Beranda BENER MERIAH Akhirnya, Rusli M Saleh Resmi Jadi Pelaksana Tugas Bupati Bener Meriah

Akhirnya, Rusli M Saleh Resmi Jadi Pelaksana Tugas Bupati Bener Meriah

BERBAGI
Foto: Plt Bupati Bener Meriah Rusli M Saleh.(Foto: LeuserAntara)

REDELONG |LeuserAntara| Usai dilakukan penahanan terhadap Bupati Bener Meriah Ruslan Abdul Gani oleh KPK, roda pemerintahan di Kabupaten Bener Meriah akan dikendalikan oleh Wakil Bupati Rusli M Saleh, artinya sebagai pelaksana tugas.

Sekda Bener Meriah Ismarissiska kepada LeuserAntara, Sabtu (26/3/2016) mengatakan, saat ini dirinya sedang berda di Banda Aceh untuk menjemput surat pelaksana tugas tersebut.”Surat pelaksana tugas Pak RusliĀ  sudah ditandangani oleh Gubernur Aceh, InshaAllah, hari senin sudah berada di tangan Wabup,” jelasnya.

Terkait dengan terbitnya surat penetapan PLT dengan nomor No. 04/SPRIN/2016 Tgl 24 MARET 2016, maka Rusli M Saleh berhak menjalankan roda pemerintahan di Kabupaten Bener Meriah.

Seperti yang dikutip dari media JPNN sebelumnya, menjelaskan, Kapuspen Kemendagri Dodi Riadmadji mengenai ditahannya Bupati Bener Meriah Ruslan Abdul Gani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Karena itu, untuk menjamin roda pemerintahan tetap terlaksana dengan baik.

Menurut Dodi, Wabup Rusli M Saleh otomatis menjadi Plt. Mengingat atas penahanan Ruslan, dirinya tidak dapat menjalankan tugas sebagai kepala daerah dengan baik.

“Jadi kalau kepala daerah ditahan dengan status tersangka untuk keperluan penyidikan, maka artinya untuk sementara tidak dapat menjalankan tugas. Maka wakilnya yang menjadi Plt,” ujar Dodi.

Menurut Dodi, “Pemberhentian sementara berlaku sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum final dan mengikat. Kalau diputus bersalah, maka akan diberhentikan secara tetap dan wakil diangkat menjadi bupati defenitif. Kalau tidak bersalah, akan diaktifkan kembali,” ujar Dodi.

KPK menahan Ruslan Abdul Gani setelah sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi pembangunan dermaga pelabuhan Sabang tahun 2011 lalu. Ketika itu ia menjabat sebagai kepala Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS).

Atas perbuatannya, Ruslan disangkakan melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 juncto pasal 65 ayat 1 KUHP.

Dalam kasus ini Ruslan tidak sendiri. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pada 1 Desember 2014 lalu, telah memvonis mantan Kepala PT Nindya Karya cabang Sumatera Utara dan Aceh Heru Sulaksono, dengan penjara 9 tahun dan diharuskan membayar uang pengganti sebesar Rp 12,6 miliar.(tim)

Komentar Via Facebook

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here