menilai, ganti rugi sebesar US $ 558 juga dinilai terlalu mahal yang menyebabkan proses pengambil alihan PT Inalum dari Jepang kepada RI menjadi terlambat.

Banyak kalangan menilai, ketika terjadi peralihan kekuasaan atas sesuatu kekayaan negara, kemungkinan ada fihak-fihak yang memanfaatkan peluang kosongnya pengawasan, sebagai kesempatan memanipulasi data bagi keuntungannya.

Oleh karena itu, pada peralihan penguasaan PT Inalum dari Jepang ke Indonesia harus ada tim pengawas, termasuk Dewan Komisaris dan Dewan Direksi untuk meminimalisir kerugian negara ke depan.

Sementara itu, aksi pemogokan buruh meskipun dikatakan bersifat nasional, namun pada hakikatnya lebih banyak pemunculannya di daerah Jakarta, baik dalam arti fisik maupun pembahasan permasalahannya.

Hal ini mudah dipahami karena pusat-pusat Industri berada disekitar Jakarta, Pengusaha dan pimpinan buruh banyak mucul di Jakarta, termasuk Pemeritahan Pusat berada di Jakarta.

Belum sepakatnya terkait besaran UMP, mengindikasikan permasalahan perburuhan dipastikan akan terus memanas, dengan tidak menutup kemungkinan militansi buruh dalam aksi-aksi selanjutnya akan disertai sikap-sikap radikal, karena sikap pengusaha dan pemerintah yang tangguh dalam menolak tuntutan buruh sebesar Rp 3,7 juta.

Kalangan pengusaha menilai, kebutuhan hidup layak (KHL) tidak dapat seluruhnya dibebankan kepada pengusaha, karena buruh juga membutuhkan stabilitas harga-harga terutama harga sembako, sandang, papan, akses terhadap perumahan layak yang terjangkau dan jaminan kesehatan dasar.

Jaminan kesehatan dasar dijamin pengusaha melalui Jamsostek, sedangkan aspek lainnya tidak berada dalam kendali pengusaha. Pemberitaan media massa cenderung hanya memberikan panggung opini dan berita kepada aktivis buruh dengan mengesampingkan konteks besarnya yaitu penyerapan tenaga kerja dan saing saing nasional yang rusak jika unjuk rasa buruh tetap berlanjut.

Masalah yang masih menghinggapi perekonomian nasional perlu mendapatkan perhatian dan pencermatan tersendiri, bahkan perlu segera diselesaikan melalui pengelolaan yang terukur, agar permasalahan ekonomi tidak turut memanaskan situasi menjelang Pemilu 2014.

Masih banyaknya permasalahan di bidang ekonomi menggerakkan kesadaran tentang pentingnya pengawasan sebagai awal dari tindakan represif untuk menanggulangi kejahatan ekonomi.

Juga diharapkan dapat menjadi bagian dari Daftar Inventarisasi Masalah yang perlu menjadi perhatian aparatur keamanan, karena salah satu fungsi economic intelligence yang bertujuan memberantas kejahatan ekonomi, dinilai mencakup pula mengawasi penggunaan APBN/APBD sebagai awal aktivitasnya.

*) Penulis adalah pengamat senior dan analis di Lembaga Analisa Politik dan Demokrasi, Jakarta serta associate researcher di Forum Dialog (Fordial)

Komentar Via Facebook

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here